Dinsos Palopo Bahas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Tim Sindomakassar
Senin, 03 Juni 2024 - 21:25 WIB
Sekretaris Daerah Kota Palopo, Firmanza DP mewakili Pj. Wali Kota membuka Rapat Kordinasi (Rakor) pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Foto: Istimewa
Sekretaris Daerah Kota Palopo, Firmanza DP mewakili Pj. Wali Kota membuka Rapat Kordinasi (Rakor) pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Rakor pengelolaan DTKS pada Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) ini, digelar di Auditorium SaokotaeE, Rumah Jabatan Wali Kota Palopo, Senin (03/06/2024).
Kepala Dinas Sosial Kota Palopo, Zulkifli Halid mengatakan DTKS ini adalah salah satu instrumen untuk mengusulkan bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT, dan bantuan-bantuan sosial lainnya.
“Ranah paling bawah yakin di Kelurahan sangat berpotensi, memberikan data yang benar, dengan kualitas verifikasi dan validasi data yang terus ditingkatkan,” kata Zulkifli.
Jika data yang diberikan sesuai dan valid, kata Zulkifli, maka tidak ada masalah. Namun jangan sampai data yang dimasukkan tidak sesuai.
“Jika sampai seperti itu (tidak valid), maka ranah paling di bawah yakin di kelurahan yang akan bertanggungjawab," ungkap Zulkifli.
Pada kesempatan ini, ujar Zulkifli, akan disampaikan bagaimana tata cara verifikasi dan validasi yang saat ini dilakukan.
Rakor pengelolaan DTKS pada Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) ini, digelar di Auditorium SaokotaeE, Rumah Jabatan Wali Kota Palopo, Senin (03/06/2024).
Kepala Dinas Sosial Kota Palopo, Zulkifli Halid mengatakan DTKS ini adalah salah satu instrumen untuk mengusulkan bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT, dan bantuan-bantuan sosial lainnya.
“Ranah paling bawah yakin di Kelurahan sangat berpotensi, memberikan data yang benar, dengan kualitas verifikasi dan validasi data yang terus ditingkatkan,” kata Zulkifli.
Jika data yang diberikan sesuai dan valid, kata Zulkifli, maka tidak ada masalah. Namun jangan sampai data yang dimasukkan tidak sesuai.
“Jika sampai seperti itu (tidak valid), maka ranah paling di bawah yakin di kelurahan yang akan bertanggungjawab," ungkap Zulkifli.
Pada kesempatan ini, ujar Zulkifli, akan disampaikan bagaimana tata cara verifikasi dan validasi yang saat ini dilakukan.