Soal Nasib Guru PPPK, BKPSDM Luwu Timur Minta ASN Tak Terpancing Provokasi di Medsos
Fitra Budin
Rabu, 09 September 2026 - 11:23 WIB
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Luwu Timur, Farha Arief. Foto: Fitra Budin
Wacana perubahan kebijakan pengelolaan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh pemerintah pusat rupanya turut ramai dibicarakan di media sosial.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Luwu Timur, Farha Arief, meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan guru untuk tidak terpancing merespons isu-isu provokatif yang berkembang di ruang publik.
Farha, mengakui sejumlah pegawai mengaku merasa "digoreng-goreng" di media sosial akibat isu ini. Ia meminta para ASN dan guru tetap tenang dan tidak ikut memperkeruh suasana dengan membalas komentar-komentar provokatif.
"Kami sarankan untuk tidak merespons provokasi di media sosial. Komunikasi resmi tetap kami jaga lewat saluran yang tepat," kata Farha, Rabu (09/09/26).
Di tengah situasi tersebut, Farha mengaku pihaknya tetap berupaya memberikan dukungan moral kepada para guru dan ASN yang terdampak, sembari menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat terkait status pengelolaan Guru PPPK ke depan.
Selain isu di media sosial, Farha juga menegaskan persoalan pencairan sertifikasi guru yang menurutnya perlu segera ditindaklanjuti karena berdampak langsung pada kesejahteraan para guru.
"Kalau ada sertifikasi yang belum cair, itu harus kami tindak lanjuti karena menyangkut kesejahteraan guru," ujarnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Luwu Timur, Farha Arief, meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan guru untuk tidak terpancing merespons isu-isu provokatif yang berkembang di ruang publik.
Farha, mengakui sejumlah pegawai mengaku merasa "digoreng-goreng" di media sosial akibat isu ini. Ia meminta para ASN dan guru tetap tenang dan tidak ikut memperkeruh suasana dengan membalas komentar-komentar provokatif.
"Kami sarankan untuk tidak merespons provokasi di media sosial. Komunikasi resmi tetap kami jaga lewat saluran yang tepat," kata Farha, Rabu (09/09/26).
Di tengah situasi tersebut, Farha mengaku pihaknya tetap berupaya memberikan dukungan moral kepada para guru dan ASN yang terdampak, sembari menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat terkait status pengelolaan Guru PPPK ke depan.
Selain isu di media sosial, Farha juga menegaskan persoalan pencairan sertifikasi guru yang menurutnya perlu segera ditindaklanjuti karena berdampak langsung pada kesejahteraan para guru.
"Kalau ada sertifikasi yang belum cair, itu harus kami tindak lanjuti karena menyangkut kesejahteraan guru," ujarnya.