DPRD Sulsel Desak BBWS dan Pemprov Cari Solusi Penanggulangan Banjir di Maros
Senin, 17 Feb 2025 13:11
Anggota DPRD Sulsel, Andi Patarai Amir. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Anggota DPRD Sulsel, Andi Patarai Amir menyoroti kinerja pihak terkait terhadap bencana banjir yang melanda Kabupaten Maros baru-baru ini.
Andi Patarai mengatakan, sejauh ini belum ada langkah kongkret yang bisa menghentikan banjir di Maros. Apalagi persoalan ini sudah dirasakan masyrakat sejak lama.
"Ini sebenarnya persoalan klasik. Saya waktu di DPRD Maros 15 tahun, ini soal banjir selalu saya gaungkan. Bagaimana kita mencari solusi," kata Andi Patarai saat RDP Komisi D pada Senin (17/02/2025).
Hadir dalam RDP ini ialahBalai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, dan BPBD; Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinsos Sulsel. Serta Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan, dan Pertanahan, dan BPBD Maros.
Andi Patarai menuturkan, semua aspirasi sudah disampaikan saat ia masih bertugas di DPRD Maros. Namun menurutnya, tidak ada tindaklanjut dan solusi yang konkret, sehingga bencana banjir Kembali harus dirasakan tahun ini.
"Dampak banjir di Kabupaten Maros, tetap selama itu kami belum mendapat solusi. Baik dari Provinsi, Balai Jalan dan pihak Pusat," tegasnya.
Politisi Golkar ini menuturkan, bencana banjir di Maros baru-baru ini harus menjadi warning bagi semua pihak. Sebab bencana ini merupakan siklus tahunan.
Menurut Andi Patarai, banjir yang terjadi baru-baru ini adalah yang terbesar dan terparah sepanjang beberapa tahun terkahir. Apalagi dampaknya menyerobot hingga perkantoran, rumah ibadah hingga korban jiwa.
"Ini banjir terjadi berulang kali. Pernah terjadi tahun 2013, kemudian tahun 2019 dan awal 2025. Lebih terparah terjadi tahun 2025, banjir terbesar selama siklus terjadi. Di Maros, tiap tahun terjadi banjir. Kali ini sangat berdampak," jelasnya.
Andi Patarai menegaskan masyarakat Maros tidak membutuhkan bantuan indomie dan janji anggaran besar. Tetapi butuh kepastian soal solusi mengatasi banjir.
"Masyarakat kami di Maros, sudah capek dengan kondisi ini. Kami tidak butuh penganggaran sekian miliar, sementara tidak ada solusi," tuturnya.
"Kami tidak butuh Indomie, kami kecewa ke balai, karena tidak ada solusi. Kami butuh solusi. Ini banjir kewenagan Provinsi, Balai dan Pusat," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang KPISDA BBWS Pompengan Jeneberang, Rahayu mengakui banjir di Maros beberapa waktu lalu, karena kondisi alam. Ketinggian curah hujan tercatat di stasion BMKG, curah hujan mencapai 243 mm, ini sangat kritis 100 tahunan.
"Debit terjadi di daerah Maros, membutuhkan solusi. Kami sudah menyusun penanggulangan bendungan di Bontu Sunggu. Kami sudah melakukan studi soal ini," singkatnya.
Andi Patarai mengatakan, sejauh ini belum ada langkah kongkret yang bisa menghentikan banjir di Maros. Apalagi persoalan ini sudah dirasakan masyrakat sejak lama.
"Ini sebenarnya persoalan klasik. Saya waktu di DPRD Maros 15 tahun, ini soal banjir selalu saya gaungkan. Bagaimana kita mencari solusi," kata Andi Patarai saat RDP Komisi D pada Senin (17/02/2025).
Hadir dalam RDP ini ialahBalai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, dan BPBD; Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinsos Sulsel. Serta Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan, dan Pertanahan, dan BPBD Maros.
Andi Patarai menuturkan, semua aspirasi sudah disampaikan saat ia masih bertugas di DPRD Maros. Namun menurutnya, tidak ada tindaklanjut dan solusi yang konkret, sehingga bencana banjir Kembali harus dirasakan tahun ini.
"Dampak banjir di Kabupaten Maros, tetap selama itu kami belum mendapat solusi. Baik dari Provinsi, Balai Jalan dan pihak Pusat," tegasnya.
Politisi Golkar ini menuturkan, bencana banjir di Maros baru-baru ini harus menjadi warning bagi semua pihak. Sebab bencana ini merupakan siklus tahunan.
