Aksi di Depan DPRD Sulsel, Soroti Kebijakan & Penyataan Kontroversi Pj Gubernur
Tim Sindomakassar
Senin, 16 Oktober 2023 - 12:31 WIB
Aksi di DPRD Sulsel. Foto: IST
Aksi besar-besaran yang melibatkan Anggota Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) se-Sulawesi Selatan bersama dengan ribuan mahasiswa dan pemuda dari berbagai organisasi tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulsel Bersatu mengguncang jantung Kota Makassar.
Aksi ini bertujuan untuk menuntut pencopotan Penjabat (PJ) Gubernur Sulawesi Selatan, Dr Bahtiar Baharuddin atas perkataan dan kebijakan kontroversialnya.
Lebih dari 5.000 peserta aksi membanjiri halaman dan jalan di depan Gedung DPRD Sulawesi Selatan. Sri Rahayu Usmi, Ketua Umum APDESI Sulsel, dalam orasinya menyampaikan keprihatinan terhadap kebijakan yang diambil oleh PJ Gubernur melalui surat edaran nomor 412.2/11938/DPMD tertanggal 9 Oktober 2023.
Baca Juga:Dewan Harap Pj Gubernur Tuntaskan Perbaikan Ruas Jalan Provinsi di Wajo
Surat edaran tersebut mengikat kepala desa untuk mengalokasikan 40% dari anggaran Dana Desa Tahun 2024 untuk penanaman pisang tanpa mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti kondisi agronomi, iklim, komoditi pertanian unggulan, kontur tanah, dan budaya petani yang berbeda di Sulawesi Selatan.
Di sisi lain, Jendral Lapangan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulsel Bersatu, Takbir, juga menyoroti pernyataan PJ Gubernur Sulsel bahwa provinsi ini dalam keadaan "bangkrut." Takbir menilai pernyataan tersebut sebagai tindakan gegabah dan tidak bertanggung jawab, yang menciptakan kegaduhan di Sulawesi Selatan.
Ironinya, anak buahnya sendiri Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) membantah pernyataan Gubernur, menyebut bahwa Sulawesi Selatan mengalami defisit, bukan bangkrut, karena utang jangka pendek sebesar Rp600 miliar rupiah. Staf Kementerian Keuangan juga menyatakan bahwa pernyataan PJ Gubernur tersebut keliru dan tidak tepat, bahkan mantan stafsus Gubernur, Irwan ST menuding PJ Gubernur tidak bisa membedakan bangkrut, defisit dan fiktif.
Aksi ini bertujuan untuk menuntut pencopotan Penjabat (PJ) Gubernur Sulawesi Selatan, Dr Bahtiar Baharuddin atas perkataan dan kebijakan kontroversialnya.
Lebih dari 5.000 peserta aksi membanjiri halaman dan jalan di depan Gedung DPRD Sulawesi Selatan. Sri Rahayu Usmi, Ketua Umum APDESI Sulsel, dalam orasinya menyampaikan keprihatinan terhadap kebijakan yang diambil oleh PJ Gubernur melalui surat edaran nomor 412.2/11938/DPMD tertanggal 9 Oktober 2023.
Baca Juga:Dewan Harap Pj Gubernur Tuntaskan Perbaikan Ruas Jalan Provinsi di Wajo
Surat edaran tersebut mengikat kepala desa untuk mengalokasikan 40% dari anggaran Dana Desa Tahun 2024 untuk penanaman pisang tanpa mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti kondisi agronomi, iklim, komoditi pertanian unggulan, kontur tanah, dan budaya petani yang berbeda di Sulawesi Selatan.
Di sisi lain, Jendral Lapangan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulsel Bersatu, Takbir, juga menyoroti pernyataan PJ Gubernur Sulsel bahwa provinsi ini dalam keadaan "bangkrut." Takbir menilai pernyataan tersebut sebagai tindakan gegabah dan tidak bertanggung jawab, yang menciptakan kegaduhan di Sulawesi Selatan.
Ironinya, anak buahnya sendiri Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) membantah pernyataan Gubernur, menyebut bahwa Sulawesi Selatan mengalami defisit, bukan bangkrut, karena utang jangka pendek sebesar Rp600 miliar rupiah. Staf Kementerian Keuangan juga menyatakan bahwa pernyataan PJ Gubernur tersebut keliru dan tidak tepat, bahkan mantan stafsus Gubernur, Irwan ST menuding PJ Gubernur tidak bisa membedakan bangkrut, defisit dan fiktif.