Perbankan Diminta Permudah Akses Permodalan untuk UMKM

MAKASSAR - Seluruh perbankan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, diminta untuk mempermudah akses permodalan atau pinjaman untuk masyarakat. Khususnya bagi pelaku UMKM, petani, nelayan.

Pesan ini disampaikan Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh pada pelaksanaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Summit, yang diselenggarakan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin, (16/12/2024).

Prof Zudan memberikan dukungan penuh kepada lembaga perbankan agar mempermudah akses permodalan di seluruh sektor. "Saya memberikan dukungan penuh agar TPKAD summit berhasil, agar masyarakat kita lepas dari rentenir," kata Prof Zudan.

Menurut Prof Zudan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan dari pertanian, perkebunan dan penghasilan lainnya, bisa disesuaikan waktu dan penghasilannya. "Program bayar setelah panen, masyarakat dipermudahkan agar kesempatan masyarakat bisa mengambil modal dengan bayar setelah hasil," tutur Prof Zudan.

Prof Zudan menyampaikan setelah berkoordinasi dengan OJK, perbankan sudah membuka kemudahan akses keuangan atau pinjaman untuk sektor usaha. Ia menegaskan bahwa penerima pinjaman haruslah masyarakat yang ingin berinvestasi dan mengembangkan usaha.

Dirinya meminta pemerintah daerah memastikan bantuan diberikan kepada mereka yang produktif dan berorientasi bisnis. “Jika TPAKD terus melakukan sinergi yang baik, terus mendorong penyaluran KUR, mendorong adanya inovasi-inovasi pembiayaan sektor usaha masyarakat, maka hal ini dapat menjadi akselerator dalam rangka mendorong ketersediaan dan pemanfaatan produk/layanan jasa keuangan formal, yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat di daerah,” ujar Prof Zudan.

Dalam upaya mendukung percepatan akses keuangan di daerah dan mendorong inovasi keuangan digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan apresiasi kepada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan daerah dalam menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan efisien.

Pada acara ini hadir para pejabat daerah, Bupati Gowa, Bupati Pangkep, Pj Bupati Takalar, Pj Bupati Bantaeng, Pj Bupati Jeneponto, Wakil Bupati Selayar, Pj Bupati Enrekang, Pj Bupati Luwu, Kepala Perbendaharaan Kemenkeu, dan seluruh hadirin lainnya.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulselbar, Darwisman, mengungkapkan, sangat membanggakan bagi Sulsel karena pertumbuhan ekonomi tinggi, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Ada beberapa sektor yang menjadi fokus khusus di Sulsel, antara lain sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pengelolaan industri.

"Tentu beberapa sektor unggulan tadi menjadi fokus kami, pertanian, perkebunan, industri pengolahan, perikanan dan lainnya," pungkasnya.

Ia menyampaikan bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian melalui percepatan akses keuangan daerah, dan dalam wadah TPAKD, hal ini menjadi concern bersama khususnya dalam merencanakan, menetapkan, mengimplementasikan, dan memonitoring program TPAKD baik di level Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.

Dia memaparkan, program Kerja TPAKD terdiri dari 4 pilar yang saling terkait yaitu Penguatan Infrastruktur; Asistensi dan Pendampingan; Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan; dan Optimalisasi Produk dan Layanan IJK.

"Dari masing-masing pilar tersebut peranan stakeholder yang tergabung dalam TPAKD baik pemerintah, lembaga/kementerian, industri jasa keuangan, asosiasi, akademisi, dan lainnya menjadi unsur yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan program dan tercapainya tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat,” papar Darwisman.

Darwisman turut menyampaikan pula bahwa sebagai bentuk implementasi program, TPAKD Sulawesi Selatan telah memiliki program pengembangan akses keuangan daerah diantaranya program PHINISI, UMKM BAJI’Na, Klasterisasi UMKM, Ekosistem Keuangan Inklusif, Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan (EPIKS), dan program pengembangan ekonomi daerah ekosistem pembiayaan Budidaya Pisang Cavendish di tahun 2024.

“Selanjutnya tahun 2025 dengan potensi produksi kakao yang luar biasa di pulau Sulawesi yakni menduduki posisi pertama produksi terbesar nasional, kami mengajak seluruh stakeholders untuk bersama-sama mengembalikan kejayaan kakao. Untuk itu perlu kita duduk bersama nantinya dalam merumuskan peran masing-masing dan strategi apa yang perlu dilaksanakan dalam pengembangan ekonomi melalui komoditi kakao,” ucap Darwisman.

Dalam upaya mendukung percepatan akses keuangan di daerah dan mendorong inovasi keuangan digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan apresiasi kepada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan daerah dalam menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan efisien.

Beberapa daerah yang diberi penghargaan seperti Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan Kabupaten Kepulauan Selayar, yang menerima penghargaan dengan Kategori Implementasi Program Layarku Terbaik.

Kemudian Kabupaten Bone, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Maros, yang menerima penghargaan dengan Kategori Implementasi Program TPAKD Pengembangan Ekonomi Daerah.

Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh Kabupaten/Kota dan Industri Jasa Keuangan yang telah aktif menjalankan program TPAKD. Diharapkan Kolaborasi TPAKD memberikan manfaat dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah untuk masyarakat sejahtera.