PD Parkir Makassar Bakal Sertifikasi Jukir dan Terapkan Pembayaran QRIS
Minggu, 04 Mei 2025 13:33
Plt Dirut PD Parkir Kota Makassar, Adi Rasyid Ali (baju hitam) dan Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail saat memberikan keterangan kepada awak media. Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan G
MAKASSAR - Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Makassar berkomitmen akan memperkuat data base dengan cara melakukan survei di beberapa titik parkir di Kota Makassar.
Hal tersebut ditegaskan oleh Pelaksana Tugas (Plt) PD Parkir Kota Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA). Ia mengatakan dengan langkah tersebut bisa menambah pundi-pundi pemasukan dividen ke pemerintah kota.
"Untuk meningkatkan pendapatan dan dividen untuk pemerintah kota yang paling pertama adalah kita harus punya data base. Kalau kita tidak punya data, kita mau kerja apa. Sampai sekarang Perumda parkir belum punya datanya. Oleh karena itu saya ingin mendata jumlah data kafe, warung kopi, restoran," tegasnya saat ditemui baru-baru ini.
Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar 3 periode itu akan membuat regulasi baru terkait sistem juru parkir (jukir) di Kota Makassar dalam waktu dekat ini.
"Oleh karena itu, data harus lengkap untuk meningkatkan potensi pendapatan. Ke depan, jukir semua ini kita akan harus pakai rompi. Kita turunkan Tim Reaksi Cepat ke lapangan untuk memberikan sanksi jika ada jukir tidak memakai rompi. Nanti akan dilaunching desain rompi terbaru untuk jukir dan kita akan lakukan sertifikasi jukir. Setelah dia lolos, kita kasih rompi," terangnya.
Selain itu, kata dia, PD Parkir Kota Makassar pun akan menciptakan regulasi pembayaran Quick Response Code Indonesian (QRIS) untuk sistem pembayaran parkir di beberapa titik ke depan.
"Kita sudah bangun komunikasi dengan pihak Bank Indonesi, BCA, Bank Sulselbar, dan BRI. Nanti, akan berbayar online by QRIS. Akan tetapi, tidak mungkin semua wilayah, mungkin di per kecamatan ada spot-spot. Contoh di Jalan Somba Opu, Jalan Sulawesi, dan sekitaran Balai Kota Makassar," bebernya.
"Jadi ada beberapa spot nantinya, karena ada kelemahan QRIS juga seperti waktu. Karena orang langsung main tap, bagaimana kalau hujan deras dan orang yang tidak punya QRISnya. Ini harus dimitigasi, bagaimana jalan keluarnya itu semua," imbuhnya.
Di sisi lain, Plt Dirut PD Parkir Kota Makassar, ARA juga mengungkapkan telah terjun langsung dan di sekitaran Mall Panakkukang (MP). Menurutnya, masih ada memakirkan kendaraannya di bahu jalan dan setelah ditelusuri, sebagian parkiran tersebut merupakan kendaraan karyawan MP.
Alumni SMAK Swastiastu Denpasar ini juga melihat beberapa titik area parkir di sekitaran MP dan itu bisa menjadi spot baru untuk pendapatan parkir, tetapi ditutupi dengan pot-pot bunga.
"Karena ada mesin IPP (Izin Pengelolaan Parkir) bukan kami (PD Parkir) yang dapat, tetapi Bapenda yang dapat itu. Coba lihat Mall Panakkukang, itu sesuai dengan IMB parkirannya. Masa parkiran karyawan tidak diberikan ruang (lahan parkir) di situ. Nanti, kita minta Dinas PU (Pekerjaan Umum) untuk membangun marga jalan," sambungnya.
Mantan legislator Partai Demokrat itu merasa tertantang terkait pengelolaan parkir semrawut di sekitaran Mall Panakkukang dan berkomitmen akan menuntaskan permasalahan tersebut di masa yang akan datang.
