Perkuat Akuntabilitas melalui Pengendalian Penilaian Intern Pelaporan Keuangan

MAKASSAR - Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) guna memastikan pengelolaan dan pelaporan keuangan berjalan lebih tertib, akurat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan Pelaksanaan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang berlangsung di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (22/9/2026). Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dr Fatmawati, dan diikuti oleh Tim PIPK, pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, serta perwakilan OPD KB Kota Makassar.

Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan, Akhmad Albar, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan PIPK dilaksanakan sebagai upaya memastikan pengendalian intern atas pelaporan keuangan berjalan sesuai ketentuan, baik pada tingkat entitas maupun proses/transaksi.

Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian yang telah diterapkan, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, serta menyusun rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan guna mendukung penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan yang berlaku.

“Semoga kegiatan Pelaksanaan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) ini dapat memberikan manfaat dalam mengimplementasikan penerapan, penilaian, dan review Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan,” ujar Ketua Panitia.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dr Fatmawati, menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan negara merupakan amanat yang harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menjelaskan bahwa PIPK bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban administrasi, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan laporan keuangan yang dihasilkan memiliki keandalan, bebas dari kesalahan material, serta disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

“Penerapan dan penilaian PIPK bukan sekadar pemenuhan kewajiban administrasi, melainkan upaya strategis untuk mengidentifikasi risiko kesalahan pelaporan sejak dini, memastikan proses pencatatan dan pelaporan berjalan sesuai prosedur, mencegah terjadinya penyimpangan atau kerugian negara, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan sebelum diserahkan kepada APIP dan BPK,” ujar Fatmawati.

Ia juga berharap kegiatan PIPK tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengendalian intern dan membangun budaya kerja yang semakin berintegritas, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Kegiatan menghadirkan narasumber dari Unit Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan penguatan pemahaman mengenai penerapan, penilaian, dan efektivitas pengendalian intern dalam pelaporan keuangan.

Dalam kegiatan tersebut, Suroto dari Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan materi mengenai strategi peningkatan efektivitas pengendalian PIPK. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan PIPK mencakup tiga tahapan utama, yakni penerapan PIPK, penilaian PIPK, dan reviu PIPK. Ketiga tahapan tersebut menjadi bagian yang saling berkaitan untuk memastikan pengendalian intern berjalan secara efektif.

Suroto juga menekankan bahwa kualitas pengendalian perlu diperhatikan baik pada tingkat entitas maupun tingkat proses.

“Walaupun laporan keuangannya bagus, tapi di tingkat entitasnya kurang bagus, itu sama saja. Jadi secara umum baiknya itu baik di tingkat entitas maupun tingkat prosesnya,” ujarnya.

Sementara itu, Azhari Salam, Auditor Ahli Muda BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, menjelaskan bahwa PIPK berperan penting dalam memastikan setiap angka yang tercantum dalam laporan keuangan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“PIPK merupakan upaya untuk memastikan angka-angka dalam laporan keuangan benar-benar riil, valid, dan didukung bukti yang memadai,” jelasnya.

Menurutnya, keandalan laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir laporan, tetapi juga oleh bagaimana setiap proses pengelolaan keuangan dikendalikan sejak awal. Karena itu, pengendalian perlu diterapkan secara konsisten pada setiap tahapan proses bisnis.

Penguatan PIPK diharapkan mampu mendukung tersusunnya laporan keuangan yang andal, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang berlaku, sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara.

Dengan pengendalian yang dilakukan sejak proses awal, anggaran dapat dikelola dan dilaporkan dengan lebih tertib, sehingga kualitas laporan keuangan tidak hanya terlihat dari hasil akhirnya, tetapi juga dari proses yang menghasilkan laporan tersebut.