Komisi E DPRD Sulsel Soroti Minimnya Anggaran Perlindungan Perempuan dan Anak
Ahmad Muhaimin
Rabu, 23 September 2026 - 17:47 WIB
Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah dalam Rapat Kerja bersama DP3A-Dalduk KB Sulsel di kantor sementara dewan pada Rabu (23/09/2026). Foto: Istimewa
Komisi E DPRD Sulsel mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk KB) Sulsel untuk membangun koordinasi dengan Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Sulsel membahas program yang dianggap mendesak dan penting.
Rekomendasi itu disampaikan oleh Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah dalam Rapat Kerja bersama DP3A-Dalduk KB Sulsel di kantor sementara dewan pada Rabu (23/09/2026).
"Sebenarnya yang paling penting itu, kita duduk bersama Kaukus Perempuan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk duduk bersama apa-apa saja yang urgen yang harus diberikan anggaran," kata Indah pada Rabu (29/06/2026).
Indah mengatakan selama ini, DP3A-Dalduk KB Sulsel sebenarnya mempunyai program. Hanya saja, anggarannya tidak ada, sehingga programnya tidak berjalan.
"Mungkin kurang bagus ki meyakinkan pimpinannya. Tapi saya bilang begini, nanti kita duduk bersama Kaukus Perempuan terkait perlindungan anak dan perempuan. Program apa saja yang urgen dan dianggap penting terkait perlindungan perempuan dan anak. Itu yang akan kita lakukan," ujarnya.
Lanjut Indah, setelah DP3A-Dalduk KB Sulsel bersama Kaukus Perempuan Parlemen menyepakati sejumlah program, maka Komisi E DPRD Sulsel bakal memberikan rekomendasi agar program tersebut diberikan anggaran yang cukup.
"Terus nanti kita usulkan Komisi E merekomendasikan ke Pemerintah Provinsi untuk diberikan anggaran kegiatan-kegiatan terkait perlindungan perempuan dan anak yang dianggap penting, begitu," ujarnya.
Rekomendasi itu disampaikan oleh Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah dalam Rapat Kerja bersama DP3A-Dalduk KB Sulsel di kantor sementara dewan pada Rabu (23/09/2026).
"Sebenarnya yang paling penting itu, kita duduk bersama Kaukus Perempuan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk duduk bersama apa-apa saja yang urgen yang harus diberikan anggaran," kata Indah pada Rabu (29/06/2026).
Indah mengatakan selama ini, DP3A-Dalduk KB Sulsel sebenarnya mempunyai program. Hanya saja, anggarannya tidak ada, sehingga programnya tidak berjalan.
"Mungkin kurang bagus ki meyakinkan pimpinannya. Tapi saya bilang begini, nanti kita duduk bersama Kaukus Perempuan terkait perlindungan anak dan perempuan. Program apa saja yang urgen dan dianggap penting terkait perlindungan perempuan dan anak. Itu yang akan kita lakukan," ujarnya.
Lanjut Indah, setelah DP3A-Dalduk KB Sulsel bersama Kaukus Perempuan Parlemen menyepakati sejumlah program, maka Komisi E DPRD Sulsel bakal memberikan rekomendasi agar program tersebut diberikan anggaran yang cukup.
"Terus nanti kita usulkan Komisi E merekomendasikan ke Pemerintah Provinsi untuk diberikan anggaran kegiatan-kegiatan terkait perlindungan perempuan dan anak yang dianggap penting, begitu," ujarnya.