Aksi di Depan DPRD Sulsel, Soroti Kebijakan & Penyataan Kontroversi Pj Gubernur
Tim Sindomakassar
Senin, 16 Okt 2023 12:31
![Aksi di Depan DPRD Sulsel, Soroti Kebijakan & Penyataan Kontroversi Pj Gubernur](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2023/10/16/1/5028/aksi-di-depan-dprd-sulsel-soroti-kebijakan--penyataan-kontroversi-pj-gubernur-uwc.jpg)
Aksi di DPRD Sulsel. Foto: IST
MAKASSAR - Aksi besar-besaran yang melibatkan Anggota Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) se-Sulawesi Selatan bersama dengan ribuan mahasiswa dan pemuda dari berbagai organisasi tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulsel Bersatu mengguncang jantung Kota Makassar.
Aksi ini bertujuan untuk menuntut pencopotan Penjabat (PJ) Gubernur Sulawesi Selatan, Dr Bahtiar Baharuddin atas perkataan dan kebijakan kontroversialnya.
Lebih dari 5.000 peserta aksi membanjiri halaman dan jalan di depan Gedung DPRD Sulawesi Selatan. Sri Rahayu Usmi, Ketua Umum APDESI Sulsel, dalam orasinya menyampaikan keprihatinan terhadap kebijakan yang diambil oleh PJ Gubernur melalui surat edaran nomor 412.2/11938/DPMD tertanggal 9 Oktober 2023.
Surat edaran tersebut mengikat kepala desa untuk mengalokasikan 40% dari anggaran Dana Desa Tahun 2024 untuk penanaman pisang tanpa mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti kondisi agronomi, iklim, komoditi pertanian unggulan, kontur tanah, dan budaya petani yang berbeda di Sulawesi Selatan.
Di sisi lain, Jendral Lapangan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulsel Bersatu, Takbir, juga menyoroti pernyataan PJ Gubernur Sulsel bahwa provinsi ini dalam keadaan "bangkrut." Takbir menilai pernyataan tersebut sebagai tindakan gegabah dan tidak bertanggung jawab, yang menciptakan kegaduhan di Sulawesi Selatan.
Ironinya, anak buahnya sendiri Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) membantah pernyataan Gubernur, menyebut bahwa Sulawesi Selatan mengalami defisit, bukan bangkrut, karena utang jangka pendek sebesar Rp600 miliar rupiah. Staf Kementerian Keuangan juga menyatakan bahwa pernyataan PJ Gubernur tersebut keliru dan tidak tepat, bahkan mantan stafsus Gubernur, Irwan ST menuding PJ Gubernur tidak bisa membedakan bangkrut, defisit dan fiktif.
"Bagaimana mungkin seorang gubernur berbicara seolah-olah memiliki pengetahuan yang lengkap tentang masalah keuangan dan anggaran daerah. Sementara dalam kenyataan, dia tampaknya tidak memahami anatomi APBD dalam pemerintahan," kata Takbir dalam orasinya.
"Dia tidak pantas menjadi gubernur, dan hari ini, kami dengan hormat meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera mencopot PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Bahtiar Baharuddin, M.Si, dari jabatannya, dan mengangkat PJ Gubernur yang memahami tata kelola pemerintahan dan mengenal Sulawesi Selatan dengan baik," sambungnya.
Orator lainnya, Raffi menyatakan keprihatinan terhadap kebijakan PJ Gubernur terkait penanaman pisang. Menurutnya, kebijakan ini terlalu prematur dan tidak mempertimbangkan kondisi unik Sulawesi Selatan sebagai lumbung beras nasional dan salah satu provinsi terbaik di Indonesia.
Pisang sebagai komoditas memerlukan perencanaan matang dan teknologi modern karena buah pisang rentan rusak dan menghasilkan banyak limbah. Aksi ini juga mempertanyakan apakah ada motif lain di balik alokasi anggaran sebesar 1 triliun rupiah dalam APBD Sulsel tahun 2024.
Aksi besar-besaran ini menunjukkan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan semakin menyadari pentingnya partisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan dan menuntut transparansi serta pertanggungjawaban dari para pemimpin mereka. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana pemerintah pusat akan merespons tuntutan ini dan bagaimana perkembangan situasi politik di Sulawesi Selatan akan berlanjut.
