Gowa Jalani Verifikasi Lapangan PUG, Bidik APE 2026
Herni Amir
Selasa, 03 November 2026 - 14:57 WIB
Suasana verifikasi lapangan Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh Tim Verifikator Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI. Foto: Istimewa
Pemerintah Kabupaten Gowa mulai menjalani verifikasi lapangan Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh Tim Verifikator Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Senin (2/11/2026).
Dalam tahapan tersebut, Bupati Gowa Darmawangsyah Muin berharap daerahnya kembali meraih penghargaan APE pada 2026. Ia menyebut verifikasi lapangan menjadi momentum untuk menunjukkan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender, sekaligus memperoleh masukan bagi perbaikan program pemerintah daerah.
“Pemerintah Kabupaten Gowa memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap keadilan dan kesetaraan gender,” ujarnya.
Darmawangsyah menjelaskan, strategi PUG telah diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga rencana kerja setiap perangkat daerah melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Pemerintah daerah juga terus memperkuat regulasi, alokasi anggaran responsif gender, penyediaan data terpilah, serta inovasi pelayanan publik yang ramah gender dan anak.
“Melalui momentum verifikasi lapangan ini, kami tidak hanya ingin menunjukkan dokumen di atas meja, tetapi kami ingin memperlihatkan realitas dan dampak nyata di lapangan,” katanya.
Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah dan anggota Pokja PUG memberikan data secara jelas, membuka akses informasi secara transparan, serta mendampingi tim verifikator selama proses penilaian.
Dalam tahapan tersebut, Bupati Gowa Darmawangsyah Muin berharap daerahnya kembali meraih penghargaan APE pada 2026. Ia menyebut verifikasi lapangan menjadi momentum untuk menunjukkan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender, sekaligus memperoleh masukan bagi perbaikan program pemerintah daerah.
“Pemerintah Kabupaten Gowa memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap keadilan dan kesetaraan gender,” ujarnya.
Darmawangsyah menjelaskan, strategi PUG telah diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga rencana kerja setiap perangkat daerah melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Pemerintah daerah juga terus memperkuat regulasi, alokasi anggaran responsif gender, penyediaan data terpilah, serta inovasi pelayanan publik yang ramah gender dan anak.
“Melalui momentum verifikasi lapangan ini, kami tidak hanya ingin menunjukkan dokumen di atas meja, tetapi kami ingin memperlihatkan realitas dan dampak nyata di lapangan,” katanya.
Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah dan anggota Pokja PUG memberikan data secara jelas, membuka akses informasi secara transparan, serta mendampingi tim verifikator selama proses penilaian.