Bawaslu Lutim Terus Gerakkan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif
Fitra Budin
Selasa, 19 Mei 2026 - 19:05 WIB
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur mulai memanaskan mesin pengawasan partisipatif menuju Pemilu 2029. Foto: Istimewa
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur mulai memanaskan mesin pengawasan partisipatif menuju Pemilu 2029.
Lewat program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), Bawaslu mendorong masyarakat, khususnya kader muda, agar tidak lagi hanya menjadi penonton demokrasi.
Ketua Bawaslu Luwu Timur, Pawennari, bahkan mengingatkan bahaya besar jika masyarakat memilih diam terhadap berbagai pelanggaran demokrasi.
“Kalau kesadaran rakyat lahir, maka itu akan menjadi kekuatan besar dalam menjaga demokrasi,” ujar Pawennari saat membuka kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif di Kantor Bawaslu Luwu Timur, Senin kemarin (18/5/26).
Menurutnya, demokrasi tidak akan berkembang sehat tanpa keterlibatan aktif masyarakat. Karena itu, pengawasan pemilu tidak bisa hanya dibebankan kepada Bawaslu semata.
Ia menilai selama ini masih banyak masyarakat yang menyerahkan sepenuhnya fungsi pengawasan kepada lembaga pengawas, padahal pengawasan sejatinya merupakan tanggung jawab bersama.
“Tidak ada demokrasi di dunia ini yang berkembang baik tanpa partisipasi aktif masyarakat,” katanya.
Lewat program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), Bawaslu mendorong masyarakat, khususnya kader muda, agar tidak lagi hanya menjadi penonton demokrasi.
Ketua Bawaslu Luwu Timur, Pawennari, bahkan mengingatkan bahaya besar jika masyarakat memilih diam terhadap berbagai pelanggaran demokrasi.
“Kalau kesadaran rakyat lahir, maka itu akan menjadi kekuatan besar dalam menjaga demokrasi,” ujar Pawennari saat membuka kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif di Kantor Bawaslu Luwu Timur, Senin kemarin (18/5/26).
Menurutnya, demokrasi tidak akan berkembang sehat tanpa keterlibatan aktif masyarakat. Karena itu, pengawasan pemilu tidak bisa hanya dibebankan kepada Bawaslu semata.
Ia menilai selama ini masih banyak masyarakat yang menyerahkan sepenuhnya fungsi pengawasan kepada lembaga pengawas, padahal pengawasan sejatinya merupakan tanggung jawab bersama.
“Tidak ada demokrasi di dunia ini yang berkembang baik tanpa partisipasi aktif masyarakat,” katanya.