Pastikan Kualitas Alokon bagi Masyarakat Terjaga untuk Program Bangga Kencana
Tim SINDOmakassar
Kamis, 29 Oktober 2026 - 13:08 WIB
Tim Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN bersama Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan lapangan ke Gudang Alokon Kabupaten Maros. Foto: Istimewa
Dalam upaya memastikan kualitas alat dan obat kontrasepsi (alokon) bagi masyarakat tetap terjaga, Tim Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN bersama Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan lapangan ke Gudang Alokon Kabupaten Maros, Rabu (28/10/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Technical Assistance dan Monitoring Evaluasi Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2026, yang dilaksanakan pada 27–29 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan meninjau kondisi sarana penyimpanan, mengevaluasi tata kelola persediaan, serta mengidentifikasi kebutuhan penguatan pengelolaan alokon di tingkat kabupaten/kota.
Tim pusat yang diwakili Titik Puspa Dewa hadir bersama Ketua Tim Kerja Umum, Humas dan Protokol Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Munandar Anwar, diterima langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Maros, Muhammad Aris, beserta jajaran.
Dalam kunjungan tersebut, tim melakukan peninjauan terhadap kondisi fasilitas gudang dan tata kelola penyimpanan alokon. Selain melihat kesiapan sarana, pembahasan juga mencakup upaya menjaga mutu persediaan, ketertiban administrasi, serta langkah antisipasi terhadap risiko lingkungan yang dapat memengaruhi kelayakan produk kontrasepsi.
Muhammad Aris menjelaskan bahwa wilayah tersebut pada waktu-waktu tertentu mengalami banjir, dan gudang alokon juga berpotensi terdampak kondisi tersebut. Karena itu, aspek perlindungan gudang dan keamanan penyimpanan perlu mendapat perhatian agar mutu alokon tetap terjaga.
“Wilayah kami pada waktu-waktu tertentu memang berpotensi mengalami banjir, termasuk di sekitar gudang alokon. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama karena penyimpanan yang tidak terlindungi dengan baik berisiko memengaruhi kualitas dan mutu alokon. Oleh karena itu, kami memandang perlu adanya evaluasi terhadap kondisi gudang dan langkah antisipasi yang sesuai khususnya kami membutuhkan rehab gudang alokon,” ungkapnya.
Menurutnya, dukungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat serta Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan rehabilitasi maupun peningkatan sarana gudang, terutama pada bagian yang dinilai perlu diperbaiki untuk mengurangi risiko dampak banjir.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Technical Assistance dan Monitoring Evaluasi Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2026, yang dilaksanakan pada 27–29 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan meninjau kondisi sarana penyimpanan, mengevaluasi tata kelola persediaan, serta mengidentifikasi kebutuhan penguatan pengelolaan alokon di tingkat kabupaten/kota.
Tim pusat yang diwakili Titik Puspa Dewa hadir bersama Ketua Tim Kerja Umum, Humas dan Protokol Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Munandar Anwar, diterima langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Maros, Muhammad Aris, beserta jajaran.
Dalam kunjungan tersebut, tim melakukan peninjauan terhadap kondisi fasilitas gudang dan tata kelola penyimpanan alokon. Selain melihat kesiapan sarana, pembahasan juga mencakup upaya menjaga mutu persediaan, ketertiban administrasi, serta langkah antisipasi terhadap risiko lingkungan yang dapat memengaruhi kelayakan produk kontrasepsi.
Muhammad Aris menjelaskan bahwa wilayah tersebut pada waktu-waktu tertentu mengalami banjir, dan gudang alokon juga berpotensi terdampak kondisi tersebut. Karena itu, aspek perlindungan gudang dan keamanan penyimpanan perlu mendapat perhatian agar mutu alokon tetap terjaga.
“Wilayah kami pada waktu-waktu tertentu memang berpotensi mengalami banjir, termasuk di sekitar gudang alokon. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama karena penyimpanan yang tidak terlindungi dengan baik berisiko memengaruhi kualitas dan mutu alokon. Oleh karena itu, kami memandang perlu adanya evaluasi terhadap kondisi gudang dan langkah antisipasi yang sesuai khususnya kami membutuhkan rehab gudang alokon,” ungkapnya.
Menurutnya, dukungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat serta Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan rehabilitasi maupun peningkatan sarana gudang, terutama pada bagian yang dinilai perlu diperbaiki untuk mengurangi risiko dampak banjir.