Berkunjung ke Kantor Gubernur Sulsel, KASN Bahas Netralitas dan ASN yang Dinonjob
Gusti Ridani
Kamis, 21 September 2023 - 10:57 WIB
Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dan Netralitas ASN, Pangihutan Marpaung. Foto: SINDO Makassar/Gusti Ridani
Pemerintah Provinsi Sulsel menggelar rapat koordinasi pencegahan pelanggaran netralitas ASN dan monitoring, evaluasi rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (20/9/2023).
Rapat ini juga dikaitkan dengan persoalan ASN Pemprov Sulsel yang dinonjobkan oleh Gubernur sebelumnya, Andi Sudirman Sulaiman. Para ASN yang dinonjobkan pun telah menyurat ke KASN, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negera (BKN).
Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dan Netralitas ASN, Pangihutan Marpaung menjelaskan, untuk menjaga netralitas ASN, KASN melakukan pengecekan terhadap setiap ASN sesuai pasal 9 ayat 2 UU No 5. Dijelaskan, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
"Makanya netral-lah, profesional, itu yang kita harapkan. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan, dan itu 24 jam bukan hanya di kantor. Kalau ada undangan, lengkapi dengan surat tugas, jangan berfoto," ujarnya, usai kegiatan.
Baca juga: Duga Ada Unsur Politik, Pegawai Non Job Era Andi Sudirman Ngadu ke DPRD Sulsel
Pangihutan menyebut, pelanggaran netralitas ASN dari tahun ke tahun jumlahnya fluktuatif. Ia berharap, semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) menandatangani fakta integritas, agar tidak ada lagi alasan terhadap pelanggaran netralitas.
Adapun sanksi yang dikenakan untuk ASN yang terbukti melanggar netralitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 94 tentang disiplin PNS terdiri dari hukuman sedang dan berat. Hukuman sedang menurut PP No 54 yakni penundaan KBB, penundaan pangkat, atau penurunan pangkat. Sementara, hukuman berat yakni penurunan jabatan dan pembebasan jabatan.
Rapat ini juga dikaitkan dengan persoalan ASN Pemprov Sulsel yang dinonjobkan oleh Gubernur sebelumnya, Andi Sudirman Sulaiman. Para ASN yang dinonjobkan pun telah menyurat ke KASN, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negera (BKN).
Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dan Netralitas ASN, Pangihutan Marpaung menjelaskan, untuk menjaga netralitas ASN, KASN melakukan pengecekan terhadap setiap ASN sesuai pasal 9 ayat 2 UU No 5. Dijelaskan, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
"Makanya netral-lah, profesional, itu yang kita harapkan. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan, dan itu 24 jam bukan hanya di kantor. Kalau ada undangan, lengkapi dengan surat tugas, jangan berfoto," ujarnya, usai kegiatan.
Baca juga: Duga Ada Unsur Politik, Pegawai Non Job Era Andi Sudirman Ngadu ke DPRD Sulsel
Pangihutan menyebut, pelanggaran netralitas ASN dari tahun ke tahun jumlahnya fluktuatif. Ia berharap, semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) menandatangani fakta integritas, agar tidak ada lagi alasan terhadap pelanggaran netralitas.
Adapun sanksi yang dikenakan untuk ASN yang terbukti melanggar netralitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 94 tentang disiplin PNS terdiri dari hukuman sedang dan berat. Hukuman sedang menurut PP No 54 yakni penundaan KBB, penundaan pangkat, atau penurunan pangkat. Sementara, hukuman berat yakni penurunan jabatan dan pembebasan jabatan.