Edward Horas Reses di Kelurahan Gunung Sari, Warga Keluhkan PPDB Berbasis Zonasi
Luqman Zainuddin
Rabu, 22 November 2023 - 17:43 WIB
Edward Wijaya Horas bersama masyarakat Kelurahan Gunung Sari, 14 November lalu. Foto: Istimewa
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Edward Wijaya Horas menggelar kegiatan reses masa persidangan pertama tahun 2023/2024. Kegiatan ini digelar dari 7-14 November 2023.
Total ada delapan titik reses yang dilakukan oleh ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel itu. Khusus di titik ketiga, Edward Horas menemui warga di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Kamis 9 November 2023.
Di titik ini, warga mengeluhkan soal proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi yang diterapkan untuk tingkat sekolah menengah atas (SMA). Mereka meminta dilakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan tersebut.
"Sebagian besar warga meminta pelaksanaan sistem zonasi ini dikaji ulang dan dilakukan perbaikan-perbaikan ke depannya,” kata Edward Horas seperti dalam siaran pers yang diterima SINDO Makassar, Rabu (22/11/2023).
Baca juga:Reses DPRD Palopo, Masyarakat Diminta Usulkan Program Sebanyak-banyaknya
Permasalahan ini, kata anggota Komisi A DPRD Sulsel tersebut, perlu mendapatkan perhatian serius. Sebab katanya, sudah banyak aspirasi yang masuk ke DPRD Sulsel terkait pelaksanaan PPDB yang dianggap banyak merugikan masyarakat.
"Banyak keluhan dan aspirasi yang masuk dari masyarakat terkait pelaksanaan sistem zonasi tersebut. Sehingga hal ini harus menjadi perhatian bersama semua instansi terkait," tambah Edward Horas.
Total ada delapan titik reses yang dilakukan oleh ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel itu. Khusus di titik ketiga, Edward Horas menemui warga di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Kamis 9 November 2023.
Di titik ini, warga mengeluhkan soal proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi yang diterapkan untuk tingkat sekolah menengah atas (SMA). Mereka meminta dilakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan tersebut.
"Sebagian besar warga meminta pelaksanaan sistem zonasi ini dikaji ulang dan dilakukan perbaikan-perbaikan ke depannya,” kata Edward Horas seperti dalam siaran pers yang diterima SINDO Makassar, Rabu (22/11/2023).
Baca juga:Reses DPRD Palopo, Masyarakat Diminta Usulkan Program Sebanyak-banyaknya
Permasalahan ini, kata anggota Komisi A DPRD Sulsel tersebut, perlu mendapatkan perhatian serius. Sebab katanya, sudah banyak aspirasi yang masuk ke DPRD Sulsel terkait pelaksanaan PPDB yang dianggap banyak merugikan masyarakat.
"Banyak keluhan dan aspirasi yang masuk dari masyarakat terkait pelaksanaan sistem zonasi tersebut. Sehingga hal ini harus menjadi perhatian bersama semua instansi terkait," tambah Edward Horas.