Wali Kota Makassar Usulkan Ojol Dikecualikan dari Ganjil-Genap

MAKASSAR - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta PT Pertamina mengevaluasi disparitas harga serta menyesuaikan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

Menurut Munafri, perbedaan harga yang terlalu lebar antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi dapat mendorong perpindahan konsumsi masyarakat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membebani warga ketika pasokan BBM bersubsidi terbatas.

Hal itu disampaikan Munafri setelah menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi pada SPBU se-Sulawesi Selatan di Gedung Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026).

"Karena ada disparitas yang sangat tinggi, sehingga kita meminta kepada Pertamina untuk mengkaji lebih baik terhadap disparitas, karena ini mengakibatkan orang migrasi, kan? Karena jaraknya terlalu lebar. Maka dari itu, kita meminta untuk memastikan ini bisa diberikan kajian supaya pola migrasi ini tidak memberatkan masyarakat," ujarnya.

Munafri juga meminta Pertamina menyesuaikan kuota BBM dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Ia menilai kekurangan pasokan yang berulang seharusnya dapat diantisipasi melalui perhitungan konsumsi yang lebih akurat.

"Selalu pada saat dia kurang, kuotanya harus ditambah. Saya pikir Pertamina sudah tahulah berapa konsumsi, tingkat konsumsi, dan sebagainya yang harus disediakan. Maka dari itu, sangat penting untuk kita pastikan memastikan ini supaya tidak ada kekurangan kebutuhan yang diinginkan," tandasnya.

Wali Kota yang akrab disapa Appi itu mencontohkan ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat terhadap Pertalite dan ketersediaan BBM nonsubsidi.

"Jangan sampai begini, orang banyak mau Pertalite, Pertalite-nya sedikit, justru yang banyak Pertamax Turbo, kan begitu? Nah, ini harus disesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga memang ini ya harus benar-benar dipastikan ini memenuhi kebutuhan masyarakatnya," kata Appi.

Usul Relaksasi Ganjil-Genap bagi Ojol

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga mengusulkan relaksasi aturan ganjil-genap bagi pengemudi ojek online (ojol). Menurutnya, pengemudi ojol memiliki mobilitas tinggi karena beroperasi setiap hari.

"Tadi juga kita bicara menyangkut masalah beberapa kebijakan yang harus diatur ulang. Selain ganjil-genap dan sebagainya, ini penting sekali. Kami juga diusulkan juga supaya teman-teman ojol ini kalau bisa dilonggarkan, direlaksasi terhadap ganjil-genap ini, karena mereka beroperasi setiap hari," terangnya.

Ia mengatakan, usulan tersebut akan dikaji kembali dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas dan kebutuhan operasional pengemudi ojol.

"Ini yang menurut saya akan dicoba dilakukan kajian ulang, karena memang kondisi yang kemarin itu harus dijeneralisir dulu. Nah, sekarang ini baru kita lihat setelah dia berkurang, nah mungkin saudara-saudara kita, teman-teman ojol ini bisa dibuatkan kebijakan supaya diberikan kebebasan untuk tidak harus ganjil-genap," tambah Munafri.

Pemkot Makassar, kata dia, akan mengkaji petunjuk pelaksanaan kebijakan tersebut agar relaksasi tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

"Tapi ini perlu dipastikan petunjuk pelaksanaannya supaya benar-benar kepada ojol itu tidak salah sasaran atau tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mau main-main lagi di dalam situ," katanya.

Munafri juga menyebut antrean kendaraan di sejumlah SPBU mulai mengalami penurunan. Ia mengaku memantau kondisi tersebut di beberapa ruas jalan pada Senin pagi.

"Saya habis salat Subuh, mutar-mutar, lihat-lihat. Saya di Hasanuddin, lihat di Tentara Pelajar, lihat di Veteran. Yah so far (sejauh ini) sih ada penurunan lah dari panjangnya antrean itu," ujarnya.

Selain BBM, Munafri meminta pemerintah menerbitkan surat edaran yang menegaskan peruntukan LPG 3 kilogram agar distribusinya diterima masyarakat yang berhak.

"Harus ada surat edaran atau apa yang menegaskan bahwa penggunaan LPG ini memang sudah aturan yang sudah diaturkan digunakan kepada masyarakat yang berhak. Jangan dipakai kepada orang yang tidak berhak gitu. Karena apa? Karena ini ada subsidi di dalamnya, ada haknya orang yang harus diberikan kepada mereka," ujarnya.

Ia juga mengusulkan pembentukan satuan tugas gabungan untuk mengawal distribusi LPG bersubsidi secara menyeluruh.

"Jadi ini memang harus butuh Satgas yang sangat kuat secara komprehensif, secara bersama-sama untuk memastikan karena ini menjadi kebutuhan dasar yang tidak boleh menjadi kebutuhan dasar yang setiap hari ketika ada yang salah di dalam proses itu sangat berdampak pada kehidupan masyarakat," sambungnya.

Munafri turut mengingatkan pihak-pihak yang menaikkan harga LPG bersubsidi di tengah kesulitan masyarakat.

"Jangan dong. Orang lagi susah malah kita mau mengambil keuntungan dari orang yang susah, jangan," tutupnya.