"Di depan ruko sekitaran Mall Panakkukang harus dibuatkan marga parkir di situ. Ini tantangan besar buat saya dan butuh sinergitas, anda tahu lah kita berbenturan di lapangan sama siapa, ada oknum-oknum. Itu tantangan berat sekali," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail menerangkan pembaruan Peraturan Daerah (Perda) Perpakiran tentang pengelolaan regulasi parkir yang ada di Kota Makassar dan saat ini masih semrawut, serta akan memanggil pihak MP untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke depan.
"Perda pertama yang kami lahirkan dari Komisi B adalah parkir, karena kami ingin PAD Kota Makassar meningkat di bawah tangan dinginnya pak ARA. Kita akan bekerja maksimal untuk Perda ini. Pak ARA dan pak wali juga sudah berkomitmen, Insyaallah Perda Parkir akan selesai," terangnya kepada awak media.
Hal tersebut ditegaskan oleh Pelaksana Tugas (Plt) PD Parkir Kota Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA). Ia mengatakan dengan langkah tersebut bisa menambah pundi-pundi pemasukan dividen ke pemerintah kota.
"Untuk meningkatkan pendapatan dan dividen untuk pemerintah kota yang paling pertama adalah kita harus punya data base. Kalau kita tidak punya data, kita mau kerja apa. Sampai sekarang Perumda parkir belum punya datanya. Oleh karena itu saya ingin mendata jumlah data kafe, warung kopi, restoran," tegasnya saat ditemui baru-baru ini.
Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar 3 periode itu akan membuat regulasi baru terkait sistem juru parkir (jukir) di Kota Makassar dalam waktu dekat ini.
"Oleh karena itu, data harus lengkap untuk meningkatkan potensi pendapatan. Ke depan, jukir semua ini kita akan harus pakai rompi. Kita turunkan Tim Reaksi Cepat ke lapangan untuk memberikan sanksi jika ada jukir tidak memakai rompi. Nanti akan dilaunching desain rompi terbaru untuk jukir dan kita akan lakukan sertifikasi jukir. Setelah dia lolos, kita kasih rompi," terangnya.
Selain itu, kata dia, PD Parkir Kota Makassar pun akan menciptakan regulasi pembayaran Quick Response Code Indonesian (QRIS) untuk sistem pembayaran parkir di beberapa titik ke depan.
"Kita sudah bangun komunikasi dengan pihak Bank Indonesi, BCA, Bank Sulselbar, dan BRI. Nanti, akan berbayar online by QRIS. Akan tetapi, tidak mungkin semua wilayah, mungkin di per kecamatan ada spot-spot. Contoh di Jalan Somba Opu, Jalan Sulawesi, dan sekitaran Balai Kota Makassar," bebernya.
"Jadi ada beberapa spot nantinya, karena ada kelemahan QRIS juga seperti waktu. Karena orang langsung main tap, bagaimana kalau hujan deras dan orang yang tidak punya QRISnya. Ini harus dimitigasi, bagaimana jalan keluarnya itu semua," imbuhnya.
Di sisi lain, Plt Dirut PD Parkir Kota Makassar, ARA juga mengungkapkan telah terjun langsung dan di sekitaran Mall Panakkukang (MP). Menurutnya, masih ada memakirkan kendaraannya di bahu jalan dan setelah ditelusuri, sebagian parkiran tersebut merupakan kendaraan karyawan MP.
Alumni SMAK Swastiastu Denpasar ini juga melihat beberapa titik area parkir di sekitaran MP dan itu bisa menjadi spot baru untuk pendapatan parkir, tetapi ditutupi dengan pot-pot bunga.
"Karena ada mesin IPP (Izin Pengelolaan Parkir) bukan kami (PD Parkir) yang dapat, tetapi Bapenda yang dapat itu. Coba lihat Mall Panakkukang, itu sesuai dengan IMB parkirannya. Masa parkiran karyawan tidak diberikan ruang (lahan parkir) di situ. Nanti, kita minta Dinas PU (Pekerjaan Umum) untuk membangun marga jalan," sambungnya.
