Sekda Palopo Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023
Tim Sindomakassar
Jum'at, 21 Juni 2024 - 17:23 WIB
Sekretaris Daerah Kota Palopo, Drs. Firmanza DP mewakili Pj. Wali Kota menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Palopo. Foto: Istimewa
Sekretaris Daerah Kota Palopo, Drs. Firmanza DP mewakili Pj. Wali Kota menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Palopo.
Rapat Paripurna dengan agenda penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 itu, digelar di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Palopo, Jum'at (21/6/2024).
Pj. Wali Kota Palopo, Asrul Sani dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Daerah menyampaikan, bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 Pemerintah Kota Palopo telah melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
“Dari hasil audit BPK, pemerintah Kota Palopo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah. Di mana laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar dalam semua hal, sehingga posisi keuangan Pemkot Palopo telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan,” kata Firmanza DP.
Firmanza menambahkan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah Pemkot Palopo kali ini, menjadikan WTP kesembilan kali berturut–turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
"Opini WTP ini juga menjadi motivasi dan dorongan bagi kami, untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,” lanjutnya.
Firmanza juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas raihan WTP ke-9 kali berturut-turut yang diraih Pemkot Palopo. "Hal ini menjadi keberhasilan kita semua dalam mengelola keuangan daerah,” ujarnya.
Rapat Paripurna dengan agenda penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 itu, digelar di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Palopo, Jum'at (21/6/2024).
Pj. Wali Kota Palopo, Asrul Sani dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Daerah menyampaikan, bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 Pemerintah Kota Palopo telah melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
“Dari hasil audit BPK, pemerintah Kota Palopo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah. Di mana laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar dalam semua hal, sehingga posisi keuangan Pemkot Palopo telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan,” kata Firmanza DP.
Firmanza menambahkan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah Pemkot Palopo kali ini, menjadikan WTP kesembilan kali berturut–turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
"Opini WTP ini juga menjadi motivasi dan dorongan bagi kami, untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,” lanjutnya.
Firmanza juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas raihan WTP ke-9 kali berturut-turut yang diraih Pemkot Palopo. "Hal ini menjadi keberhasilan kita semua dalam mengelola keuangan daerah,” ujarnya.