Aktivis AMPRI Suarakan Penghapusan Dana Pokir DPRD Bantaeng
Ikbal nur
Selasa, 28 Mei 2024 - 16:30 WIB
Gedung DPRD Kabupaten Bantaeng. Foto: SINDO Makassar/Ikbal Nur
Aktivis dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Prihatin Indonesia (AMPRI) mengkritik realisasi dana pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kabupaten Bantaeng. Mereka menduga, dana pokir menjadi ajang penitipan proyek oknum tertentu.
"Pokir tak lebih dari penitipan proyek para anggota DPRD. Pembahasan anggaran antara anggota komisi DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah menjadi rahasia umum telah berujung pada usulan proyek tertentu dengan mengatasnamakan pokir DPRD," kata Aktivis AMPRI Muh Sidiq Sijaya, Senin (28/5/2024).
Bahkan menurut Sidiq, pokir membuka ruang korupsi berupa suap dan gratifikasi. Ada dugaan pemungutan fee proyek sebesar 15 sampai 25 persen. Makanya ia meminta agar menghapus kebijakan dana pokok pikiran tersebut.
"Pertama, adanya indikasi pelaksanaan reses anggota DPRD Bantaeng tidak dilaksanakan dengan semestinya. Kedua adanya indikasi nepotisme mengenai keterlibatan Pj Bupati dalam meminta sejumlah aspirasi dari anggota dewan terpilih. Kemudian ketiga, indikasi bahwa Pj Bupati Bantaeng yang masih memberi upeti berupa proyek aspirasi yang dititip di SPKD," ungkapnya.
Baca juga: Demokrat Sulsel Uji 15 Cakada di Hari Pertama, Ada dari Bantaeng Hingga Lutra
Ia lalu merinci dana aspirasi dewan periode ini. Mulai 2020 sebesar Rp500 juta, 2021 sebanyak Rp700 juta, 2022 sebesar Rp1 miliar, 2023 sejumlah Rp1 miliar, serta 2024 sebanyak Rp700 Juta. Padahal, klaim Sidiq, pembangunan di Bantaeng tidak tampak, bahkan terjadi penghambatan pembangunan.
"Coba kita kalkulasikan dana aspirasi berupa proyek, nilainya cukup fantastis mencapai Rp94 miliar, jika dikelola dengan baik maka Bantaeng akan tampak pembangunan dan apabila ada pengkebirian anggaran yang ada pembangunan di Bantaeng akan terhambat," tambahnya.
"Pokir tak lebih dari penitipan proyek para anggota DPRD. Pembahasan anggaran antara anggota komisi DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah menjadi rahasia umum telah berujung pada usulan proyek tertentu dengan mengatasnamakan pokir DPRD," kata Aktivis AMPRI Muh Sidiq Sijaya, Senin (28/5/2024).
Bahkan menurut Sidiq, pokir membuka ruang korupsi berupa suap dan gratifikasi. Ada dugaan pemungutan fee proyek sebesar 15 sampai 25 persen. Makanya ia meminta agar menghapus kebijakan dana pokok pikiran tersebut.
"Pertama, adanya indikasi pelaksanaan reses anggota DPRD Bantaeng tidak dilaksanakan dengan semestinya. Kedua adanya indikasi nepotisme mengenai keterlibatan Pj Bupati dalam meminta sejumlah aspirasi dari anggota dewan terpilih. Kemudian ketiga, indikasi bahwa Pj Bupati Bantaeng yang masih memberi upeti berupa proyek aspirasi yang dititip di SPKD," ungkapnya.
Baca juga: Demokrat Sulsel Uji 15 Cakada di Hari Pertama, Ada dari Bantaeng Hingga Lutra
Ia lalu merinci dana aspirasi dewan periode ini. Mulai 2020 sebesar Rp500 juta, 2021 sebanyak Rp700 juta, 2022 sebesar Rp1 miliar, 2023 sejumlah Rp1 miliar, serta 2024 sebanyak Rp700 Juta. Padahal, klaim Sidiq, pembangunan di Bantaeng tidak tampak, bahkan terjadi penghambatan pembangunan.
"Coba kita kalkulasikan dana aspirasi berupa proyek, nilainya cukup fantastis mencapai Rp94 miliar, jika dikelola dengan baik maka Bantaeng akan tampak pembangunan dan apabila ada pengkebirian anggaran yang ada pembangunan di Bantaeng akan terhambat," tambahnya.