Sulsel Pertama Pre-Launching Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Indonesia Timur
Tri Yari Kurniawan
Kamis, 14 September 2023 - 18:50 WIB
Pemprov Sulsel menggelar pre-launching Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Rabu (13/9/2023) lalu. Foto/Dok BI Sulsel
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar pre-launching Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Rabu (13/9/2023) lalu. Kebijakan itu merupakan upaya mendongkrak efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas belanja daerah.
Pre-launching KKPD pertama di Kawasan Timur Indonesia (KTI) ini dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin. Turut hadir mendampingi yakni Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Causa Iman Karana, Direktur Utama Bank Sulselbar Yulis Suandi, dan jajaran pejabat Pemprov Sulsel.
Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan penandatanganan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang KKPD. Pergub itu menjadi dasar hukum yang memandu implementasi dan penggunaan KKPD oleh OPD lingkup Pemprov Sulsel. Pada kesempatan itu, juga diteken Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov Sulsel dan Bank Sulselbar.
Pj Gubernur Bahtiar mengungkapkan implementasi KKPD sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Orang nomor satu di Indonesia itu menginstruksikan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat proses digitalisasi dalam rangka peningkatan produk dalam negeri serta produk mikro, kecil, dan koperasi.
Pj Gubernur Bahtiar menyebut Pemprov Sulsel diharapkan dapat menjadi role model bagi pemerintah daerah lain, mengingat menjadi yang pertama menggelar pre-launching KKPD. Terlebih, pre-launching KKPD sejalan dengan salah satu dari delapan program prioritas dari Pj Gubernur Bahtiar yaitu kemudahan pelayanan publik dan investasi.
Oleh karena itu, Pj Gubernur Bahtiar mengharapkan prinsip governance dan kehati-hatian harus diprioritaskan dalam penggunaan KKPD ke depan. “Kami berharap Bank Sulselbar dapat memitigasi risiko penyalahgunaan KKPD ini agar implementasinya berjalan optimal,” ungkapnya.
Kepala Perwakilan BI Sulsel, Causa Iman Karana, memberikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel. Menurut dia, implementasi KKPD merupakan sebuah kewajiban sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan KKPD dalam Pelaksanaan APBD.
Pre-launching KKPD pertama di Kawasan Timur Indonesia (KTI) ini dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin. Turut hadir mendampingi yakni Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Causa Iman Karana, Direktur Utama Bank Sulselbar Yulis Suandi, dan jajaran pejabat Pemprov Sulsel.
Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan penandatanganan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang KKPD. Pergub itu menjadi dasar hukum yang memandu implementasi dan penggunaan KKPD oleh OPD lingkup Pemprov Sulsel. Pada kesempatan itu, juga diteken Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov Sulsel dan Bank Sulselbar.
Pj Gubernur Bahtiar mengungkapkan implementasi KKPD sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Orang nomor satu di Indonesia itu menginstruksikan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat proses digitalisasi dalam rangka peningkatan produk dalam negeri serta produk mikro, kecil, dan koperasi.
Pj Gubernur Bahtiar menyebut Pemprov Sulsel diharapkan dapat menjadi role model bagi pemerintah daerah lain, mengingat menjadi yang pertama menggelar pre-launching KKPD. Terlebih, pre-launching KKPD sejalan dengan salah satu dari delapan program prioritas dari Pj Gubernur Bahtiar yaitu kemudahan pelayanan publik dan investasi.
Oleh karena itu, Pj Gubernur Bahtiar mengharapkan prinsip governance dan kehati-hatian harus diprioritaskan dalam penggunaan KKPD ke depan. “Kami berharap Bank Sulselbar dapat memitigasi risiko penyalahgunaan KKPD ini agar implementasinya berjalan optimal,” ungkapnya.
Kepala Perwakilan BI Sulsel, Causa Iman Karana, memberikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel. Menurut dia, implementasi KKPD merupakan sebuah kewajiban sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan KKPD dalam Pelaksanaan APBD.