Legislator Hartono Minta BUMD Makassar Susun Rencana Bisnis Berdampak

MAKASSAR - Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hartono menyoroti jajaran Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang baru saja dilantik beberapa hari lalu.

Dirinya menilai bahwa kinerja di semua perusahaan daerah belum terlihat sampai saat ini. Hal tersebut baru diketahui dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) bersama Komisi B dan BUMD atau Perusda di Kota Makassar.

"Kinerja jajaran baru belum menunjukkan peningkatan berarti sejak pergantian dilakukan oleh pemerintah kota. Belum ada tanda-tanda kinerja semakin membaik. Bahwa mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa lebih maksimal ke depan, mungkin iya. Tapi kalau kita mau mengukur kinerja hari ini, apa yang mau diukur? Belum ada,” jelas Hartono, Kamis (30/10/2025)

Legislator dari Fraksi PKS itu melihat, BUMD PDAM Kota Makassar yang masih belum maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kendati demikian, pembenahan di internal perusahaan tidak bisa menjadi patokan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita mau tahu berapa hasil pekerjaanmu, berapa PAD yang dihasilkan, berapa sambungan baru. Sampai kemarin, kebocoran air masih bertahan di angka 50 persen,” tandasnya.

Tidak hanya PDAM saja, Hartono pun menyoroti evaluasi kinerja PD Parkir Makassar Raya, yang sudah menerapkan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Akan tetapi, ia melihat hasil kinerjanya belum maksimal.

“Digitalisasi perparkiran sudah mulai dilakukan, tapi kalau bicara hasil, sejauh ini belum. Kita berharap di sisa waktu tiga bulan terakhir ini mereka bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik. Tapi sejauh ini belum maksimal,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan.

Anggota DPRD Makassar dari Daerah Pemilihan IV itu pun menekankan kepada seluruh jajaran direksi BUMD agar menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dan membuat program kerja yang lebih inovatif dan perencanaan bisnis yang lebih berdampak.

“Saya sampaikan ke teman-teman di Perusda, saya paham bahwa ini bisnis, dan perencanaan bisnis butuh proses. Tapi paling tidak, di tahun 2025 ini harus sudah ada starting point yang jelas untuk direalisasikan di 2026. Jangan di tahun 2026 masih mau menganalisa. Tahun depan sudah harus eksekusi semua. Di situlah nanti kita bisa lihat kinerja nyata mereka,” tegas Hartono.