DPRD Sulsel Desak BBWS dan Pemprov Cari Solusi Penanggulangan Banjir di Maros
Senin, 17 Feb 2025 13:11

Anggota DPRD Sulsel, Andi Patarai Amir. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Anggota DPRD Sulsel, Andi Patarai Amir menyoroti kinerja pihak terkait terhadap bencana banjir yang melanda Kabupaten Maros baru-baru ini.
Andi Patarai mengatakan, sejauh ini belum ada langkah kongkret yang bisa menghentikan banjir di Maros. Apalagi persoalan ini sudah dirasakan masyrakat sejak lama.
"Ini sebenarnya persoalan klasik. Saya waktu di DPRD Maros 15 tahun, ini soal banjir selalu saya gaungkan. Bagaimana kita mencari solusi," kata Andi Patarai saat RDP Komisi D pada Senin (17/02/2025).
Hadir dalam RDP ini ialahBalai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, dan BPBD; Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinsos Sulsel. Serta Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan, dan Pertanahan, dan BPBD Maros.
Andi Patarai menuturkan, semua aspirasi sudah disampaikan saat ia masih bertugas di DPRD Maros. Namun menurutnya, tidak ada tindaklanjut dan solusi yang konkret, sehingga bencana banjir Kembali harus dirasakan tahun ini.
"Dampak banjir di Kabupaten Maros, tetap selama itu kami belum mendapat solusi. Baik dari Provinsi, Balai Jalan dan pihak Pusat," tegasnya.
Politisi Golkar ini menuturkan, bencana banjir di Maros baru-baru ini harus menjadi warning bagi semua pihak. Sebab bencana ini merupakan siklus tahunan.
Menurut Andi Patarai, banjir yang terjadi baru-baru ini adalah yang terbesar dan terparah sepanjang beberapa tahun terkahir. Apalagi dampaknya menyerobot hingga perkantoran, rumah ibadah hingga korban jiwa.
"Ini banjir terjadi berulang kali. Pernah terjadi tahun 2013, kemudian tahun 2019 dan awal 2025. Lebih terparah terjadi tahun 2025, banjir terbesar selama siklus terjadi. Di Maros, tiap tahun terjadi banjir. Kali ini sangat berdampak," jelasnya.
Andi Patarai menegaskan masyarakat Maros tidak membutuhkan bantuan indomie dan janji anggaran besar. Tetapi butuh kepastian soal solusi mengatasi banjir.
"Masyarakat kami di Maros, sudah capek dengan kondisi ini. Kami tidak butuh penganggaran sekian miliar, sementara tidak ada solusi," tuturnya.
"Kami tidak butuh Indomie, kami kecewa ke balai, karena tidak ada solusi. Kami butuh solusi. Ini banjir kewenagan Provinsi, Balai dan Pusat," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang KPISDA BBWS Pompengan Jeneberang, Rahayu mengakui banjir di Maros beberapa waktu lalu, karena kondisi alam. Ketinggian curah hujan tercatat di stasion BMKG, curah hujan mencapai 243 mm, ini sangat kritis 100 tahunan.
"Debit terjadi di daerah Maros, membutuhkan solusi. Kami sudah menyusun penanggulangan bendungan di Bontu Sunggu. Kami sudah melakukan studi soal ini," singkatnya.
Andi Patarai mengatakan, sejauh ini belum ada langkah kongkret yang bisa menghentikan banjir di Maros. Apalagi persoalan ini sudah dirasakan masyrakat sejak lama.
"Ini sebenarnya persoalan klasik. Saya waktu di DPRD Maros 15 tahun, ini soal banjir selalu saya gaungkan. Bagaimana kita mencari solusi," kata Andi Patarai saat RDP Komisi D pada Senin (17/02/2025).
Hadir dalam RDP ini ialahBalai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, dan BPBD; Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinsos Sulsel. Serta Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan, dan Pertanahan, dan BPBD Maros.
Andi Patarai menuturkan, semua aspirasi sudah disampaikan saat ia masih bertugas di DPRD Maros. Namun menurutnya, tidak ada tindaklanjut dan solusi yang konkret, sehingga bencana banjir Kembali harus dirasakan tahun ini.
"Dampak banjir di Kabupaten Maros, tetap selama itu kami belum mendapat solusi. Baik dari Provinsi, Balai Jalan dan pihak Pusat," tegasnya.
Politisi Golkar ini menuturkan, bencana banjir di Maros baru-baru ini harus menjadi warning bagi semua pihak. Sebab bencana ini merupakan siklus tahunan.
Menurut Andi Patarai, banjir yang terjadi baru-baru ini adalah yang terbesar dan terparah sepanjang beberapa tahun terkahir. Apalagi dampaknya menyerobot hingga perkantoran, rumah ibadah hingga korban jiwa.
"Ini banjir terjadi berulang kali. Pernah terjadi tahun 2013, kemudian tahun 2019 dan awal 2025. Lebih terparah terjadi tahun 2025, banjir terbesar selama siklus terjadi. Di Maros, tiap tahun terjadi banjir. Kali ini sangat berdampak," jelasnya.
Andi Patarai menegaskan masyarakat Maros tidak membutuhkan bantuan indomie dan janji anggaran besar. Tetapi butuh kepastian soal solusi mengatasi banjir.
"Masyarakat kami di Maros, sudah capek dengan kondisi ini. Kami tidak butuh penganggaran sekian miliar, sementara tidak ada solusi," tuturnya.
"Kami tidak butuh Indomie, kami kecewa ke balai, karena tidak ada solusi. Kami butuh solusi. Ini banjir kewenagan Provinsi, Balai dan Pusat," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang KPISDA BBWS Pompengan Jeneberang, Rahayu mengakui banjir di Maros beberapa waktu lalu, karena kondisi alam. Ketinggian curah hujan tercatat di stasion BMKG, curah hujan mencapai 243 mm, ini sangat kritis 100 tahunan.
"Debit terjadi di daerah Maros, membutuhkan solusi. Kami sudah menyusun penanggulangan bendungan di Bontu Sunggu. Kami sudah melakukan studi soal ini," singkatnya.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
Eks Karyawan Ngadu ke DPRD Sulsel, PT Huadi Bantaeng Bakal Dipanggil Klarifikasi
DPRD Sulsel menerima kunjungan perwakilan eks karyawan dan pekerja yang dirumahkan PT Huadi Group di Ruang Rapat Komisi D pada Kamis (17/07/2025).
Kamis, 17 Jul 2025 17:23

