Temuan DPRD Sulsel, Ada 4 OPD Masih Punya Hutang Miliaran
Tim Sindomakassar
Rabu, 17 Januari 2024 - 10:05 WIB
Komisi B DPRD Sulsel menggelar rapat dengan OPD. Foto: Humas DPRD Sulsel
DPRD Sulsel melalui Komisi B melakukan rapat kerja dengan OPD mitra kerja di Pemprov Sulsel.
Adapun agenda rapat terkait evaluasi triwulan IV APBD tahun 2023 berlangsung di Gedung Tower DPRD Sulsel, Selasa (16/1). Hadir memimpin rapat Ketua Komisi B, Fermina Tallulembang.
Sedangkan dari OPD, hadir Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tanaman Pangan Holtikura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Hadir juga Biro pengadaan barang dan jasa, Badan Pendapatan Daerah, Balitbangda, Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Fermina Tallulembang mengatakan bahwa temuan dalam hasil evaluasi terdapt beberapa OPD yang memiliki utang bermacam-macam.
"Hasil rapat terkait program dan juga pesoalan utang setiap OPD. Tadi beberapa OPD, totalnya variasi ada yang Rp6 miliar, Rp7, Rp2, juga Rp17 m. Tapi khusus kita di komisi B tidak, kalau banyak di Dinas PU," katanya usai rapat.
Lebih lanjut ia menjelaskan, selain di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Dari hasil temuan evaluasi ada beberapa OPD yang memiliki utang dengam pihak lain baik kegiatan maupun proyek hingga puluhan miliar.
Adapun agenda rapat terkait evaluasi triwulan IV APBD tahun 2023 berlangsung di Gedung Tower DPRD Sulsel, Selasa (16/1). Hadir memimpin rapat Ketua Komisi B, Fermina Tallulembang.
Sedangkan dari OPD, hadir Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tanaman Pangan Holtikura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Hadir juga Biro pengadaan barang dan jasa, Badan Pendapatan Daerah, Balitbangda, Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Fermina Tallulembang mengatakan bahwa temuan dalam hasil evaluasi terdapt beberapa OPD yang memiliki utang bermacam-macam.
"Hasil rapat terkait program dan juga pesoalan utang setiap OPD. Tadi beberapa OPD, totalnya variasi ada yang Rp6 miliar, Rp7, Rp2, juga Rp17 m. Tapi khusus kita di komisi B tidak, kalau banyak di Dinas PU," katanya usai rapat.
Lebih lanjut ia menjelaskan, selain di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Dari hasil temuan evaluasi ada beberapa OPD yang memiliki utang dengam pihak lain baik kegiatan maupun proyek hingga puluhan miliar.