DPRD Sulsel Desak BBWS dan Pemprov Cari Solusi Penanggulangan Banjir di Maros
Senin, 17 Feb 2025 13:11

Anggota DPRD Sulsel, Andi Patarai Amir. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Anggota DPRD Sulsel, Andi Patarai Amir menyoroti kinerja pihak terkait terhadap bencana banjir yang melanda Kabupaten Maros baru-baru ini.
Andi Patarai mengatakan, sejauh ini belum ada langkah kongkret yang bisa menghentikan banjir di Maros. Apalagi persoalan ini sudah dirasakan masyrakat sejak lama.
"Ini sebenarnya persoalan klasik. Saya waktu di DPRD Maros 15 tahun, ini soal banjir selalu saya gaungkan. Bagaimana kita mencari solusi," kata Andi Patarai saat RDP Komisi D pada Senin (17/02/2025).
Hadir dalam RDP ini ialahBalai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, dan BPBD; Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinsos Sulsel. Serta Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan, dan Pertanahan, dan BPBD Maros.
Andi Patarai menuturkan, semua aspirasi sudah disampaikan saat ia masih bertugas di DPRD Maros. Namun menurutnya, tidak ada tindaklanjut dan solusi yang konkret, sehingga bencana banjir Kembali harus dirasakan tahun ini.
"Dampak banjir di Kabupaten Maros, tetap selama itu kami belum mendapat solusi. Baik dari Provinsi, Balai Jalan dan pihak Pusat," tegasnya.
Politisi Golkar ini menuturkan, bencana banjir di Maros baru-baru ini harus menjadi warning bagi semua pihak. Sebab bencana ini merupakan siklus tahunan.
Menurut Andi Patarai, banjir yang terjadi baru-baru ini adalah yang terbesar dan terparah sepanjang beberapa tahun terkahir. Apalagi dampaknya menyerobot hingga perkantoran, rumah ibadah hingga korban jiwa.
"Ini banjir terjadi berulang kali. Pernah terjadi tahun 2013, kemudian tahun 2019 dan awal 2025. Lebih terparah terjadi tahun 2025, banjir terbesar selama siklus terjadi. Di Maros, tiap tahun terjadi banjir. Kali ini sangat berdampak," jelasnya.
Andi Patarai menegaskan masyarakat Maros tidak membutuhkan bantuan indomie dan janji anggaran besar. Tetapi butuh kepastian soal solusi mengatasi banjir.
"Masyarakat kami di Maros, sudah capek dengan kondisi ini. Kami tidak butuh penganggaran sekian miliar, sementara tidak ada solusi," tuturnya.
"Kami tidak butuh Indomie, kami kecewa ke balai, karena tidak ada solusi. Kami butuh solusi. Ini banjir kewenagan Provinsi, Balai dan Pusat," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang KPISDA BBWS Pompengan Jeneberang, Rahayu mengakui banjir di Maros beberapa waktu lalu, karena kondisi alam. Ketinggian curah hujan tercatat di stasion BMKG, curah hujan mencapai 243 mm, ini sangat kritis 100 tahunan.
"Debit terjadi di daerah Maros, membutuhkan solusi. Kami sudah menyusun penanggulangan bendungan di Bontu Sunggu. Kami sudah melakukan studi soal ini," singkatnya.
Andi Patarai mengatakan, sejauh ini belum ada langkah kongkret yang bisa menghentikan banjir di Maros. Apalagi persoalan ini sudah dirasakan masyrakat sejak lama.
"Ini sebenarnya persoalan klasik. Saya waktu di DPRD Maros 15 tahun, ini soal banjir selalu saya gaungkan. Bagaimana kita mencari solusi," kata Andi Patarai saat RDP Komisi D pada Senin (17/02/2025).
Hadir dalam RDP ini ialahBalai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, dan BPBD; Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinsos Sulsel. Serta Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan, dan Pertanahan, dan BPBD Maros.
Andi Patarai menuturkan, semua aspirasi sudah disampaikan saat ia masih bertugas di DPRD Maros. Namun menurutnya, tidak ada tindaklanjut dan solusi yang konkret, sehingga bencana banjir Kembali harus dirasakan tahun ini.
"Dampak banjir di Kabupaten Maros, tetap selama itu kami belum mendapat solusi. Baik dari Provinsi, Balai Jalan dan pihak Pusat," tegasnya.
Politisi Golkar ini menuturkan, bencana banjir di Maros baru-baru ini harus menjadi warning bagi semua pihak. Sebab bencana ini merupakan siklus tahunan.
Menurut Andi Patarai, banjir yang terjadi baru-baru ini adalah yang terbesar dan terparah sepanjang beberapa tahun terkahir. Apalagi dampaknya menyerobot hingga perkantoran, rumah ibadah hingga korban jiwa.
"Ini banjir terjadi berulang kali. Pernah terjadi tahun 2013, kemudian tahun 2019 dan awal 2025. Lebih terparah terjadi tahun 2025, banjir terbesar selama siklus terjadi. Di Maros, tiap tahun terjadi banjir. Kali ini sangat berdampak," jelasnya.
Andi Patarai menegaskan masyarakat Maros tidak membutuhkan bantuan indomie dan janji anggaran besar. Tetapi butuh kepastian soal solusi mengatasi banjir.
"Masyarakat kami di Maros, sudah capek dengan kondisi ini. Kami tidak butuh penganggaran sekian miliar, sementara tidak ada solusi," tuturnya.
"Kami tidak butuh Indomie, kami kecewa ke balai, karena tidak ada solusi. Kami butuh solusi. Ini banjir kewenagan Provinsi, Balai dan Pusat," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang KPISDA BBWS Pompengan Jeneberang, Rahayu mengakui banjir di Maros beberapa waktu lalu, karena kondisi alam. Ketinggian curah hujan tercatat di stasion BMKG, curah hujan mencapai 243 mm, ini sangat kritis 100 tahunan.
"Debit terjadi di daerah Maros, membutuhkan solusi. Kami sudah menyusun penanggulangan bendungan di Bontu Sunggu. Kami sudah melakukan studi soal ini," singkatnya.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
Dewan Protes Tak Ada Makan Siang untuk Tamu Rapat Pansus Pembahas RPJMD Sulsel
Ketua Pansus Pembahas Rancangan RPJMD Sulsel Tahun 2025-2029, Andi Patarai Amir mengaku merasakan betul dampak efisiensi anggaran.
Senin, 14 Apr 2025 21:29

