Tata Kelola Energi Primer Kokoh, PLN Tidak Khawatir Ancaman Krisis Energi Global

JAKARTA - Melihat krisis energi yang terjadi di berbagai negara, PT PLN (Persero) memastikan kondisi kelistrikan nasional dalam kondisi yang aman. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (8/2/2023) memastikan pemadaman listrik massal seperti yang terjadi di Pakistan tidak terjadi di Indonesia.

Darmawan memastikan PLN telah melakukan langkah-langkah strategis. Salah satunya dengan penguatan pasokan energi primer untuk pembangkit listrik untuk menjamin keandalan suplai listrik ke pelanggan.

Baca Juga: Cofiring Bonggol Jagung di PLTU Punagaya Dukung Asa Nol Emisi Karbon 2060

PLN telah mengantisipasinya dengan three line of defence energi primer untuk pembangkit listrik, yakni menggunakan batu bara, gas, dan BBM. PLN memperkuat sistem kelistrikan nasional demi menghadapi krisis energi global.

"Kondisi kelistrikan nasional Indonesia dalam kondisi yang sangat aman. Setiap pilar sistem kelistrikan kita sangat kokoh. Demi memastikan pasokan listrik terjaga, kami pastikan kecukupan energi primer seluruh pembangkit di Indonesia lebih dari cukup," kata Darmawan.

Ketangguhan pasokan energi primer tersebut diperoleh dari hasil perjuangan PLN dan pemerintah dalam melakukan enforcement tata kelola energi primer setelah kejadian krisis batu bara pada akhir tahun 2021.

PLN telah melakukan penataan ulang kontrak menjadi jangka panjang dan kokoh. Selain itu, langkah pengawasan dilakukan tidak hanya melalui fisik di lapangan tetapi juga dengan integrasi sistem monitoring digital.

"Kami integrasikan sistem digital PLN dengan sistem digital Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, sehingga dapat dilakukan corrective action secara cepat, tepat, dan terukur," sebut Darmawan.

PLN juga mengubah paradigma sistem pengendalian pasokan batu bara dari yang awalnya fokus pada titik bongkar Estimated Time of Arrival (ETA) menjadi berfokus pada titik muat atau loading. Mekanisme early warning system juga dibangun, sehingga risiko keterlambatan pengiriman pasokan batu bara dapat diminimalisir.

"Dengan sistem seperti ini maka jika ada potensi kegagalan pasokan karena ketersediaan batu bara maupun armada angkutannya akan dapat dideteksi lebih dini. Bahkan setiap pergerakan pasokan energi primer dapat termonitor secara digital," tuturnya.

Dengan pembenahan tersebut, kini pembangkit batu bara sebagai first line of defence punya stok yang bahkan di atas titik aman, yaitu sudah berada di atas 20 HOP. Selain itu, cadangan gas dan cadangan BBM sebagai second line dan third line of defence juga dipastikan aman, dan selalu siap kapanpun dibutuhkan.

"Jika kita bandingkan dengan Pakistan. Di sana stok energi primer pembangkitnya yaitu gas sangat terbatas. Ditambah Pakistan sedang mengalami tekanan ekonomi, sedangkan energi primernya didominasi impor tanpa kesiapan pasokan, tidak ada kontrak jangka panjang, maka stok pun semakin terbatas. Ketika ada fluktuasi demand listrik, maka pasokan kelistrikan akan down dan tidak mampu recover karena tidak cukupnya stok energi primer," jelas Darmawan.

Baca Juga: Listrik Hijau PLN Gairahkan Ekonomi & Pendidikan di Pulau Kodingareng

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, mengatakan DPR mendukung penuh langkah PLN dalam menjalankan program strategis yang direncanakan sehingga bisa memberikan kontribusi tambahan bagi negara dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Langkah ini juga mampu meminimalisir risiko gangguan listrik dan menjamin pasokan listrik andal bagi masyarakat.

"Komisi VII DPR RI mengapresiasi PLN dalam meningkatkan kinerja pada tahun 2022, termasuk dalam menjaga pasokan energi primer pembangkit sehingga didapatkan Hari Operasi Pembangkit (HOP) rata-rata di atas 20 hari," pungkas Eddy.