128 Koperasi Merah Putih di Luwu Timur Dibidik Aktif Tahun Ini, Lahan Jadi Batu Sandungan
Fitra Budin
Senin, 10 Agustus 2026 - 14:22 WIB
Ilustrasi Koperasi Merah Putih. Foto: Istimewa
Ambisi besar Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menghidupkan 128 Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan mulai memasuki babak penentuan.
Sebanyak 63 bangunan koperasi telah berdiri, namun jalan menuju operasional penuh masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu yang paling krusial adalah ketersediaan lahan.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Luwu Timur, Senfry Oktavianus, mengatakan pembangunan terus bergerak meski tidak seluruh desa memiliki kondisi lahan yang sama.
“Tidak semua desa memiliki lahan atau aset pemerintah yang bisa langsung digunakan. Ada yang harus berproses dengan aset milik provinsi maupun kementerian, dan ada juga desa yang harus melakukan pengadaan lahan baru,” kata Senfry.
Dari 128 unit yang menjadi target, 63 unit telah selesai secara fisik. Sementara 10 unit masih dalam proses pembangunan, sekitar 20 unit berada pada tahap persiapan, dan 35 unit masih berada dalam tahap pengupayaan lahan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pembangunan Koperasi Merah Putih bukan lagi sekadar soal membangun gedung, tetapi bagaimana memastikan setiap desa memiliki lokasi yang sesuai agar koperasi dapat benar-benar berfungsi.
Menurut Senfry, persoalan lahan bahkan memunculkan dinamika di lapangan. Di kawasan Puncak Karsa, misalnya, terdapat penolakan masyarakat terhadap rencana pemanfaatan fasilitas publik atau lapangan sebagai lokasi pembangunan gedung koperasi.
Sebanyak 63 bangunan koperasi telah berdiri, namun jalan menuju operasional penuh masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu yang paling krusial adalah ketersediaan lahan.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Luwu Timur, Senfry Oktavianus, mengatakan pembangunan terus bergerak meski tidak seluruh desa memiliki kondisi lahan yang sama.
“Tidak semua desa memiliki lahan atau aset pemerintah yang bisa langsung digunakan. Ada yang harus berproses dengan aset milik provinsi maupun kementerian, dan ada juga desa yang harus melakukan pengadaan lahan baru,” kata Senfry.
Dari 128 unit yang menjadi target, 63 unit telah selesai secara fisik. Sementara 10 unit masih dalam proses pembangunan, sekitar 20 unit berada pada tahap persiapan, dan 35 unit masih berada dalam tahap pengupayaan lahan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pembangunan Koperasi Merah Putih bukan lagi sekadar soal membangun gedung, tetapi bagaimana memastikan setiap desa memiliki lokasi yang sesuai agar koperasi dapat benar-benar berfungsi.
Menurut Senfry, persoalan lahan bahkan memunculkan dinamika di lapangan. Di kawasan Puncak Karsa, misalnya, terdapat penolakan masyarakat terhadap rencana pemanfaatan fasilitas publik atau lapangan sebagai lokasi pembangunan gedung koperasi.