DPRD Sulsel Desak Pemprov Stabilkan Harga Padi & Jagung
Ahmad Muhaimin
Rabu, 17 April 2024 - 11:05 WIB
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif memimpin rapat kerja pembahasan LKPJ Gubernur Sulsel akhir tahun anggaran 2023 dan evaluasi triwulan I APBD tahun anggaran 2024. Foto: Humas DPRD Sulsel
Komisi B DPRD Sulsel melaksanakan rapat kerja pembahasan LKPJ Gubernur Sulsel akhir tahun anggaran 2023 dan evaluasi triwulan I APBD tahun anggaran 2024.
Rapat kerja yang dilaksanakan di ruang Komisi B ini dihadiri langsung Wakil ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif, Ketua Komisi B Firmina Tallulembang dan Wakil Ketua Syahrir serta sejumlah anggota komisi B.
Hadir juga pihak Pemprov Sulsel sejumlah SKPD, baik itu dinas tanaman pangan, Holtikultura dan perkebunan juga ada dinas ketahanan pangan.
Syahar menekankan pada evaluasi pembahasan LKPJ 2023 dan Evaluasi Triwulan I agar kiranya dinas terkait untuk memerhatikan petani, baik itu di musim panen hingga musim tanam.
Masyarakat Sulsel yang tersebar di 24 kabupaten/kota, mayoritas hidup di sektor pertanian. Sehingga perlu ada upaya dari SKPD bisa menjaga kestabilan harga agar petani tidak merugi.
"Minimal sesuai dengan standar harga eceran tertinggi pemerintah, terkhusus di harga gabah padi dan jagung," katanya kepada awak media, Selasa (16/04/2024) kemarin.
Syahar mengungkapkan bahwa terkhusus di musim tanam nanti seperti di bulan April hingga Agustus agar dinas terkait bisa mempercepat menyalurkan bibit padi maupun jagung untuk mempercepat pendistribusian ke masyarakat.
Rapat kerja yang dilaksanakan di ruang Komisi B ini dihadiri langsung Wakil ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif, Ketua Komisi B Firmina Tallulembang dan Wakil Ketua Syahrir serta sejumlah anggota komisi B.
Hadir juga pihak Pemprov Sulsel sejumlah SKPD, baik itu dinas tanaman pangan, Holtikultura dan perkebunan juga ada dinas ketahanan pangan.
Syahar menekankan pada evaluasi pembahasan LKPJ 2023 dan Evaluasi Triwulan I agar kiranya dinas terkait untuk memerhatikan petani, baik itu di musim panen hingga musim tanam.
Masyarakat Sulsel yang tersebar di 24 kabupaten/kota, mayoritas hidup di sektor pertanian. Sehingga perlu ada upaya dari SKPD bisa menjaga kestabilan harga agar petani tidak merugi.
"Minimal sesuai dengan standar harga eceran tertinggi pemerintah, terkhusus di harga gabah padi dan jagung," katanya kepada awak media, Selasa (16/04/2024) kemarin.
Syahar mengungkapkan bahwa terkhusus di musim tanam nanti seperti di bulan April hingga Agustus agar dinas terkait bisa mempercepat menyalurkan bibit padi maupun jagung untuk mempercepat pendistribusian ke masyarakat.