Peningkatan Daya Saing UMKM Melalui SNI Bina UMK di Sulsel

MAKASSAR - Kantor Layanan Terpadu BSN Sulawesi Selatan bersama Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT KUMKM) Sulsel berkomitmen terus mendorong pelaku usaha yang ada di Sulawesi Selatan untuk berdaya saing melalui pemenuhan standarisasi produknya.

Komitmen itu ditunjukkan melalui kegiatan sosialisasi program Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) Bina UMK bagi pelaku usaha, yang digelar secara hybrid di aula kantor PLUT pada Rabu (14/5/2025) dan daring.

Sekitar 100 pelaku usaha hadir secara offline dan ratusan pelaku usaha lainnya hadir secara daring yang berasal dari berbagai daerah khususnya di wilayah kawasan timur Indonesia.

Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menegaskan bahwa BSN akan terus berkomitmen membangun sinergitas dan kolaborasi, untuk memastikan pelaku usaha terus maju dan berdaya saing, khususnya dalam memenuhi ketentuan berkaitan dengan standarisasi.

“BSN berkomitmen untuk mendorong pelaku usaha kita untuk bisa berstandarisasi sehingga bisa bersaing di pasar, tidak hanya di regional tetapi juga di tingkat nasional bahkan sampai bersaing di pasar internasional,” jelasnya.

Sementara Kepala PLUT KUMKM Sulsel, Iffah Rafidah Djaffar menyampaikan, kolaborasi antara PLUT dengan BSN adalah bentuk komiten dari Pemprov Sulsel untuk terus mendorong daya saing pelaku usaha di tengah isu efisiensi dan segala macamnya.

“Standarisasi SNI ini penting karena dapat meningkatkan daya unggul kemudian trust atau kepercayaan di masyarakat juga baik, PLUT selalu berkomitmen untuk bisa mendorong memastikan pelaku usaha itu bisa naik kelas karena PLUT adalah rumah seluruh pelaku UMKM yang ada di Sulsel,” tuturnya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang expert dibidangnya, yaitu kepala Kantor Layanan Terpadu BSN Sulsel, Ahmad Hawari Assufi yang membahas terkait Program prioritas BSN yaitu SNI Bina UMK dan Penerapan SNI, ia menyampaikan SNI Bina UMK itu sangat mudah didapatkan bagi UMKM dengan klasifikasi produk KBLI risiko rendah dan gratis. SNI bina UMK diharapkan sebagai pijakan pertama UMKM dalam pemenuhan standardisasi produknya sebelum melangkah ke sertifikasi oleh pihak ketiga (Lembaga Sertifikasi Produk).

Dalam penerapan SNI diperlukan 3K bagi UMKM yaitu Komitmen, Konsisten, dan Kontinyu sehingga diharapkan UMKM akan sustain dan berdaya saing.

Kemudian ada Bachtiar Baso sebagai Ketua Asosiasi Industri UMKM Sulsel yang membahas tentang bagaimana pentingnya legalitas bagi pelaku usaha khususnya berkaitan dengan perizinan berbasis resiko.

Selanjutnya Siti Nursamsuria selaku Fasilitator Nasional Keamanan Pangan, membahas tentang ijin edar produk dan ditutup dengan succes story dari salah satu UKM yang sudah mendapat fasilitas SNI dari BSN, Sumarni.

Program ini diharapkan bisa membantu pelaku UMKM untuk dapat mendorong peningkatan kualitas usaha mereka sehingga bisa mengakses pasar yang lebih luas baik itu regional maupun secara global.