Menurut Andi Patarai, banjir yang terjadi baru-baru ini adalah yang terbesar dan terparah sepanjang beberapa tahun terkahir. Apalagi dampaknya menyerobot hingga perkantoran, rumah ibadah hingga korban jiwa.
"Ini banjir terjadi berulang kali. Pernah terjadi tahun 2013, kemudian tahun 2019 dan awal 2025. Lebih terparah terjadi tahun 2025, banjir terbesar selama siklus terjadi. Di Maros, tiap tahun terjadi banjir. Kali ini sangat berdampak," jelasnya.
Andi Patarai menegaskan masyarakat Maros tidak membutuhkan bantuan indomie dan janji anggaran besar. Tetapi butuh kepastian soal solusi mengatasi banjir.
"Masyarakat kami di Maros, sudah capek dengan kondisi ini. Kami tidak butuh penganggaran sekian miliar, sementara tidak ada solusi," tuturnya.
"Kami tidak butuh Indomie, kami kecewa ke balai, karena tidak ada solusi. Kami butuh solusi. Ini banjir kewenagan Provinsi, Balai dan Pusat," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang KPISDA BBWS Pompengan Jeneberang, Rahayu mengakui banjir di Maros beberapa waktu lalu, karena kondisi alam. Ketinggian curah hujan tercatat di stasion BMKG, curah hujan mencapai 243 mm, ini sangat kritis 100 tahunan.
"Debit terjadi di daerah Maros, membutuhkan solusi. Kami sudah menyusun penanggulangan bendungan di Bontu Sunggu. Kami sudah melakukan studi soal ini," singkatnya.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Anwar Purnomo Apresiasi Rencana Pusat Alihkan Status PPPK ke Penuh Waktu
Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyambut positif wacana kebijakan pemerintah pusat yang akan mengalihkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.
Kamis, 19 Nov 2026 17:01
Sulsel
Dua Hari Berdebat, Abd Rahman Berhasil Perjuangkan Rp48,6 Miliar untuk Jalan dan Jembatan di Bantaeng
Abd Rahman berhasil mengamankan dan memperjuangkan anggaran sebesar Rp48,6 miliar untuk Bantaeng dalam rapat kerja Pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2027.
Kamis, 19 Nov 2026 15:52
Sulsel
PW Fatayat NU Sulsel bersama PB PKB Bahas Tantangan Kesejahteraan Perempuan dan Anak
Pengurus PW Fatayat NU Sulsel periode 2026–2031 melakukan silaturahim dan audiensi dengan Fadhilah Fahriana, Ketua Perempuan Bangsa PKB sekaligus Anggota DPRD Sulsel di Ruang Rapat Fraksi PKB, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu (18/11/2026).
Kamis, 19 Nov 2026 11:34
Sulsel
Abdul Rahman Minta Pemprov Perhatikan Bantaeng, Jangan Dianaktirikan
Sekretaris Komisi D DPRD Sulsel, Abdul Rahman menyoroti Kabupaten Bantaeng yang menurutnya hampir tidak tersentuh program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam beberapa tahun terakhir.
Rabu, 18 Nov 2026 12:45
Sulsel
DPRD Sulsel Rapat Tertutup Bahas Pokir Bermasalah Hasil Temuan KPK
DPRD Sulsel menggelar rapat tertutup bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Inspektorat dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi di kantor sementara dewan pada Selasa (17/11/2026).
Selasa, 17 Nov 2026 19:28
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Fadil Imran Pesan Darmawangsyah Jaga Amanah dan Rangkul Semua Pihak
2
PDIP Sulsel Gembleng Kader Perempuan, Siapkan Penggerak hingga Akar Rumput
3
Appi Targetkan 1.005 RW di Makassar Punya Bank Sampah dan Terhubung Tabungan Emas
4
HUT ke-59, Indosat Tebar Promo Internet Murah hingga 120 Tiket Konser BTS
5
Ikhtiar Teknis dan Doa, PLN Berpacu Pulihkan Listrik Sulawesi
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Fadil Imran Pesan Darmawangsyah Jaga Amanah dan Rangkul Semua Pihak
2
PDIP Sulsel Gembleng Kader Perempuan, Siapkan Penggerak hingga Akar Rumput
3
Appi Targetkan 1.005 RW di Makassar Punya Bank Sampah dan Terhubung Tabungan Emas
4
HUT ke-59, Indosat Tebar Promo Internet Murah hingga 120 Tiket Konser BTS
5
Ikhtiar Teknis dan Doa, PLN Berpacu Pulihkan Listrik Sulawesi