Aksi ini bertujuan untuk menuntut pencopotan Penjabat (PJ) Gubernur Sulawesi Selatan, Dr Bahtiar Baharuddin atas perkataan dan kebijakan kontroversialnya.
Lebih dari 5.000 peserta aksi membanjiri halaman dan jalan di depan Gedung DPRD Sulawesi Selatan. Sri Rahayu Usmi, Ketua Umum APDESI Sulsel, dalam orasinya menyampaikan keprihatinan terhadap kebijakan yang diambil oleh PJ Gubernur melalui surat edaran nomor 412.2/11938/DPMD tertanggal 9 Oktober 2023.
Surat edaran tersebut mengikat kepala desa untuk mengalokasikan 40% dari anggaran Dana Desa Tahun 2024 untuk penanaman pisang tanpa mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti kondisi agronomi, iklim, komoditi pertanian unggulan, kontur tanah, dan budaya petani yang berbeda di Sulawesi Selatan.
Di sisi lain, Jendral Lapangan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulsel Bersatu, Takbir, juga menyoroti pernyataan PJ Gubernur Sulsel bahwa provinsi ini dalam keadaan "bangkrut." Takbir menilai pernyataan tersebut sebagai tindakan gegabah dan tidak bertanggung jawab, yang menciptakan kegaduhan di Sulawesi Selatan.
Ironinya, anak buahnya sendiri Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) membantah pernyataan Gubernur, menyebut bahwa Sulawesi Selatan mengalami defisit, bukan bangkrut, karena utang jangka pendek sebesar Rp600 miliar rupiah. Staf Kementerian Keuangan juga menyatakan bahwa pernyataan PJ Gubernur tersebut keliru dan tidak tepat, bahkan mantan stafsus Gubernur, Irwan ST menuding PJ Gubernur tidak bisa membedakan bangkrut, defisit dan fiktif.
"Bagaimana mungkin seorang gubernur berbicara seolah-olah memiliki pengetahuan yang lengkap tentang masalah keuangan dan anggaran daerah. Sementara dalam kenyataan, dia tampaknya tidak memahami anatomi APBD dalam pemerintahan," kata Takbir dalam orasinya.
"Dia tidak pantas menjadi gubernur, dan hari ini, kami dengan hormat meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera mencopot PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Bahtiar Baharuddin, M.Si, dari jabatannya, dan mengangkat PJ Gubernur yang memahami tata kelola pemerintahan dan mengenal Sulawesi Selatan dengan baik," sambungnya.
Orator lainnya, Raffi menyatakan keprihatinan terhadap kebijakan PJ Gubernur terkait penanaman pisang. Menurutnya, kebijakan ini terlalu prematur dan tidak mempertimbangkan kondisi unik Sulawesi Selatan sebagai lumbung beras nasional dan salah satu provinsi terbaik di Indonesia.
Pisang sebagai komoditas memerlukan perencanaan matang dan teknologi modern karena buah pisang rentan rusak dan menghasilkan banyak limbah. Aksi ini juga mempertanyakan apakah ada motif lain di balik alokasi anggaran sebesar 1 triliun rupiah dalam APBD Sulsel tahun 2024.
Aksi besar-besaran ini menunjukkan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan semakin menyadari pentingnya partisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan dan menuntut transparansi serta pertanggungjawaban dari para pemimpin mereka. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana pemerintah pusat akan merespons tuntutan ini dan bagaimana perkembangan situasi politik di Sulawesi Selatan akan berlanjut.
(UMI)
Berita Terkait
![Komisi A DPRD Sulsel Kunker ke Badan Penghubung Daerah di Jakarta](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/07/05/1/9547/komisi-a-dprd-sulsel-kunker-ke-badan-penghubung-daerah-di-jakarta-fdf.jpg)
Sulsel
Komisi A DPRD Sulsel Kunker ke Badan Penghubung Daerah di Jakarta
Komisi A DPRD Sulsel melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulsel di Jakarta untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
Jum'at, 05 Jul 2024 18:10
![Pansus DPRD Sulsel Finalisasi Ranperda Perlindungan Jamsostek](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/07/03/1/9495/pansus-dprd-sulsel-finalisasi-ranperda-perlindungan-jamsostek-vvh.jpg)
Sulsel
Pansus DPRD Sulsel Finalisasi Ranperda Perlindungan Jamsostek
Pansus Pembahas Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan telah melalukan rapat finalisasi Rancangan Perda. Kegiatan ini menjadi tahapan terakhir pembahasan sebelum dilakukan fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Rabu, 03 Jul 2024 15:54
![DPRD Sulsel Tetapkan Pansus Bahas 3 Ranperda](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/07/02/1/9474/dprd-sulsel-tetapkan-pansus-bahas-3-ranperda-fev.jpg)
Sulsel
DPRD Sulsel Tetapkan Pansus Bahas 3 Ranperda
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya menetapkan tim Panitia Khusus (Pansus) untuk tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah atau Perda.
