Jelang Pilkades, Bawaslu Lutim Ajak DPMD Perkuat Pendidikan Politik di Desa
Fitra Budin
Kamis, 17 September 2026 - 11:30 WIB
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur membuka komunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat untuk menggarap pendidikan politik hingga ke tingkat desa.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur membuka komunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat untuk menggarap pendidikan politik hingga ke tingkat desa.
Pembicaraan itu berlangsung dalam forum konsolidasi demokrasi di Malili, Rabu (16/9/2026), menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Ketua Bawaslu Luwu Timur, Pawennari, mengatakan momentum Pilkades dapat dimanfaatkan untuk membangun jalur komunikasi kelembagaan sampai ke desa.
"Ini momentum menjelang Pilkades. Ke depan, akan memungkinkan kami membangun komunikasi hingga ke tingkat desa berkaitan dengan agenda Bawaslu," kata Pawennari.
Ia menegaskan pendidikan politik semestinya tidak hanya hadir saat Pemilu berlangsung.
Menurutnya, desa bisa menjadi ruang bagi warga untuk memahami nilai dan norma demokrasi secara berkelanjutan.
"Bawaslu mempunyai kepentingan dalam pendidikan demokrasi. Setidaknya ada proses pendidikan politik yang bisa dilakukan di tingkat desa, sehingga warga desa melek dengan kesepakatan norma," ujarnya.
Pembicaraan itu berlangsung dalam forum konsolidasi demokrasi di Malili, Rabu (16/9/2026), menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Ketua Bawaslu Luwu Timur, Pawennari, mengatakan momentum Pilkades dapat dimanfaatkan untuk membangun jalur komunikasi kelembagaan sampai ke desa.
"Ini momentum menjelang Pilkades. Ke depan, akan memungkinkan kami membangun komunikasi hingga ke tingkat desa berkaitan dengan agenda Bawaslu," kata Pawennari.
Ia menegaskan pendidikan politik semestinya tidak hanya hadir saat Pemilu berlangsung.
Menurutnya, desa bisa menjadi ruang bagi warga untuk memahami nilai dan norma demokrasi secara berkelanjutan.
"Bawaslu mempunyai kepentingan dalam pendidikan demokrasi. Setidaknya ada proses pendidikan politik yang bisa dilakukan di tingkat desa, sehingga warga desa melek dengan kesepakatan norma," ujarnya.