Komisi D DPRD Makassar Dorong SKPD Segera Capai 50 Persen Serapan Anggaran
Kamis, 28 Mar 2024 09:37

Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Andi Hadi Ibrahim Baso. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar baru saja menuntaskan agenda Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan I 2024 bersama mitra kerjanya, pekan lalu.
Monev Komisi D fokus pada Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Pendidikan, serta Pemuda dan Olahraga (Dispora). Hadir dalam monev tersebut beberapa SKPD terkait.
Ketua Komisi D Andi Hadi Ibrahim Baso menjelaskan sejumlah poin hasil monev bersama mitra selama beberapa hari.
"Serapan anggaran, penggunaan anggaran masing-masing SKPD masih rata-rata di bawah 10 persen. Artinya masih jauh dari target. Kita ingin mudah-mudahan ada peningkatan bulan ini sampai bulan depan sampai 50 persen," ujar Andi Hadi lewat sambungan seluler, kemarin.
Menurut Andi Hadi, angka serapan rendah lantaran kegiatan mitra masih bersifat kegiatan internal saja, seperti gaji sampai kelengkapan internal. Bukan kegiatan bersifat program. Sebab saat ini umumnya masih berkutat pada permintaan anggaran.
Dewan kata Andi Hadi pun memberikan penekanan kepada mitra agar memaksimalkan kerja terkait program yang sudah melewati tahap perencanaan, baik itu fisik maupun nonfisik.
"Kedua, pesan kami senantiasa memperhatikan alur kerja, protap. Saya tidak ingin ada mitra kerja saya salah dalam menggunakan anggaran, memang sekarang ini detail penggunaan anggaran harus sesuai," kata dia lagi.
Ketiga, dia meminta agar mitra kerja berhati-hati menggunakan penganggaran. Sebab saat ini ada mitra yang sedang berurusan dengan penegak hukum.
Monev Komisi D fokus pada Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Pendidikan, serta Pemuda dan Olahraga (Dispora). Hadir dalam monev tersebut beberapa SKPD terkait.
Ketua Komisi D Andi Hadi Ibrahim Baso menjelaskan sejumlah poin hasil monev bersama mitra selama beberapa hari.
"Serapan anggaran, penggunaan anggaran masing-masing SKPD masih rata-rata di bawah 10 persen. Artinya masih jauh dari target. Kita ingin mudah-mudahan ada peningkatan bulan ini sampai bulan depan sampai 50 persen," ujar Andi Hadi lewat sambungan seluler, kemarin.
Menurut Andi Hadi, angka serapan rendah lantaran kegiatan mitra masih bersifat kegiatan internal saja, seperti gaji sampai kelengkapan internal. Bukan kegiatan bersifat program. Sebab saat ini umumnya masih berkutat pada permintaan anggaran.
Dewan kata Andi Hadi pun memberikan penekanan kepada mitra agar memaksimalkan kerja terkait program yang sudah melewati tahap perencanaan, baik itu fisik maupun nonfisik.
"Kedua, pesan kami senantiasa memperhatikan alur kerja, protap. Saya tidak ingin ada mitra kerja saya salah dalam menggunakan anggaran, memang sekarang ini detail penggunaan anggaran harus sesuai," kata dia lagi.
Ketiga, dia meminta agar mitra kerja berhati-hati menggunakan penganggaran. Sebab saat ini ada mitra yang sedang berurusan dengan penegak hukum.
(MAN)
Berita Terkait

Makassar City
Data Tak Sesuai, DPRD Makassar Minta BPKAD Segera Cari Kendaraan Dinas
Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail bersama anggota dewan lainnya telah melakukan Rapat Dengar Pendapat bersama BPKAD terkait data kendaraan dinas milik Pemkot Makassar.
Selasa, 25 Mar 2025 16:24

Makassar City
Gelar RDP, DPRD Makassar Terima Aspirasi Karyawan yang di PHK
Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak PT Wahyu Pradana Binamulia dan Aliansi Buruh dan Mahasiswa Menggugat (ABMM).
Senin, 24 Mar 2025 20:31

Sulsel
Komisi B DPRD Makassar Dorong PAD 2025 Capai Rp2,1 Triliun
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Zulhajar mengungkapkan bahwa salah satu program prioritas Komisi B DPRD Makassar adalah mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Senin, 17 Mar 2025 15:51

Makassar City
DPRD Dukung Pemkot Makassar Audit Internal Perusda
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mendukung penuh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk mengevaluasi kinerja direksi dan dewan pengawas (dewas) perusahaan daerah (perusda).
Senin, 17 Mar 2025 04:33

Sulsel
Komitmen Lindungi Pekerja, Ashabul Kahfi Bagikan 300 BPJS Ketenagakerjaan
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Ashabul Kahfi menekankan pentingnya jaminan sosial bagi pekerja.
Minggu, 16 Mar 2025 17:37
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler