DPMD Jeneponto Kembalikan Anggaran BBM dan Pemeliharaan Randis ke Kas Daerah
Sulaiman Nai
Senin, 22 Juni 2026 - 15:01 WIB
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jeneponto, Kasmin Tarang. Foto: Istimewa
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jeneponto, Kasmin Tarang, memilih mengembalikan anggaran bahan bakar minyak (BBM) dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang tidak digunakan ke kas daerah.
Menurut Kasmin, langkah tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan daerah sekaligus untuk menghindari potensi temuan dalam pemeriksaan anggaran.
"Saya lebih memilih mengembalikan dana BBM dan biaya pemeliharaan kendaraan ke kas daerah daripada harus memanipulasi penggunaan anggaran tersebut," kata Kasmin, Senin (22/6/2026).
Ia menjelaskan, kendaraan dinas yang menjadi objek anggaran tersebut tidak beroperasi. Karena itu, penggunaan anggaran BBM maupun biaya pemeliharaan dinilai tidak memiliki dasar yang jelas.
Kasmin menegaskan, pihaknya tidak akan menggunakan anggaran yang berpotensi menyalahi ketentuan.
"Mobil dinas tersebut tidak beroperasi di DPMD. Karena itu saya tidak ingin menggunakan anggaran tersebut karena dapat dianggap menyalahi aturan," ujarnya.
Menurut dia, penggunaan anggaran tanpa didukung aktivitas operasional kendaraan berpotensi menjadi temuan auditor pada kemudian hari.
Menurut Kasmin, langkah tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan daerah sekaligus untuk menghindari potensi temuan dalam pemeriksaan anggaran.
"Saya lebih memilih mengembalikan dana BBM dan biaya pemeliharaan kendaraan ke kas daerah daripada harus memanipulasi penggunaan anggaran tersebut," kata Kasmin, Senin (22/6/2026).
Ia menjelaskan, kendaraan dinas yang menjadi objek anggaran tersebut tidak beroperasi. Karena itu, penggunaan anggaran BBM maupun biaya pemeliharaan dinilai tidak memiliki dasar yang jelas.
Kasmin menegaskan, pihaknya tidak akan menggunakan anggaran yang berpotensi menyalahi ketentuan.
"Mobil dinas tersebut tidak beroperasi di DPMD. Karena itu saya tidak ingin menggunakan anggaran tersebut karena dapat dianggap menyalahi aturan," ujarnya.
Menurut dia, penggunaan anggaran tanpa didukung aktivitas operasional kendaraan berpotensi menjadi temuan auditor pada kemudian hari.