Komisi E DPRD Sulsel Soroti Minimnya Anggaran Perlindungan Perempuan dan Anak

MAKASSAR - Komisi E DPRD Sulsel mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk KB) Sulsel untuk membangun koordinasi dengan Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Sulsel membahas program yang dianggap mendesak dan penting.

Rekomendasi itu disampaikan oleh Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah dalam Rapat Kerja bersama DP3A-Dalduk KB Sulsel di kantor sementara dewan pada Rabu (23/09/2026).

"Sebenarnya yang paling penting itu, kita duduk bersama Kaukus Perempuan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk duduk bersama apa-apa saja yang urgen yang harus diberikan anggaran," kata Indah pada Rabu (29/06/2026).

Indah mengatakan selama ini, DP3A-Dalduk KB Sulsel sebenarnya mempunyai program. Hanya saja, anggarannya tidak ada, sehingga programnya tidak berjalan.

"Mungkin kurang bagus ki meyakinkan pimpinannya. Tapi saya bilang begini, nanti kita duduk bersama Kaukus Perempuan terkait perlindungan anak dan perempuan. Program apa saja yang urgen dan dianggap penting terkait perlindungan perempuan dan anak. Itu yang akan kita lakukan," ujarnya.

Lanjut Indah, setelah DP3A-Dalduk KB Sulsel bersama Kaukus Perempuan Parlemen menyepakati sejumlah program, maka Komisi E DPRD Sulsel bakal memberikan rekomendasi agar program tersebut diberikan anggaran yang cukup.

"Terus nanti kita usulkan Komisi E merekomendasikan ke Pemerintah Provinsi untuk diberikan anggaran kegiatan-kegiatan terkait perlindungan perempuan dan anak yang dianggap penting, begitu," ujarnya.

Sejauh ini, kekerasan seksual hingga kekerasan perempuan dan anak terus meningkat di Sulsel. Indah bilang, persoalan ini sebenarnya harus diberikan perhatian penuh dengan bantuan anggaran yang cukup.

"Harus kita banyak-banyak turun mengedukasi, mengajarkan ini perempuan-perempuan. Iya, karena kurangnya anggaran, maka itu yang tidak dilakukan," jelasnya.

Indah cukup prihatin dengan anggaran DP3A-Dalduk KB Sulsel yang hanya Rp6 miliar untuk se-Sulawesi Selatan. Sementara di APBD Perubahan, tambahan anggarannya hanya Rp50 juta.

"Padahal banyak juga kegiatannya ini Dinas Pemberdayaan Perempuan yang tidak terealisasi. Karena apa? Tidak ada uangnya, tidak ada SPD-nya katanya. Jadi ada juga kegiatan yang sudah dilakukan 100% tapi belum terbayarkan karena SPD-nya," jelasnya.