Perumda (PD) Parkir Makassar Raya terus menggali potensi pendapatan daerah (PAD) dari sektor parkir. Salah satu upayanya, mendata aset pemerintah kota yang dijadikan lahan parkir komersial oleh swasta.

Perumda Parkir mendesak pemerintah kota (pemkot) segera mengambil alih fasilitas umum (fasum) yang dikuasai pihak ketiga. Fasum tersebut bertahun-tahun dijadikan area parkir.

Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Makassar resmi meluncurkan transaksi digital pembayaran parkir di Jalan WR Supratman, kemarin.

Perusahaan umum Daerah (Perumda) Parkir Makassar, terus berbenah dengan menghadirkan sistem pembayaran parkir berbasis digital melalui QRIS, Rabu (27/8/2025).

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menyiapkan langkah konkret untuk menanggulangi persoalan parkir liar yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama kemacetan di sejumlah titik strategis.

Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Makassar berkomitmen akan memperkuat data base dengan cara melakukan survei di beberapa titik parkir di Kota Makassar.

Pajak Retribusi peparkiran di Kota Parepare per 1 Januari 2024, akan mengalami perubahan jumlah tarif setelah ranperda pajak dan retribusi daerah yang diusulkan menjadi Peraturan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu, menolak rencana pembentukan Perumda atau PD Parkir di Kabupaten Luwu.

Pemkab Luwu didorong membentuk PD Parkir. Keberadaan perusahaan daerah ini akan mendorong peningkatan sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari parkir.