PD Parkir Makassar Bakal Sertifikasi Jukir dan Terapkan Pembayaran QRIS
Minggu, 04 Mei 2025 13:33
Plt Dirut PD Parkir Kota Makassar, Adi Rasyid Ali (baju hitam) dan Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail saat memberikan keterangan kepada awak media. Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan G
MAKASSAR - Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Makassar berkomitmen akan memperkuat data base dengan cara melakukan survei di beberapa titik parkir di Kota Makassar.
Hal tersebut ditegaskan oleh Pelaksana Tugas (Plt) PD Parkir Kota Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA). Ia mengatakan dengan langkah tersebut bisa menambah pundi-pundi pemasukan dividen ke pemerintah kota.
"Untuk meningkatkan pendapatan dan dividen untuk pemerintah kota yang paling pertama adalah kita harus punya data base. Kalau kita tidak punya data, kita mau kerja apa. Sampai sekarang Perumda parkir belum punya datanya. Oleh karena itu saya ingin mendata jumlah data kafe, warung kopi, restoran," tegasnya saat ditemui baru-baru ini.
Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar 3 periode itu akan membuat regulasi baru terkait sistem juru parkir (jukir) di Kota Makassar dalam waktu dekat ini.
"Oleh karena itu, data harus lengkap untuk meningkatkan potensi pendapatan. Ke depan, jukir semua ini kita akan harus pakai rompi. Kita turunkan Tim Reaksi Cepat ke lapangan untuk memberikan sanksi jika ada jukir tidak memakai rompi. Nanti akan dilaunching desain rompi terbaru untuk jukir dan kita akan lakukan sertifikasi jukir. Setelah dia lolos, kita kasih rompi," terangnya.
Selain itu, kata dia, PD Parkir Kota Makassar pun akan menciptakan regulasi pembayaran Quick Response Code Indonesian (QRIS) untuk sistem pembayaran parkir di beberapa titik ke depan.
"Kita sudah bangun komunikasi dengan pihak Bank Indonesi, BCA, Bank Sulselbar, dan BRI. Nanti, akan berbayar online by QRIS. Akan tetapi, tidak mungkin semua wilayah, mungkin di per kecamatan ada spot-spot. Contoh di Jalan Somba Opu, Jalan Sulawesi, dan sekitaran Balai Kota Makassar," bebernya.
"Jadi ada beberapa spot nantinya, karena ada kelemahan QRIS juga seperti waktu. Karena orang langsung main tap, bagaimana kalau hujan deras dan orang yang tidak punya QRISnya. Ini harus dimitigasi, bagaimana jalan keluarnya itu semua," imbuhnya.
Di sisi lain, Plt Dirut PD Parkir Kota Makassar, ARA juga mengungkapkan telah terjun langsung dan di sekitaran Mall Panakkukang (MP). Menurutnya, masih ada memakirkan kendaraannya di bahu jalan dan setelah ditelusuri, sebagian parkiran tersebut merupakan kendaraan karyawan MP.
Alumni SMAK Swastiastu Denpasar ini juga melihat beberapa titik area parkir di sekitaran MP dan itu bisa menjadi spot baru untuk pendapatan parkir, tetapi ditutupi dengan pot-pot bunga.
"Karena ada mesin IPP (Izin Pengelolaan Parkir) bukan kami (PD Parkir) yang dapat, tetapi Bapenda yang dapat itu. Coba lihat Mall Panakkukang, itu sesuai dengan IMB parkirannya. Masa parkiran karyawan tidak diberikan ruang (lahan parkir) di situ. Nanti, kita minta Dinas PU (Pekerjaan Umum) untuk membangun marga jalan," sambungnya.
Mantan legislator Partai Demokrat itu merasa tertantang terkait pengelolaan parkir semrawut di sekitaran Mall Panakkukang dan berkomitmen akan menuntaskan permasalahan tersebut di masa yang akan datang.
