KPRP Bawa Masukan Tokoh dan Akademisi Makassar Soal Reformasi Polri ke Jakarta

MAKASSAR - Fakultas Hukum (FH) Universitas Hasanuddin (Unhas) menjadi tuan rumah rapat Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (KPRP), Selasa (16/12/2025).

Rektor Unhas, Prof Jamaluddin Jompa, menjelaskan pertemuan ini merupakan diskusi penting antar KPRP bersama tokoh agama, masyarakat, hingga akademisi, membahas reformasi Polri ke depan.

"Sangat terbuka dan sangat produktif. Saya merasa bangga bersyukur bisa menjadi host untuk tim Komisi Percepatan Reformasi Polri yang telah memberikan kesempatan juga bagi kami di Unhas untuk memberi masukan-masukan yang tujuannya sangat baik untuk memberikan kesempatan masyarakat dalam penguatan Polri," ucapnya.

Sementara, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas, Marzuki, menyampaikan bahwa dalam pertemuan itu, pihaknya memberikan saran dan harapan kepada tim KPRP dari sisi ekonomi, bisnis, dan keuangan untuk rencana reformasi kepolisian.

Budayawan dan Dosen Universitas Negeri Makassar, Prof Ima Kusumah, menyoroti kekhususan antropologi dan sejarah dalam reformasi KPRP di masa depan.

"Kami menginginkan agar pihak kepolisian menggunakan pendekatan kearifan masyarakat. Karena ini penting bagi masyarakat kita bersama Polri," harapnya.

Selain itu, Ketua Persekutuan Gerija Indonesia Wilayah (PGIW) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselrabar), Pendeta Adrie Massie.

"Saya mengatakan bahwa negara kita ini adalah negara yang berasaskan Ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya bahwa kalau semua orang, warga negara, instansi apapun takut sama Tuhan, maka semua akan menjadi baik. Oleh karena itu, kita selalu mendorong dan mendoakan institusi kepolisian dan TNI, karena mereka garda terdepan kita untuk melindungi, serta memelihara bangsa ini," paparnya saat di konferensi pers.

Senada dengan itu, Pastor Albert A, mengharapkan agar KPRP bisa mendengar aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat, agama, akademisi, para pelaku-pelaku usaha, dan lain sebagainya untuk kinerja Polri ke depan.

"Kami berharap bahwa Polri bisa bersinergi dengan pemerintah dan khususnya masyarakat. Oleh karena itu kami mengusulkan, semoga kiranya Polri ke depan bisa lebih bersahabat dengan masyarakat. Memiliki karakter yang sungguh-sungguh menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat di Indonesia. Dan oleh karena itu, saran usul tadi sudah banyak disampaikan dan mudah-mudahan menjadi masukan berharga bagi Komisi Percepatan Reformasi," harap Pastor Albert.

Menanggapi hal itu, Jenderal Polisi (Purn.) Badrodin Haiti, mengungkapkan indikator kepercayaan terhada Polri saat ini menurun. Oleh sebab itu, perlu adanya reformasi ke depan.

"Jadi percepatan reformasi ini untuk bisa menyusun kerangka kebijakan yang akan nanti disarankan kepada Bapak Presiden (Prabowo Subianto). Tapi paling tidak Bapak Presiden sudah mendengar aspirasi masyarakat dari keluhannya terhadap polri dan juga punya political will (kemauan politik) untuk bagaimana polri ke depan supaya lebih baik," tegas Badrodin.

KPRP juga telah menerima masukan sekitar 70 lembaga, baik yang lembaga sipil maupun organisasi masyarakat. Termasuk LSM, media, kelompok profesi, pengusaha, tokoh agama, dan sebagainya.

"Untuk masukan nanti, untuk kita jadikan bahan diskusi di dalam tingkat komisi untuk dijadikan untuk membuat saran terhadap kebijakan presiden ke depan terhadap reformasi kepolisian. Masukan ini nanti yang kita bawa ke Jakarta untuk kita diskusikan," pungkasnya.