Perkuat Layanan KB, BKKBN Sulsel Ajak Fasyankes Toraja Utara Penguatan Tata Kelola Alkon

TORAJA UTARA - Upaya memastikan alat dan obat kontrasepsi (Alkon) tersedia dan dapat digunakan secara tepat dalam pelayanan Keluarga Berencana (KB) terus diperkuat.

Salah satunya melalui penguatan tata kelola Alkon di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes). Hal tersebut menjadi fokus dalam Diskusi Partisipatif Penggerakan Sistem Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi Tingkat Kabupaten Toraja Utara, yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Toraja Utara, Rabu (30/9/2026).

Kegiatan ini mempertemukan berbagai unsur yang memiliki peran dalam pelayanan KB, mulai dari pengelola KB di Fasyankes, OPD-KB, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), hingga organisasi profesi, yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi penting karena tata kelola Alkon bukan hanya menyangkut ketersediaan barang, tetapi bagaimana memastikan Alkon yang telah tersedia dapat dikelola, disimpan, dicatat dan digunakan sesuai ketentuan hingga sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toraja Utara, Yohanis Moni’, dalam arahannya menyampaikan bahwa pelayanan KB yang berkualitas membutuhkan tata kelola yang kuat dan dilakukan secara berkesinambungan.

“Fasilitas kesehatan merupakan lini terdepan dalam pelayanan KB. Karena itu, tata kelola alat kontrasepsi harus kita perhatikan bersama, mulai dari ketersediaan hingga pendistribusiannya,” ujarnya.

Menurutnya, forum tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi tempat bertukar informasi, tetapi menjadi ruang bersama untuk melihat kondisi yang terjadi di lapangan dan mencari jalan keluar atas berbagai persoalan yang dihadapi.

“Kita ingin melalui forum ini dapat mengidentifikasi hambatan yang ada di lapangan, kemudian bersama-sama merumuskan solusi dan rencana tindak lanjut yang dapat kita lakukan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dr Fatmawati, menekankan bahwa pengelolaan Alkon harus dilihat sebagai satu kesatuan dalam rantai pasok. Mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pencatatan pelaporan ke Fasyankes harus berjalan tanpa hambatan.

“Jangan sampai supply chain-nya sudah berjalan dengan baik, tetapi ketika sampai di fasilitas kesehatan justru ada persoalan dalam penyimpanannya. Kalau penyimpanan tidak sesuai standar, tentu dapat memengaruhi mutu Alkon ketika digunakan untuk pelayanan,” jelasnya.

Fatmawati juga mengingatkan pentingnya pencatatan dan pemutakhiran data stok Alkon. Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah mengetahui kondisi persediaan sekaligus mengantisipasi terjadinya kekosongan stok.

“Kita perlu tahu berapa stok yang ada di gudang dan berapa yang tersedia di fasilitas kesehatan. Data ini harus terus diperbarui sehingga ketika stok mulai menipis, kita bisa segera melakukan langkah antisipasi,” tuturnya.

Tak kalah penting, pengelolaan persediaan juga harus memperhatikan masa kedaluwarsa. Prinsip FEFO (First Expired, First Out) dan FIFO (First In, First Out) perlu diterapkan agar Alkon yang memiliki masa kedaluwarsa lebih dekat dapat digunakan terlebih dahulu.

“Jangan sampai ada Alkon yang kedaluwarsa hanya karena pengelolaannya tidak tertata. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan setiap Alkon dapat dimanfaatkan secara optimal,” tegasnya.

Di sisi capaian program, hingga Agustus 2026 peserta KB baru di Kabupaten Toraja Utara tercatat sebanyak 2.690 akseptor atau 58,8 persen dari target 4.573 akseptor. Sedangkan peserta KB aktif mencapai 15.445 akseptor atau sekitar 67 persen.

Capaian tersebut masih terus didorong hingga akhir tahun, termasuk melalui penguatan pelayanan KB Pascapersalinan (KBPP). Momentum setelah persalinan dinilai menjadi kesempatan penting untuk memberikan informasi dan konseling kepada ibu serta pasangan mengenai pilihan kontrasepsi yang sesuai.

“Ketika ibu selesai melahirkan, kita memiliki kesempatan untuk memberikan informasi dan konseling mengenai pilihan kontrasepsi. Momentum ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya,” kata Fatmawati.

Lebih dari sekadar membahas ketersediaan Alkon, diskusi tersebut juga diarahkan untuk menghasilkan gambaran mengenai kondisi tata kelola Alkon di Fasyankes sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih ditemukan di lapangan.

Hasil identifikasi tersebut selanjutnya diharapkan menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut, sehingga pengelolaan Alkon di Kabupaten Toraja Utara dapat dilakukan secara lebih tertib, efektif dan terintegrasi, sehingga sinergi antara pemerintah daerah, BKKBN, Fasyankes, Penyuluh KB serta organisasi profesi IDI, IBI dan IAI menjadi bagian penting dalam upaya tersebut.

Dengan tata kelola yang semakin baik, ketersediaan Alkon diharapkan tidak hanya terjamin dari sisi jumlah, tetapi juga dari sisi mutu dan ketepatan pemanfaatannya, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan KB secara berkesinambungan sesuai kebutuhan.