"Di depan ruko sekitaran Mall Panakkukang harus dibuatkan marga parkir di situ. Ini tantangan besar buat saya dan butuh sinergitas, anda tahu lah kita berbenturan di lapangan sama siapa, ada oknum-oknum. Itu tantangan berat sekali," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail menerangkan pembaruan Peraturan Daerah (Perda) Perpakiran tentang pengelolaan regulasi parkir yang ada di Kota Makassar dan saat ini masih semrawut, serta akan memanggil pihak MP untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke depan.
"Perda pertama yang kami lahirkan dari Komisi B adalah parkir, karena kami ingin PAD Kota Makassar meningkat di bawah tangan dinginnya pak ARA. Kita akan bekerja maksimal untuk Perda ini. Pak ARA dan pak wali juga sudah berkomitmen, Insyaallah Perda Parkir akan selesai," terangnya kepada awak media.
Hal tersebut ditegaskan oleh Pelaksana Tugas (Plt) PD Parkir Kota Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA). Ia mengatakan dengan langkah tersebut bisa menambah pundi-pundi pemasukan dividen ke pemerintah kota.
"Untuk meningkatkan pendapatan dan dividen untuk pemerintah kota yang paling pertama adalah kita harus punya data base. Kalau kita tidak punya data, kita mau kerja apa. Sampai sekarang Perumda parkir belum punya datanya. Oleh karena itu saya ingin mendata jumlah data kafe, warung kopi, restoran," tegasnya saat ditemui baru-baru ini.
Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar 3 periode itu akan membuat regulasi baru terkait sistem juru parkir (jukir) di Kota Makassar dalam waktu dekat ini.
"Oleh karena itu, data harus lengkap untuk meningkatkan potensi pendapatan. Ke depan, jukir semua ini kita akan harus pakai rompi. Kita turunkan Tim Reaksi Cepat ke lapangan untuk memberikan sanksi jika ada jukir tidak memakai rompi. Nanti akan dilaunching desain rompi terbaru untuk jukir dan kita akan lakukan sertifikasi jukir. Setelah dia lolos, kita kasih rompi," terangnya.
Selain itu, kata dia, PD Parkir Kota Makassar pun akan menciptakan regulasi pembayaran Quick Response Code Indonesian (QRIS) untuk sistem pembayaran parkir di beberapa titik ke depan.
"Kita sudah bangun komunikasi dengan pihak Bank Indonesi, BCA, Bank Sulselbar, dan BRI. Nanti, akan berbayar online by QRIS. Akan tetapi, tidak mungkin semua wilayah, mungkin di per kecamatan ada spot-spot. Contoh di Jalan Somba Opu, Jalan Sulawesi, dan sekitaran Balai Kota Makassar," bebernya.
"Jadi ada beberapa spot nantinya, karena ada kelemahan QRIS juga seperti waktu. Karena orang langsung main tap, bagaimana kalau hujan deras dan orang yang tidak punya QRISnya. Ini harus dimitigasi, bagaimana jalan keluarnya itu semua," imbuhnya.
Di sisi lain, Plt Dirut PD Parkir Kota Makassar, ARA juga mengungkapkan telah terjun langsung dan di sekitaran Mall Panakkukang (MP). Menurutnya, masih ada memakirkan kendaraannya di bahu jalan dan setelah ditelusuri, sebagian parkiran tersebut merupakan kendaraan karyawan MP.
Alumni SMAK Swastiastu Denpasar ini juga melihat beberapa titik area parkir di sekitaran MP dan itu bisa menjadi spot baru untuk pendapatan parkir, tetapi ditutupi dengan pot-pot bunga.
"Karena ada mesin IPP (Izin Pengelolaan Parkir) bukan kami (PD Parkir) yang dapat, tetapi Bapenda yang dapat itu. Coba lihat Mall Panakkukang, itu sesuai dengan IMB parkirannya. Masa parkiran karyawan tidak diberikan ruang (lahan parkir) di situ. Nanti, kita minta Dinas PU (Pekerjaan Umum) untuk membangun marga jalan," sambungnya.
