Pj Sekprov Buka Lokakarya Evaluasi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah
Tim Sindomakassar
Rabu, 05 Juli 2023 - 22:12 WIB
Pj Sekprov Sulsel Andi Darmawan Bintang membuka Lokakarya Evaluasi Pelaksanaan RAD-PPATS di Hotel Remcy, Makassar pada Rabu (5/7/2023). Foto/Dok Pemprov Sulsel
Penjabat Sekertaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Darmawan Bintang, membuka Lokakarya Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD-PPATS) sebagai Upaya Penguatan Remaja Dalam Mendukung Kabupaten/Kota Layak Anak Kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Unicef Indonesia, di Hotel Remcy, Makassar pada Rabu (5/7/2023).
Andi Darmawan mengatakan kegiatan ini merupakan evaluasi dari pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah dengan berbagai penyebab. Seperti faktor ekonomi, faktor kesehatan alat reproduksi, dan juga faktor pernikahan dini.
"Tindakan yang kita ambil itu mewakili apa yang menjadi persoalan di daerah, sebab beberapa isu itu bisa saja diakibatkan karena pertimbangan ekonomi, sebagai contoh anak putus sekolah," ujarnya.
Baca Juga:Dewan Soroti Pemprov Soal Pertanggujawaban Pelaksanaan APBD 2022
Berkaitan dengan kesehatan alat reproduksi, kata Andi Darmawan, yang dilakukan pemerintah bersama Unicef yakni dengan melakukan sosialisasi kepada para siswi di sekolah maupun turun langsung ke masyarakat.
Andi Darmawan mengungkapkan pentingnya pengetahuan kepada para remaja terkait kesehatan alat reproduksi ini. Disebutnya penting untuk disosialisasikan guna menambah pengetahuan para remaja dalam menjaga kesehatan diri.
"Misalnya dia tidak mengetahui bagaimana menjaga kesehatan alat reproduksi, kita lakukan sosialisasi. Tentu, pemerintah daerah rencana aksinya adalah melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah atau langsung ke masyarakat bagaimana alat reproduksi itu bisa dijaga," jelasnya.
Andi Darmawan mengatakan kegiatan ini merupakan evaluasi dari pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah dengan berbagai penyebab. Seperti faktor ekonomi, faktor kesehatan alat reproduksi, dan juga faktor pernikahan dini.
"Tindakan yang kita ambil itu mewakili apa yang menjadi persoalan di daerah, sebab beberapa isu itu bisa saja diakibatkan karena pertimbangan ekonomi, sebagai contoh anak putus sekolah," ujarnya.
Baca Juga:Dewan Soroti Pemprov Soal Pertanggujawaban Pelaksanaan APBD 2022
Berkaitan dengan kesehatan alat reproduksi, kata Andi Darmawan, yang dilakukan pemerintah bersama Unicef yakni dengan melakukan sosialisasi kepada para siswi di sekolah maupun turun langsung ke masyarakat.
Andi Darmawan mengungkapkan pentingnya pengetahuan kepada para remaja terkait kesehatan alat reproduksi ini. Disebutnya penting untuk disosialisasikan guna menambah pengetahuan para remaja dalam menjaga kesehatan diri.
"Misalnya dia tidak mengetahui bagaimana menjaga kesehatan alat reproduksi, kita lakukan sosialisasi. Tentu, pemerintah daerah rencana aksinya adalah melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah atau langsung ke masyarakat bagaimana alat reproduksi itu bisa dijaga," jelasnya.