8 Fraksi DPRD Gowa Setujui Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2022
Herni Amir
Kamis, 20 Juli 2023 - 15:51 WIB
Wabup Gowa Abd Rauf Malaganni saat menghadiri rapat paripurna pandangan fraksi terkait Ranperda LPJ APBD 2022. Foto: SINDO Makassar/Herni Amir
Delapan Fraksi DPRD Kabupaten Gowa menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 UNTUK dibahas ke tahap selanjutnya.
Hal itu terlihat saat masing-masing juru bicara Fraksi menyampaikan pandangannya di Rapat Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Gowa di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Rabu (20/7/2023).
Juru bicara Fraksi Demokrat Ardiansyah Sabir menyampaikan, Demokrat mengapresiasi segala upaya pemerintah atas capaian kinerja tahun anggaran 2022 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
"Laporan pertanggungjawaban anggaran APBD tahun anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Gowa yang telah diaudit BPK ini tentunya telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang memiliki sistem pengendalian intern yang memadai serta adanya ketaatan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan," katanya.
Baca juga: Lewat Fashion Carnaval, Pemkab Gowa Kenalkan Malino Sebagai Kota Bunga
Hal senada disampaikan Zulfiadi Fraksi Amanat Sejahtera. Mereka mengaku bangga kepada Bupati Gowa karena pemerintahannya kembali mendapatkan WTP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Ini tidak terlepas dari sinergitas dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk membangun Kabupaten Gowa," ungkapnya.
Hal itu terlihat saat masing-masing juru bicara Fraksi menyampaikan pandangannya di Rapat Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Gowa di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Rabu (20/7/2023).
Juru bicara Fraksi Demokrat Ardiansyah Sabir menyampaikan, Demokrat mengapresiasi segala upaya pemerintah atas capaian kinerja tahun anggaran 2022 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
"Laporan pertanggungjawaban anggaran APBD tahun anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Gowa yang telah diaudit BPK ini tentunya telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang memiliki sistem pengendalian intern yang memadai serta adanya ketaatan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan," katanya.
Baca juga: Lewat Fashion Carnaval, Pemkab Gowa Kenalkan Malino Sebagai Kota Bunga
Hal senada disampaikan Zulfiadi Fraksi Amanat Sejahtera. Mereka mengaku bangga kepada Bupati Gowa karena pemerintahannya kembali mendapatkan WTP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Ini tidak terlepas dari sinergitas dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk membangun Kabupaten Gowa," ungkapnya.