Perkuat Layanan KB, BKKBN Sulsel Ajak Fasyankes Toraja Utara Penguatan Tata Kelola Alkon
Tim SINDOmakassar
Rabu, 30 September 2026 - 13:03 WIB
Diskusi Partisipatif Penggerakan Sistem Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi Tingkat Kabupaten Toraja Utara, yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Toraja Utara, Rabu (30/9/2026). Foto: Istimewa
Upaya memastikan alat dan obat kontrasepsi (Alkon) tersedia dan dapat digunakan secara tepat dalam pelayanan Keluarga Berencana (KB) terus diperkuat.
Salah satunya melalui penguatan tata kelola Alkon di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes). Hal tersebut menjadi fokus dalam Diskusi Partisipatif Penggerakan Sistem Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi Tingkat Kabupaten Toraja Utara, yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Toraja Utara, Rabu (30/9/2026).
Kegiatan ini mempertemukan berbagai unsur yang memiliki peran dalam pelayanan KB, mulai dari pengelola KB di Fasyankes, OPD-KB, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), hingga organisasi profesi, yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).
Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi penting karena tata kelola Alkon bukan hanya menyangkut ketersediaan barang, tetapi bagaimana memastikan Alkon yang telah tersedia dapat dikelola, disimpan, dicatat dan digunakan sesuai ketentuan hingga sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toraja Utara, Yohanis Moni’, dalam arahannya menyampaikan bahwa pelayanan KB yang berkualitas membutuhkan tata kelola yang kuat dan dilakukan secara berkesinambungan.
“Fasilitas kesehatan merupakan lini terdepan dalam pelayanan KB. Karena itu, tata kelola alat kontrasepsi harus kita perhatikan bersama, mulai dari ketersediaan hingga pendistribusiannya,” ujarnya.
Menurutnya, forum tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi tempat bertukar informasi, tetapi menjadi ruang bersama untuk melihat kondisi yang terjadi di lapangan dan mencari jalan keluar atas berbagai persoalan yang dihadapi.
Salah satunya melalui penguatan tata kelola Alkon di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes). Hal tersebut menjadi fokus dalam Diskusi Partisipatif Penggerakan Sistem Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi Tingkat Kabupaten Toraja Utara, yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Toraja Utara, Rabu (30/9/2026).
Kegiatan ini mempertemukan berbagai unsur yang memiliki peran dalam pelayanan KB, mulai dari pengelola KB di Fasyankes, OPD-KB, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), hingga organisasi profesi, yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).
Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi penting karena tata kelola Alkon bukan hanya menyangkut ketersediaan barang, tetapi bagaimana memastikan Alkon yang telah tersedia dapat dikelola, disimpan, dicatat dan digunakan sesuai ketentuan hingga sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toraja Utara, Yohanis Moni’, dalam arahannya menyampaikan bahwa pelayanan KB yang berkualitas membutuhkan tata kelola yang kuat dan dilakukan secara berkesinambungan.
“Fasilitas kesehatan merupakan lini terdepan dalam pelayanan KB. Karena itu, tata kelola alat kontrasepsi harus kita perhatikan bersama, mulai dari ketersediaan hingga pendistribusiannya,” ujarnya.
Menurutnya, forum tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi tempat bertukar informasi, tetapi menjadi ruang bersama untuk melihat kondisi yang terjadi di lapangan dan mencari jalan keluar atas berbagai persoalan yang dihadapi.