DPRD Sulsel Desak BBWS dan Pemprov Cari Solusi Penanggulangan Banjir di Maros

MAKASSAR - Anggota DPRD Sulsel, Andi Patarai Amir menyoroti kinerja pihak terkait terhadap bencana banjir yang melanda Kabupaten Maros baru-baru ini.

Andi Patarai mengatakan, sejauh ini belum ada langkah kongkret yang bisa menghentikan banjir di Maros. Apalagi persoalan ini sudah dirasakan masyrakat sejak lama.

"Ini sebenarnya persoalan klasik. Saya waktu di DPRD Maros 15 tahun, ini soal banjir selalu saya gaungkan. Bagaimana kita mencari solusi," kata Andi Patarai saat RDP Komisi D pada Senin (17/02/2025).

Hadir dalam RDP ini ialahBalai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, dan BPBD; Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinsos Sulsel. Serta Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan, dan Pertanahan, dan BPBD Maros.

Andi Patarai menuturkan, semua aspirasi sudah disampaikan saat ia masih bertugas di DPRD Maros. Namun menurutnya, tidak ada tindaklanjut dan solusi yang konkret, sehingga bencana banjir Kembali harus dirasakan tahun ini.

"Dampak banjir di Kabupaten Maros, tetap selama itu kami belum mendapat solusi. Baik dari Provinsi, Balai Jalan dan pihak Pusat," tegasnya.

Politisi Golkar ini menuturkan, bencana banjir di Maros baru-baru ini harus menjadi warning bagi semua pihak. Sebab bencana ini merupakan siklus tahunan.

Menurut Andi Patarai, banjir yang terjadi baru-baru ini adalah yang terbesar dan terparah sepanjang beberapa tahun terkahir. Apalagi dampaknya menyerobot hingga perkantoran, rumah ibadah hingga korban jiwa.

"Ini banjir terjadi berulang kali. Pernah terjadi tahun 2013, kemudian tahun 2019 dan awal 2025. Lebih terparah terjadi tahun 2025, banjir terbesar selama siklus terjadi. Di Maros, tiap tahun terjadi banjir. Kali ini sangat berdampak," jelasnya.

Andi Patarai menegaskan masyarakat Maros tidak membutuhkan bantuan indomie dan janji anggaran besar. Tetapi butuh kepastian soal solusi mengatasi banjir.

"Masyarakat kami di Maros, sudah capek dengan kondisi ini. Kami tidak butuh penganggaran sekian miliar, sementara tidak ada solusi," tuturnya.

"Kami tidak butuh Indomie, kami kecewa ke balai, karena tidak ada solusi. Kami butuh solusi. Ini banjir kewenagan Provinsi, Balai dan Pusat," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang KPISDA BBWS Pompengan Jeneberang, Rahayu mengakui banjir di Maros beberapa waktu lalu, karena kondisi alam. Ketinggian curah hujan tercatat di stasion BMKG, curah hujan mencapai 243 mm, ini sangat kritis 100 tahunan.

"Debit terjadi di daerah Maros, membutuhkan solusi. Kami sudah menyusun penanggulangan bendungan di Bontu Sunggu. Kami sudah melakukan studi soal ini," singkatnya.