Sulsel
DPRD Sulsel Minta Pemprov Cabut Izin Pabrik Sawit yang Tak Patuhi Harga TBS
Komisi B menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait ketidakpatuhan perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) terhadap penetapan harga tandan buah segar (TBS) yang telah ditetapkan pemerintah provinsi (Pemprov). RDP berlangsung di Gedung Tower DPRD Sulsel pada Senin (14/07/2025).
Senin, 14 Jul 2025 19:34

Sulsel
Terungkap dalam RDP, Amdal dan RTRW Perusahaan Tambang di Sinjai Ternyata Belum Sesuai
Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi D DPRD Sulsel tentang penolakan rencana tambang emas yang dilakukan PT Trinusa Resources di Sinjai, menguak fakta baru.
Sabtu, 12 Jul 2025 10:03

Sulsel
DPRD Sulsel Heran, Perusahaan Penambang Emas di Sinjai Mangkir dari RDP
Komisi D DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) tentang penolakan rencana tambang emas yang dilakukan PT Trinusa Resources di Sinjai. RDP ini dipimpin oleh Andi Aan Nugraha yang berlangsung di Gedung Tower DPRD Sulsel pada Kamis (10/07/2025).
Kamis, 10 Jul 2025 17:02

News
Wagub Sulsel Jawab Sorotan Dewan soal APBD dan Rencana Pembangunan
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, membacakan secara langsung jawaban Pemerintah Provinsi Sulsel atas pemandangan umum sembilan fraksi DPRD Sulsel
Rabu, 09 Jul 2025 10:36
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Dua Langkah Strategis Adira Finance untuk Pertumbuhan Berkelanjutan
2

Perkuat Budaya Anti-Fraud, Pertamina Sulawesi Gelar Sharing Session Bersama Kejaksaan & BPKP
3

Aksi Hijau Tim PPK Ormawa UKM KPI Unhas Bersama Warga Desa Mattabulu
4

Serentak se-Indonesia, Imigrasi Polman Gelar Operasi Wiraswaspada
5

Satgas PASTI Bongkar Penipuan OMC Palsu di Indonesia
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Dua Langkah Strategis Adira Finance untuk Pertumbuhan Berkelanjutan
2

Perkuat Budaya Anti-Fraud, Pertamina Sulawesi Gelar Sharing Session Bersama Kejaksaan & BPKP
3

Aksi Hijau Tim PPK Ormawa UKM KPI Unhas Bersama Warga Desa Mattabulu
4

Serentak se-Indonesia, Imigrasi Polman Gelar Operasi Wiraswaspada
5

Satgas PASTI Bongkar Penipuan OMC Palsu di Indonesia