Pemprov Pertimbangkan Hapus Kata 'Andalan' di Fasilitas Pemerintahan
Gusti Ridani
Kamis, 14 September 2023 - 18:08 WIB
Salah satu fasilitas Pemprov Sulsel yang dilabeli dengan kata Andalan. Foto: SINDO Makassar/Gusti Ridani
Kata Andalan yang dilabelkan pada sejumlah fasilitas milik Pemprov Sulsel akhir-akhir ini menjadi sorotan. Pasalnya kata Andalan merupakan akronim dari nama mantan gubernur sebelumnya, Andi Sudirman Sulaiman.
Penghapusan label Andalan sementara dibicarakan di Pemprov Sulsel. Isu itu muncul ketika DPRD Sulsel mengusulkan akronim tersebut dihilangkan.
"Nanti kita cek lagi," kata Bahtiar usai kunjungannya di Kantor KPU Sulsel, Kamis (14/9/2023).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel, Setiawan Aswad menyampaikan, label Andalan dimasukkan karena adanya persetujuan DPRD Sulsel. Sebab penamaan program kegiatan memiliki mekanisme.
Baca juga: Pekan Raya Sulsel Jadi Misi Dagang Produk Andalan Sulsel
"Misalnya seperti Bandara Andalan (Sorowako) itu kan hasil kesepakatan juga dengan DPRD, jadi kalau misalnya mau ditinjau ulang, saya kira ada mekanismenya untuk itu," ucapnya usai mengikuti rapat di Kantor Gubernur Sulsel.
"Karena dari pusat itu terstandar kan semua sesuai dengan SIPD ya, ini mungkin penamaan-penamaan saja pada program tertentu, misalnya Trans Andalan itu barangkali yang menjadi sorotan kemarin," lanjut Pj Bupati Takalar itu.
Penghapusan label Andalan sementara dibicarakan di Pemprov Sulsel. Isu itu muncul ketika DPRD Sulsel mengusulkan akronim tersebut dihilangkan.
"Nanti kita cek lagi," kata Bahtiar usai kunjungannya di Kantor KPU Sulsel, Kamis (14/9/2023).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel, