Wali Kota Makassar Usulkan Ojol Dikecualikan dari Ganjil-Genap
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Senin, 14 September 2026 - 15:35 WIB
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat memberikan keterangan di halaman Gedung Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026). Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan G
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta PT Pertamina mengevaluasi disparitas harga serta menyesuaikan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
Menurut Munafri, perbedaan harga yang terlalu lebar antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi dapat mendorong perpindahan konsumsi masyarakat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membebani warga ketika pasokan BBM bersubsidi terbatas.
Hal itu disampaikan Munafri setelah menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi pada SPBU se-Sulawesi Selatan di Gedung Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026).
"Karena ada disparitas yang sangat tinggi, sehingga kita meminta kepada Pertamina untuk mengkaji lebih baik terhadap disparitas, karena ini mengakibatkan orang migrasi, kan? Karena jaraknya terlalu lebar. Maka dari itu, kita meminta untuk memastikan ini bisa diberikan kajian supaya pola migrasi ini tidak memberatkan masyarakat," ujarnya.
Munafri juga meminta Pertamina menyesuaikan kuota BBM dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Ia menilai kekurangan pasokan yang berulang seharusnya dapat diantisipasi melalui perhitungan konsumsi yang lebih akurat.
"Selalu pada saat dia kurang, kuotanya harus ditambah. Saya pikir Pertamina sudah tahulah berapa konsumsi, tingkat konsumsi, dan sebagainya yang harus disediakan. Maka dari itu, sangat penting untuk kita pastikan memastikan ini supaya tidak ada kekurangan kebutuhan yang diinginkan," tandasnya.
Wali Kota yang akrab disapa Appi itu mencontohkan ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat terhadap Pertalite dan ketersediaan BBM nonsubsidi.
Menurut Munafri, perbedaan harga yang terlalu lebar antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi dapat mendorong perpindahan konsumsi masyarakat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membebani warga ketika pasokan BBM bersubsidi terbatas.
Hal itu disampaikan Munafri setelah menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi pada SPBU se-Sulawesi Selatan di Gedung Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026).
"Karena ada disparitas yang sangat tinggi, sehingga kita meminta kepada Pertamina untuk mengkaji lebih baik terhadap disparitas, karena ini mengakibatkan orang migrasi, kan? Karena jaraknya terlalu lebar. Maka dari itu, kita meminta untuk memastikan ini bisa diberikan kajian supaya pola migrasi ini tidak memberatkan masyarakat," ujarnya.
Munafri juga meminta Pertamina menyesuaikan kuota BBM dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Ia menilai kekurangan pasokan yang berulang seharusnya dapat diantisipasi melalui perhitungan konsumsi yang lebih akurat.
"Selalu pada saat dia kurang, kuotanya harus ditambah. Saya pikir Pertamina sudah tahulah berapa konsumsi, tingkat konsumsi, dan sebagainya yang harus disediakan. Maka dari itu, sangat penting untuk kita pastikan memastikan ini supaya tidak ada kekurangan kebutuhan yang diinginkan," tandasnya.
Wali Kota yang akrab disapa Appi itu mencontohkan ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat terhadap Pertalite dan ketersediaan BBM nonsubsidi.