Ada 600 Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Maros
Najmi S Limonu
Jum'at, 05 Januari 2024 - 13:07 WIB
Ilustrasi. Foto: Pexels
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencatat ada 600 anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Maros.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros Andi Patiroi mengatakan ada berbagai faktor mengapa mereka tidak sekolah. Salah satunya ekonomi.
“Faktor ekonomi paling mendominasi. Biasanya anak tersebut ikut sama orang tuanya merantau. Makanya mereka tidak bersekolah,” katanya, Kamis (4/1/2024).
Tak hanya itu jarak domisili dengan sekolah juga cukup jauh. Untuk menekan angka tersebut ada berbagai program yang akan dilakukan pemerintah daerah. Mulai dari pendataan anak tidak sekolah hingga membuat kelas jarak jauh.
“Ada beberapa lokus yang sudah kami rampungkan datanya, seperti di Desa Timpuseng, kami akan ikutkan paket B dan C. Di Tompobulu juga sudah ada kelas jauh,” jelasnya.
Dia menuturkan, pada dasarnya, tinggi angka anak tidak sekolah harusnya bisa dikendalikan. Apalagi tahun ini sektor pendidikan mendapatkan anggaran besar dari Pemkab Maros sebesar Rp460 miliar.
Beberapa waktu lalu Pemkab Maros menggelar pelatihan pendataan anak tidak sekolah menggunakan aplikasi yang diberi nama Pasti Beraksi atau Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Anak Tidak Sekolah (SIPBM-ATS).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros Andi Patiroi mengatakan ada berbagai faktor mengapa mereka tidak sekolah. Salah satunya ekonomi.
“Faktor ekonomi paling mendominasi. Biasanya anak tersebut ikut sama orang tuanya merantau. Makanya mereka tidak bersekolah,” katanya, Kamis (4/1/2024).
Tak hanya itu jarak domisili dengan sekolah juga cukup jauh. Untuk menekan angka tersebut ada berbagai program yang akan dilakukan pemerintah daerah. Mulai dari pendataan anak tidak sekolah hingga membuat kelas jarak jauh.
“Ada beberapa lokus yang sudah kami rampungkan datanya, seperti di Desa Timpuseng, kami akan ikutkan paket B dan C. Di Tompobulu juga sudah ada kelas jauh,” jelasnya.
Dia menuturkan, pada dasarnya, tinggi angka anak tidak sekolah harusnya bisa dikendalikan. Apalagi tahun ini sektor pendidikan mendapatkan anggaran besar dari Pemkab Maros sebesar Rp460 miliar.
Beberapa waktu lalu Pemkab Maros menggelar pelatihan pendataan anak tidak sekolah menggunakan aplikasi yang diberi nama Pasti Beraksi atau Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Anak Tidak Sekolah (SIPBM-ATS).