Musrenbang RKPD Sidrap 2025 Diharap Pacu Penguatan Daya Saing Daerah
Tim Sindomakassar
Kamis, 21 Maret 2024 - 13:22 WIB
Pemerintah Kabupaten Sidrap melalui Bappelitbangda menggelar Musrenbang RKPD Tahun 2025. Foto: IST
Pemerintah Kabupaten Sidrap melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), menggelar Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, baru-baru ini.
Musrenbang RKPD dengan tema "Penguatan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Transformasi Sosial dan Ekonomi", berlangsung di Ballroom Cafe Hadide, Pangkajene Sidenreng. Acara dibuka Pj. Bupati Sidrap diwakili
Staf Ahli Gubernur Sulsel Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jayadi Nas mewakili Pj Gubernur Sulsel menyampaikan, musrenbang RKPD kabupaten merupakan agenda yang penting dalam rangka pembangunan tahun 2025.
"Di sinilah momennya untuk kita seriusi dan matangkan, karena di sinilah dianggap dapurnya untuk mengolah apa yang mau kita lakukan di tahun 2025," katanya.
Jayadi menambahkan, pelaksanaan musrenbang RKPD tahun 2025 sangat penting dalam kerangka sistem perencanaan daerah.
"Artinya tidak boleh ada suatu kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 secara tiba-tiba. Semua harus melalui proses perencanaan yang baik, sehingga apa yang kita laksanakan betul-betul matang baik dari sisi kesesuaian kepentingan masyarakat, maupun dalam konteks bagaimana kondisi keuangan daerah," jelasnya.
Musrenbang RKPD dengan tema "Penguatan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Transformasi Sosial dan Ekonomi", berlangsung di Ballroom Cafe Hadide, Pangkajene Sidenreng. Acara dibuka Pj. Bupati Sidrap diwakili
Staf Ahli Gubernur Sulsel Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jayadi Nas mewakili Pj Gubernur Sulsel menyampaikan, musrenbang RKPD kabupaten merupakan agenda yang penting dalam rangka pembangunan tahun 2025.
"Di sinilah momennya untuk kita seriusi dan matangkan, karena di sinilah dianggap dapurnya untuk mengolah apa yang mau kita lakukan di tahun 2025," katanya.
Jayadi menambahkan, pelaksanaan musrenbang RKPD tahun 2025 sangat penting dalam kerangka sistem perencanaan daerah.
"Artinya tidak boleh ada suatu kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 secara tiba-tiba. Semua harus melalui proses perencanaan yang baik, sehingga apa yang kita laksanakan betul-betul matang baik dari sisi kesesuaian kepentingan masyarakat, maupun dalam konteks bagaimana kondisi keuangan daerah," jelasnya.