Minta TP Jangan Baper, Wasek Golkar Sulsel Soroti Penentuan Cakada Lewat Ratas
Tim Sindomakassar
Jum'at, 05 April 2024 - 13:31 WIB
Wakil Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Irwan Muin. Foto: Istimewa
Wakil Sekertaris Golkar Sulsel, Irwan Muin menanggapi pernyataan Taufan Pawe. Ia meminta TP untuk tidak terlalu pusing bila ada pihak yang mengomentari Cakada Golkar di Pilkada 2024.
"TP jangan terlalu baper, nyantai saja lah. Terkait Pilkada, siapa saja di Sulsel bebas berkomentar. Jangankan orang Golkar sendiri, orang di luar Golkar saja bebas mengomentari semua figur di Golkar, jadi pak TP jangan terlalu baper," katanya.
Irwan menuturkan, bukan cuma Ketua DPD I Golkar Sulsel yang bisa bicara soal Pilkada. Menurutnya, penentu usungan Cakada ada di DPP, bukan yang lain.
"Jangan karena ketua DPD I, sehingga menganggap hanya dia yang bisa bicara tentang Pilkada di Golkar. Apalagi Pilkada itu bukan domain DPD I. DPP lah yang menentukan siapa yang di rekomendasi untuk maju Pilkada," ujarnya.
Irwan mengaku, dalam rekrutan calon kepala daerah, DPP golkar punya Juklak yang harus diikuti oleh DPD I dan DPD II. Ada tahapan, ada mekanisme.
"Bukan ditentukan hanya melalui Ratas (rapat terbatas) DPD I. Contohnya di Bulukumba, konon katanya tidak ada kader yang potensial untuk Cakada, sehingga TP mempersilakan untuk dilakukan pendaftaran calon kepala daerah," tuturnya.
"Sapa bilang di Bulukumba tidak ada kader, di sana ada Andi Nirwan (ketua DPD II). Ada Jamaluddin Syamsir (tokoh muda golkar), ada Hamzah Pangki (mantan Ketua DPRD Bulukumba)," sambungnya.
"TP jangan terlalu baper, nyantai saja lah. Terkait Pilkada, siapa saja di Sulsel bebas berkomentar. Jangankan orang Golkar sendiri, orang di luar Golkar saja bebas mengomentari semua figur di Golkar, jadi pak TP jangan terlalu baper," katanya.
Irwan menuturkan, bukan cuma Ketua DPD I Golkar Sulsel yang bisa bicara soal Pilkada. Menurutnya, penentu usungan Cakada ada di DPP, bukan yang lain.
"Jangan karena ketua DPD I, sehingga menganggap hanya dia yang bisa bicara tentang Pilkada di Golkar. Apalagi Pilkada itu bukan domain DPD I. DPP lah yang menentukan siapa yang di rekomendasi untuk maju Pilkada," ujarnya.
Irwan mengaku, dalam rekrutan calon kepala daerah, DPP golkar punya Juklak yang harus diikuti oleh DPD I dan DPD II. Ada tahapan, ada mekanisme.
"Bukan ditentukan hanya melalui Ratas (rapat terbatas) DPD I. Contohnya di Bulukumba, konon katanya tidak ada kader yang potensial untuk Cakada, sehingga TP mempersilakan untuk dilakukan pendaftaran calon kepala daerah," tuturnya.
"Sapa bilang di Bulukumba tidak ada kader, di sana ada Andi Nirwan (ketua DPD II). Ada Jamaluddin Syamsir (tokoh muda golkar), ada Hamzah Pangki (mantan Ketua DPRD Bulukumba)," sambungnya.