Realisasi PAD Maros Capai 82,23 Persen, Tersisa Rp61,5 Miliar dari Target

MAROS - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros mencapai Rp285,5 miliar hingga September 2026 atau 82,23 persen dari target Rp347 miliar. Pemerintah Kabupaten Maros masih harus mengejar sekitar Rp61,5 miliar hingga akhir tahun.

Di tengah capaian tersebut, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah kecamatan masih menjadi perhatian. Kecamatan Moncongloe menjadi salah satu wilayah dengan capaian terendah, yakni Rp1,7 miliar atau 37 persen dari target Rp4,6 miliar.

Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, meminta kecamatan dengan realisasi PBB rendah segera mengevaluasi kendala penagihan. Ia menegaskan, persoalan yang menghambat pencapaian target perlu diselesaikan tahun ini agar tidak berulang pada 2027.

"Kalau ada permasalahan yang memberatkan, kalau bisa tahun ini juga diselesaikan. Supaya tahun depan tidak ada lagi alasan klasik yang dibawa dari 2026 ke 2027,” ujarnya kepada wartawan usai Rapat Evaluasi PAD di Ruang Marusu, Kantor Bupati Maros, Kecamatan Turikale, Senin (19/10/2026).

Muetazim juga menyoroti pembenahan data wajib pajak, terutama kelengkapan alamat yang mencakup nomor RT dan RW. Menurutnya, data yang akurat akan memudahkan petugas menemukan lokasi wajib pajak saat melakukan penagihan.

Ia mengungkapkan, masih terdapat data alamat yang mencantumkan RT 00 dan RW 00. Selain itu, objek pajak yang belum dipecah juga menjadi kendala, terutama di kawasan perumahan yang sejumlah bidang tanahnya masih tercatat dalam satu objek pajak induk.

Muetazim menegaskan, capaian PBB menjadi salah satu bahan evaluasi kinerja camat. Ia bahkan telah merekomendasikan kepada Bupati Maros agar camat yang tidak mencapai target PBB selama dua tahun berturut-turut dievaluasi.

"Kalau tidak mencapai target PBB dua tahun, saya merekomendasikan ke Pak Bupati supaya bisa dievaluasi. Bentuk evaluasinya tergantung Pak Bupati selaku pembina kepegawaian," tegasnya.

Berdasarkan data evaluasi, penerimaan PBB Kabupaten Maros mencapai sekitar Rp34 miliar atau 72,47 persen dari target Rp47 miliar. Namun, beberapa kecamatan masih perlu meningkatkan penerimaan.

Selain Moncongloe, Kecamatan Tanralili baru mengumpulkan Rp1,1 miliar atau 48 persen dari target Rp2,2 miliar. Kecamatan Tompobulu mencapai Rp938 juta atau 52 persen dari target Rp1,9 miliar, sedangkan Maros Baru mengumpulkan Rp433 juta atau 52 persen dari target Rp908 juta.

Di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD), sejumlah instansi telah melampaui target pendapatan. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mencatat penerimaan Rp2,7 miliar atau 212 persen dari target Rp1,2 miliar.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga membukukan pendapatan Rp186 juta atau 186 persen dari target Rp100 juta. Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros telah mengumpulkan Rp201 miliar atau sekitar 82 persen dari target Rp243 miliar.

Sebaliknya, beberapa OPD masih mencatat realisasi di bawah 70 persen. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan masing-masing baru mencapai 46 persen. Dinas Perikanan berada di angka 65 persen, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman mencapai 69 persen.

Kepala Bapenda Maros, M. Ferdiansyah Manggala, mengatakan rendahnya realisasi PBB di Moncongloe salah satunya dipengaruhi banyaknya kawasan perumahan di wilayah tersebut.

Untuk memudahkan masyarakat membayar pajak, Bapenda membuka loket pembayaran di sejumlah perumahan, termasuk pada akhir pekan.

"Kami sudah mulai membuka loket di beberapa perumahan untuk mempermudah masyarakat melakukan pembayaran, khususnya pada hari libur, Sabtu dan Minggu," ujarnya.

Ferdiansyah mengakui masih ada sekitar lima hingga enam perumahan di Moncongloe yang belum membayar PBB. Bapenda juga menjalin kerja sama dengan pihak kejaksaan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Upaya penagihan akan melibatkan pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan guna meningkatkan penerimaan PBB hingga akhir tahun.