DPRD Sulsel Desak Pemprov Stabilkan Harga Padi & Jagung

MAKASSAR - Komisi B DPRD Sulsel melaksanakan rapat kerja pembahasan LKPJ Gubernur Sulsel akhir tahun anggaran 2023 dan evaluasi triwulan I APBD tahun anggaran 2024.

Rapat kerja yang dilaksanakan di ruang Komisi B ini dihadiri langsung Wakil ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif, Ketua Komisi B Firmina Tallulembang dan Wakil Ketua Syahrir serta sejumlah anggota komisi B.

Hadir juga pihak Pemprov Sulsel sejumlah SKPD, baik itu dinas tanaman pangan, Holtikultura dan perkebunan juga ada dinas ketahanan pangan.

Syahar menekankan pada evaluasi pembahasan LKPJ 2023 dan Evaluasi Triwulan I agar kiranya dinas terkait untuk memerhatikan petani, baik itu di musim panen hingga musim tanam.

Masyarakat Sulsel yang tersebar di 24 kabupaten/kota, mayoritas hidup di sektor pertanian. Sehingga perlu ada upaya dari SKPD bisa menjaga kestabilan harga agar petani tidak merugi.

"Minimal sesuai dengan standar harga eceran tertinggi pemerintah, terkhusus di harga gabah padi dan jagung," katanya kepada awak media, Selasa (16/04/2024) kemarin.

Syahar mengungkapkan bahwa terkhusus di musim tanam nanti seperti di bulan April hingga Agustus agar dinas terkait bisa mempercepat menyalurkan bibit padi maupun jagung untuk mempercepat pendistribusian ke masyarakat.

"Jangan sampai bibit padi dan jagung baru bisa dikirimkan ke masyarakat setelah orang sudah selesai menanam padi atau jagung," bebernya.

Dari hasil rapat tersebut, ia mendorong dinas terkait untuk mengusulkan penambahan kuota pupuk dari pusat. Pasalnya dari 960 ribu hektare ladang, baru 170 ribu hektare pupuk yang terpenuhi.

"Baik padi dan jagung, agar kiranya pupuk ditambah kuotanya. Ladang perkebunan kita di Sulsel 960.000 hektar, tapi pemerintah provinsi baru mampu menyiapkan 170.000 hektar pupuk," tutupnya.