Ada 600 Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Maros
Jum'at, 05 Jan 2024 13:07
Ilustrasi. Foto: Pexels
MAROS - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencatat ada 600 anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Maros.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros Andi Patiroi mengatakan ada berbagai faktor mengapa mereka tidak sekolah. Salah satunya ekonomi.
“Faktor ekonomi paling mendominasi. Biasanya anak tersebut ikut sama orang tuanya merantau. Makanya mereka tidak bersekolah,” katanya, Kamis (4/1/2024).
Tak hanya itu jarak domisili dengan sekolah juga cukup jauh. Untuk menekan angka tersebut ada berbagai program yang akan dilakukan pemerintah daerah. Mulai dari pendataan anak tidak sekolah hingga membuat kelas jarak jauh.
“Ada beberapa lokus yang sudah kami rampungkan datanya, seperti di Desa Timpuseng, kami akan ikutkan paket B dan C. Di Tompobulu juga sudah ada kelas jauh,” jelasnya.
Dia menuturkan, pada dasarnya, tinggi angka anak tidak sekolah harusnya bisa dikendalikan. Apalagi tahun ini sektor pendidikan mendapatkan anggaran besar dari Pemkab Maros sebesar Rp460 miliar.
Beberapa waktu lalu Pemkab Maros menggelar pelatihan pendataan anak tidak sekolah menggunakan aplikasi yang diberi nama Pasti Beraksi atau Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Anak Tidak Sekolah (SIPBM-ATS).
Bupati Maros AS Chaidir Syam mengatakan, melalui aplikasi tersebut akan diketahui jumlah dan penyebab anak tidak sekolah sehingga penanganannya menjadi efektif dan tepat sasaran.
Saat ini di Maros ada empat desa yang menjadi pilot project implementasi Pasti Beraksi. Desa Timpuseng-Kecamatan Camba, Desa Kurusumange-Kecamatan Tanralili, Desa Baruga-Kecamatan Bantimurung, dan Desa Bontosomba-Kecamatan Tompobulu.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros Andi Patiroi mengatakan ada berbagai faktor mengapa mereka tidak sekolah. Salah satunya ekonomi.
“Faktor ekonomi paling mendominasi. Biasanya anak tersebut ikut sama orang tuanya merantau. Makanya mereka tidak bersekolah,” katanya, Kamis (4/1/2024).
Tak hanya itu jarak domisili dengan sekolah juga cukup jauh. Untuk menekan angka tersebut ada berbagai program yang akan dilakukan pemerintah daerah. Mulai dari pendataan anak tidak sekolah hingga membuat kelas jarak jauh.
“Ada beberapa lokus yang sudah kami rampungkan datanya, seperti di Desa Timpuseng, kami akan ikutkan paket B dan C. Di Tompobulu juga sudah ada kelas jauh,” jelasnya.
Dia menuturkan, pada dasarnya, tinggi angka anak tidak sekolah harusnya bisa dikendalikan. Apalagi tahun ini sektor pendidikan mendapatkan anggaran besar dari Pemkab Maros sebesar Rp460 miliar.
Beberapa waktu lalu Pemkab Maros menggelar pelatihan pendataan anak tidak sekolah menggunakan aplikasi yang diberi nama Pasti Beraksi atau Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Anak Tidak Sekolah (SIPBM-ATS).
Bupati Maros AS Chaidir Syam mengatakan, melalui aplikasi tersebut akan diketahui jumlah dan penyebab anak tidak sekolah sehingga penanganannya menjadi efektif dan tepat sasaran.
Saat ini di Maros ada empat desa yang menjadi pilot project implementasi Pasti Beraksi. Desa Timpuseng-Kecamatan Camba, Desa Kurusumange-Kecamatan Tanralili, Desa Baruga-Kecamatan Bantimurung, dan Desa Bontosomba-Kecamatan Tompobulu.
(MAN)
Berita Terkait
News
Menteri Haji Takziah ke Rumah Jemaah Haji Maros yang Wafat di Tanah Suci
Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mendatangi rumah duka almarhum Sangkala Manrulu Tonga, jemaah haji asal Kabupaten Maros yang wafat di Arab Saudi.
Minggu, 14 Jun 2026 16:31
Sulsel
Jemaah Haji Kloter 14 Tiba, Bupati dan Wabup Maros Jemput Langsung di Bandara
Bupati Maros, AS Chaidir Syam bersama Wakil Bupati Maros, A Muetazim Mansyur, menyambut langsung kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Maros yang tergabung dalam Kloter 14 Debarkasi Makassar.
Kamis, 11 Jun 2026 16:03
News
Beroperasi 2 Tahun, Mie Gacoan Maros Diduga Tak Pernah Setor Retribusi Parkir
Gerai Mie Gacoan di Kabupaten Maros yang telah beroperasi selama dua tahun diduga melakukan pungutan liar (pungli) parkir.
Senin, 08 Jun 2026 14:13
Sulsel
Pengelolaan Dana BOS di Dinas Pendidikan Maros Jadi Temuan BPK
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 20 temuan dalam hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Maros.
Rabu, 03 Jun 2026 12:40
News
Pemkab Maros Pertahankan Opini WTP, 14 Kali Berturut-turut
Pemerintah Kabupaten Maros kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Selasa, 02 Jun 2026 18:48
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
223 Siswa SMPIT-SMAIT Ar-Rahmah Ikuti Pengukuhan Bacaan dan Hafalan Al-Qur'an
2
Menteri Haji Takziah ke Rumah Jemaah Haji Maros yang Wafat di Tanah Suci
3
Gelar Penamatan, SMP Islam Athirah Makassar Konsisten Cetak Lulusan Berkarakter
4
Penguatan Peran Masjid untuk Ciptakan Gerakan Moral dan Sosial Masyarakat
5
40 WBM Lapas Polewali Ikut Program Hapus Tato Gratis
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
223 Siswa SMPIT-SMAIT Ar-Rahmah Ikuti Pengukuhan Bacaan dan Hafalan Al-Qur'an
2
Menteri Haji Takziah ke Rumah Jemaah Haji Maros yang Wafat di Tanah Suci
3
Gelar Penamatan, SMP Islam Athirah Makassar Konsisten Cetak Lulusan Berkarakter
4
Penguatan Peran Masjid untuk Ciptakan Gerakan Moral dan Sosial Masyarakat
5
40 WBM Lapas Polewali Ikut Program Hapus Tato Gratis