DPRD Makassar Tegaskan Pelaksanaan Perda KLA Harus Terintegrasi
Luqman Zainuddin
Kamis, 02 Mei 2024 - 13:17 WIB
Kantor DPRD Kota Makassar. Foto: SINDO Makassar/Dok
DPRD Kota Makassar mengesahkan Ranperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa 30 April.
Sebelum pengesahan, masing-masing fraksi memberikan pandangan terhadap Ranperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Melalui juru bicara masing-masing, fraksi memberikan masukan agar perda ini dapat dijalankan maksimal.
Juru Bicara PAN Sangkala Sadikio menjelaskan, pembentukan perda ini sangat penting. Sebab ia dapat menjadi wadah perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kota secara menyeluruh dan berkelanjutan. Sesuai indikator kota layak anak.
"Sekaligus menjadi dasar bagi Wali Kota dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan berkaitan dengan hak anak," kata Sangkala.
Baca juga: Komisi D DPRD Makassar Dorong SKPD Segera Capai 50 Persen Serapan Anggaran
Ia menjelaskan, perda ini merupakan komitmen yang kuat sebagai upaya keberasamaan pemerintah, orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha, untuk menjamin pemenuhan hak anak.
"Pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan anak," pungkas Sangkala.
Sebelum pengesahan, masing-masing fraksi memberikan pandangan terhadap Ranperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Melalui juru bicara masing-masing, fraksi memberikan masukan agar perda ini dapat dijalankan maksimal.
Juru Bicara PAN Sangkala Sadikio menjelaskan, pembentukan perda ini sangat penting. Sebab ia dapat menjadi wadah perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kota secara menyeluruh dan berkelanjutan. Sesuai indikator kota layak anak.
"Sekaligus menjadi dasar bagi Wali Kota dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan berkaitan dengan hak anak," kata Sangkala.
Baca juga: Komisi D DPRD Makassar Dorong SKPD Segera Capai 50 Persen Serapan Anggaran
Ia menjelaskan, perda ini merupakan komitmen yang kuat sebagai upaya keberasamaan pemerintah, orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha, untuk menjamin pemenuhan hak anak.
"Pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan anak," pungkas Sangkala.