Rudianto Lallo Soroti Pengamanan Eksekusi Lahan di AP Pettarani
Agus Nyomba
Senin, 24 Februari 2025 - 19:02 WIB
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Rudianto Lallo angkat bicara terkait proses pengamanan eksekusi lahan warga yang ada di Jalan AP Pettarani Makassar. Foto: Agus Nyomba
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Rudianto Lallo angkat bicara terkait proses pengamanan eksekusi lahan warga yang ada di Jalan AP Pettarani Makassar, yang menurunkan hingga ribuan personel gabungan.
Dirinya menilai pengamanan tersebut sangat berlebihan, apalagi pada kasus eksekusi tersebut ada beberapa warga yang merupakan pihak ketiga yang memiliki sertifikat atas tanah yang mereka beli.
Baca Juga: Pemilik SHM Lahan yang Dieksekusi di Jalan AP Pettarani Minta Tolong ke Presiden
"Kasus eksekusi lahan menjadi perhatian, ini seolah-olah adanya mafia tanah. Pelaksanaan eksekusi yang menghadiri ribuan personel. Setelah eksekusi, kok mereka tinggal di sana, kok bisa seperti itu. Dan ini tidak lazim tentu pertanyaannya siapa yang bermain di situ," kata dia saat melakukan silaturahmi dengan media saat berada di Makassar, Senin, (24/02/2025).
Rudianto Lallo yang juga mantan Ketua DPRD Makassar ini mengatakan, dirinya sebagai anggota DPR RI yang bermitra dengan kepolisian meminta agar mereka tidak menjadi alat untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu.
"Kami meminta Polri tidak dijadikan alat untuk kepentingan kelompok. Itu yang kita kritik, kita lihat juga putusan pengadilan kontroversi patut diduga ada mafia tanah, seharusnya polisi harus hati-hati. Meskipun ada permintaan pengamanan dari pengadilan," lanjutnya.
Selain itu, Rudianto Lallo juga menilai eksekusi yang dilakukan ini, dinilai langgar hukum, karena sudah ada pembeli dengan memiliki sertipikat hak milik di atas lahan tersebut. "Mereka ini punya itikat baik, punya legalitas. Ini namanya ada yang main, kita harus usut siapa yang bermain pada persoalan mafia tanah di Pettarani. Kami akan laporkan ke Mabes Polri soal pengamanan yang dilakukan," tandasnya.
Dirinya menilai pengamanan tersebut sangat berlebihan, apalagi pada kasus eksekusi tersebut ada beberapa warga yang merupakan pihak ketiga yang memiliki sertifikat atas tanah yang mereka beli.
Baca Juga: Pemilik SHM Lahan yang Dieksekusi di Jalan AP Pettarani Minta Tolong ke Presiden
"Kasus eksekusi lahan menjadi perhatian, ini seolah-olah adanya mafia tanah. Pelaksanaan eksekusi yang menghadiri ribuan personel. Setelah eksekusi, kok mereka tinggal di sana, kok bisa seperti itu. Dan ini tidak lazim tentu pertanyaannya siapa yang bermain di situ," kata dia saat melakukan silaturahmi dengan media saat berada di Makassar, Senin, (24/02/2025).
Rudianto Lallo yang juga mantan Ketua DPRD Makassar ini mengatakan, dirinya sebagai anggota DPR RI yang bermitra dengan kepolisian meminta agar mereka tidak menjadi alat untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu.
"Kami meminta Polri tidak dijadikan alat untuk kepentingan kelompok. Itu yang kita kritik, kita lihat juga putusan pengadilan kontroversi patut diduga ada mafia tanah, seharusnya polisi harus hati-hati. Meskipun ada permintaan pengamanan dari pengadilan," lanjutnya.
Selain itu, Rudianto Lallo juga menilai eksekusi yang dilakukan ini, dinilai langgar hukum, karena sudah ada pembeli dengan memiliki sertipikat hak milik di atas lahan tersebut. "Mereka ini punya itikat baik, punya legalitas. Ini namanya ada yang main, kita harus usut siapa yang bermain pada persoalan mafia tanah di Pettarani. Kami akan laporkan ke Mabes Polri soal pengamanan yang dilakukan," tandasnya.