Sulsel
Tak Dihadiri Gubernur, Dewan Sebut Paripurna Hasil Reses Tanpa Ruh
DPRD Sulsel menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses masa persidangan II Tahun Sidang 2024/25 di Gedung Paripurna pada Senin (14/04/2025).
Senin, 14 Apr 2025 16:02

Sulsel
DPRD Sulsel Soroti Pengadaan Ternak yang Kerap Alami Keterlambatan Pengiriman
Komisi B DPRD Sulsel menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur akhir tahun anggaran 2024 serta evaluasi triwulan I tahun anggaran 2025 pada Rabu (09/04/2025).
Rabu, 09 Apr 2025 15:06

Sulsel
Komisi A DPRD Sulsel Kawal Kepastian SK PPPK, Terbit Oktober 2025
Komisi A DPRD Sulawesi Selatan yang membidangi urusan pemerintahan terus mengawal kepastian penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel.
Rabu, 09 Apr 2025 13:48

Sulsel
DPRD Sulsel Kawal Anggaran Rp32 Miliar untuk Perbaikan Jalan Hertasning
Komisi D DPRD Sulsel menegaskan komitmennya untuk mengawal proses perbaikan Jalan Hertasning, Kota Makassar. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2025 ini.
Selasa, 08 Apr 2025 18:44
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Sowan ke Ketum Bahlil Jelang Musda Golkar, Appi Dipersilakan Bertempur
2

PT Vale Perkuat Komitmen Hijau Lewat Proyek Sorlim dan Tanamalia
3

2 Kandidat Bakal Calon Ketua PAN Wajo Mencuat, Amran Mahmud Tidak Masuk
4

Coffee Morning Bareng Media, Andi Basmal Paparkan Kinerja Kemenkum Sulsel
5

Kejari Bantaeng Tahan Eks Sekwan Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Rumah Tangga
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Sowan ke Ketum Bahlil Jelang Musda Golkar, Appi Dipersilakan Bertempur
2

PT Vale Perkuat Komitmen Hijau Lewat Proyek Sorlim dan Tanamalia
3

2 Kandidat Bakal Calon Ketua PAN Wajo Mencuat, Amran Mahmud Tidak Masuk
4

Coffee Morning Bareng Media, Andi Basmal Paparkan Kinerja Kemenkum Sulsel
5

Kejari Bantaeng Tahan Eks Sekwan Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Rumah Tangga