Mantan legislator Partai Demokrat itu merasa tertantang terkait pengelolaan parkir semrawut di sekitaran Mall Panakkukang dan berkomitmen akan menuntaskan permasalahan tersebut di masa yang akan datang.
"Di depan ruko sekitaran Mall Panakkukang harus dibuatkan marga parkir di situ. Ini tantangan besar buat saya dan butuh sinergitas, anda tahu lah kita berbenturan di lapangan sama siapa, ada oknum-oknum. Itu tantangan berat sekali," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail menerangkan pembaruan Peraturan Daerah (Perda) Perpakiran tentang pengelolaan regulasi parkir yang ada di Kota Makassar dan saat ini masih semrawut, serta akan memanggil pihak MP untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke depan.
"Perda pertama yang kami lahirkan dari Komisi B adalah parkir, karena kami ingin PAD Kota Makassar meningkat di bawah tangan dinginnya pak ARA. Kita akan bekerja maksimal untuk Perda ini. Pak ARA dan pak wali juga sudah berkomitmen, Insyaallah Perda Parkir akan selesai," terangnya kepada awak media.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
Administrasi Rampung, THR Anggota DPRD Makassar Cair Jelang Lebaran
Sekretariat DPRD Kota Makassar memastikan proses administrasi pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi anggota DPRD telah rampung.
Selasa, 17 Mar 2026 14:51
Makassar City
Bentuk Penghargaan, Munafri-Aliyah Serahkan 7.100 Paket Lebaran untuk Satgas Kebersihan Makassar
Suasana penuh kegembiraan dan rasa syukur menyelimuti ribuan petugas garda terdepan yang selama ini bekerja menjaga kebersihan lingkungan dan kelancaran sistem drainase se-Kota Makassar.
Minggu, 15 Mar 2026 19:00
Sulsel
Disdik Makassar Dukung Pembatasan Kepemilikan Medsos Anak di Bawah 16 Tahun
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar mendukung kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang membatasi kepemilikan akun media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Jum'at, 13 Mar 2026 23:18
Makassar City
Gandeng Kejari, Pemkot Makassar Buru Pelaku Usaha Penunggak Pajak
Pemerintah Kota Makassar memperkuat pengawasan hukum dalam pengelolaan pemerintahan dan penerimaan daerah melalui kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Makassar.
Jum'at, 13 Mar 2026 22:50
Makassar City
Legislator Makassar Sebut Penanganan Banjir Tak Boleh Sistem Tambal Sulam
DPRD Kota Makassar mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar agar tidak menangani persoalan banjir dengan pendekatan sementara atau “tambal sulam”.
Jum'at, 13 Mar 2026 22:44
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pinjamkan Sertifikat ke Teman, Warga Jeneponto Diduga Jadi Korban Penipuan
2
Kakanwil Kemenag Sulsel Pantau Kesiapan Posko Ramah Pemudik
3
BRI Makassar Salurkan 2.500 Paket Sembako untuk Warga di Bulan Ramadan
4
HOO HAA Cup Siap Guncang Ice BSD City, Pertemukan Pebulutangkis Amatir hingga Profesional
5
601 Penumpang Turun di Pelabuhan Parepare, Arus Mudik Mulai Melandai
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pinjamkan Sertifikat ke Teman, Warga Jeneponto Diduga Jadi Korban Penipuan
2
Kakanwil Kemenag Sulsel Pantau Kesiapan Posko Ramah Pemudik
3
BRI Makassar Salurkan 2.500 Paket Sembako untuk Warga di Bulan Ramadan
4
HOO HAA Cup Siap Guncang Ice BSD City, Pertemukan Pebulutangkis Amatir hingga Profesional
5
601 Penumpang Turun di Pelabuhan Parepare, Arus Mudik Mulai Melandai