Panwaslu Kecamatan Diminta Pahami Penyelesaian Sengketa Pemilu
Fitra budin
Rabu, 27 September 2023 - 19:20 WIB
Suasana rapat koordinasi pencegahan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diadakan oleh Panwaslu Tomoni dan Wotu, belum lama ini. Foto/Fitra Budin
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Luwu Timur, Sukmawati Suaib, menjelaskan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara peserta Pemilihan Umum (Pemilu).
Dalam kerangka kewenangan tersebut, Panwaslu Kecamatan diharapkan untuk memahami mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa di antara peserta Pemilu.
"Ini adalah bagian dari fungsi telaah dan pengkajian kami. Kami tidak ingin mengeklaim pelanggaran administratif sebagai sengketa, atau sebaliknya, mengkategorikan pelanggaran kode etik sebagai pelanggaran pidana Pemilu," ujar Sukmawati dalam rapat koordinasi pencegahan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diadakan oleh Panwaslu Kecamatan Tomoni dan Wotu, belum lama ini.
Sukmawati menjelaskan Panwaslu Kecamatan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara peserta Pemilu setelah mendapatkan mandat dari Bawaslu Kabupaten.
"Penyelesaian sengketa antara peserta Pemilu bisa dilakukan di lokasi kejadian dengan memperhatikan prinsip netralitas, efisiensi, efektivitas, keamanan, dan ketertiban," kata Sukmawati.
Selanjutnya, jika penyelesaian sengketa tidak dapat dilakukan di tempat kejadian, Panwaslu Kecamatan dapat melaksanakannya di tempat lain, termasuk di Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
Panwaslu Kecamatan juga dapat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kepolisian, dan pihak lain yang dianggap netral untuk membantu dalam penyelesaian sengketa.
Dalam kerangka kewenangan tersebut, Panwaslu Kecamatan diharapkan untuk memahami mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa di antara peserta Pemilu.
"Ini adalah bagian dari fungsi telaah dan pengkajian kami. Kami tidak ingin mengeklaim pelanggaran administratif sebagai sengketa, atau sebaliknya, mengkategorikan pelanggaran kode etik sebagai pelanggaran pidana Pemilu," ujar Sukmawati dalam rapat koordinasi pencegahan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diadakan oleh Panwaslu Kecamatan Tomoni dan Wotu, belum lama ini.
Sukmawati menjelaskan Panwaslu Kecamatan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara peserta Pemilu setelah mendapatkan mandat dari Bawaslu Kabupaten.
"Penyelesaian sengketa antara peserta Pemilu bisa dilakukan di lokasi kejadian dengan memperhatikan prinsip netralitas, efisiensi, efektivitas, keamanan, dan ketertiban," kata Sukmawati.
Selanjutnya, jika penyelesaian sengketa tidak dapat dilakukan di tempat kejadian, Panwaslu Kecamatan dapat melaksanakannya di tempat lain, termasuk di Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
Panwaslu Kecamatan juga dapat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kepolisian, dan pihak lain yang dianggap netral untuk membantu dalam penyelesaian sengketa.