Selasa, 02 Jul 2024 07:00
![BI Sulsel Gelar KKS x Digifest 2024, Pj Gubernur Puji Tema 'Coto Makassar'](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/06/26/1/9370/bi-sulsel-gelar-kks-x-digifest-2024-pj-gubernur-puji-tema-coto-makassar-rwy.jpg)
Ekbis
BI Sulsel Gelar KKS x Digifest 2024, Pj Gubernur Puji Tema 'Coto Makassar'
Kantor Perwakilan BI Sulsel menggelar Karya Kreatif Sulsel (KKS) x South Sulawesi Digital Festival (Digifest) 2024 di TSM Makassar pada 26-30 Juni.
Kamis, 27 Jun 2024 07:56
![BK DPRD Sulsel Klarifikasi Calon Komisioner KPID dugaan pelanggaran PKPI](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/06/20/1/9273/bk-dprd-sulsel-klarifikasi-calon-komisioner-kpid-dugaan-pelanggaran-pkpi-sag.jpg)
Sulsel
BK DPRD Sulsel Klarifikasi Calon Komisioner KPID dugaan pelanggaran PKPI
BK memanggil sejumlah calon komisioner untuk diminta klarifikasi usai menerima laporan Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) Sulsel.
Kamis, 20 Jun 2024 19:07
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
![Temui Pj Bupati Bone, Pertamina Pastikan Tambah Distribusi BBM](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/07/07/1/9571/temui-pj-bupati-bone-pertamina-pastikan-tambah-distribusi-bbm-mys.jpg)
Temui Pj Bupati Bone, Pertamina Pastikan Tambah Distribusi BBM
2
![Bawaslu Sulsel Lakukan Monitoring Coklit di Jeneponto, Ini Daftar Temuannya](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/07/07/1/9589/bawaslu-sulsel-lakukan-monitoring-coklit-di-jeneponto-ini-daftar-temuannya-gde.jpg)
Bawaslu Sulsel Lakukan Monitoring Coklit di Jeneponto, Ini Daftar Temuannya
3
![Natsir Ali Makin Dekat dengan KIM di Pilkada Selayar 2024](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/07/07/1/9585/natsir-ali-makin-dekat-dengan-kim-di-pilkada-selayar-2024-wmw.jpg)
Natsir Ali Makin Dekat dengan KIM di Pilkada Selayar 2024
4
![Ramaikan Pilwalkot Makassar, 5 Partai Non Parlemen Bangun Koalisi Kerakyatan](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/07/07/1/9594/ramaikan-pilwalkot-makassar-5-partai-non-parlemen-bangun-koalisi-kerakyatan-wqv.jpg)
Ramaikan Pilwalkot Makassar, 5 Partai Non Parlemen Bangun Koalisi Kerakyatan
5
![Rudal dan Irwan Bertemu di Jalan Sehat, Warga Sebut Cocok Berpasangan di Pilwalkot](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/07/07/1/9587/rudal-dan-irwan-bertemu-di-jalan-sehat-warga-sebut-cocok-berpasangan-di-pilwalkot-tpf.jpg)
Rudal dan Irwan Bertemu di Jalan Sehat, Warga Sebut Cocok Berpasangan di Pilwalkot
6
![4 Kasus Pidana Pemilu di Luwu Timur Telah Inkracht](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/07/07/1/9573/4-kasus-pidana-pemilu-di-luwu-timur-telah-inkracht-khy.jpg)
4 Kasus Pidana Pemilu di Luwu Timur Telah Inkracht
7
![Darmawangsyah Muin Dukung Konsep Keberlanjutan Pembangunan](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/07/07/1/9582/darmawangsyah-muin-dukung-konsep-keberlanjutan-pembangunan-ypm.jpg)
Darmawangsyah Muin Dukung Konsep Keberlanjutan Pembangunan