Mantan legislator Partai Demokrat itu merasa tertantang terkait pengelolaan parkir semrawut di sekitaran Mall Panakkukang dan berkomitmen akan menuntaskan permasalahan tersebut di masa yang akan datang.
"Di depan ruko sekitaran Mall Panakkukang harus dibuatkan marga parkir di situ. Ini tantangan besar buat saya dan butuh sinergitas, anda tahu lah kita berbenturan di lapangan sama siapa, ada oknum-oknum. Itu tantangan berat sekali," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail menerangkan pembaruan Peraturan Daerah (Perda) Perpakiran tentang pengelolaan regulasi parkir yang ada di Kota Makassar dan saat ini masih semrawut, serta akan memanggil pihak MP untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke depan.
"Perda pertama yang kami lahirkan dari Komisi B adalah parkir, karena kami ingin PAD Kota Makassar meningkat di bawah tangan dinginnya pak ARA. Kita akan bekerja maksimal untuk Perda ini. Pak ARA dan pak wali juga sudah berkomitmen, Insyaallah Perda Parkir akan selesai," terangnya kepada awak media.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Sidak SKPD-OPD, Walkot Appi Temukan Ruangan Kosong hingga Gudang Terbengkalai
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah SKPD dan OPD, Kantor Balai Kota, Selasa (16/12/2025).
Selasa, 16 Des 2025 18:05
News
Pemkot Makassar Dukung Pembentukan BWI, Fokus Sertifikasi 1.000 Tanah Wakaf
Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Makassar akan segera dibentuk dan diresmikan sebagai lembaga resmi yang mengawal tata kelola wakaf secara profesional, transparan, dan sesuai regulasi.
Selasa, 16 Des 2025 17:45
Makassar City
Pemkot Makassar dan Bank Mandiri Bahas Penataan Kawasan Karebosi Jadi Livin Land
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar membuka langkah strategis dengan menggandeng Bank Mandiri Regional Sulawesi-Maluku dalam rencana revitalisasi kawasan Karebosi, Senin (15/12/2025).
Senin, 15 Des 2025 21:13
Sulsel
Festival Daur Bumi: Menutup Tahun, Membuka Perjalanan Baru Persampahan Kota Makassar
Festival Daur Bumi yang digelar Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) selama tiga hari, 12–14 Desember 2025, menjadi penutup akhir tahun yang penuh makna sekaligus penanda awal sebuah perjalanan baru dalam pengelolaan persampahan Kota Makassar.
Senin, 15 Des 2025 19:03
Makassar City
Kemenhub Kirimkan Bus Gratis untuk Dukung Program Sekolah Rakyat di Makassar
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, melalui penyediaan layanan transportasi sekolah gratis bagi siswa, Senin (15/12/2025).
Senin, 15 Des 2025 14:13
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Capaian CKG di Pangkep 85 Persen, Wamenkes Beri Bantuan Senilai Rp44,9 Miliar
2
Cerita Amrina Merasa Dikriminalisasi: Dicap Koruptor, Anak Dibully, Gagal PPPK hingga Coba Bunuh Diri
3
Sidak SKPD-OPD, Walkot Appi Temukan Ruangan Kosong hingga Gudang Terbengkalai
4
Bupati Andi Rosman Dorong TMI Wajo jadi Jembatan Petani-Pemerintah
5
KPRP Gali Masukan Akademisi Unhas soal Reformasi Polri
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Capaian CKG di Pangkep 85 Persen, Wamenkes Beri Bantuan Senilai Rp44,9 Miliar
2
Cerita Amrina Merasa Dikriminalisasi: Dicap Koruptor, Anak Dibully, Gagal PPPK hingga Coba Bunuh Diri
3
Sidak SKPD-OPD, Walkot Appi Temukan Ruangan Kosong hingga Gudang Terbengkalai
4
Bupati Andi Rosman Dorong TMI Wajo jadi Jembatan Petani-Pemerintah
5
KPRP Gali Masukan Akademisi Unhas soal Reformasi Polri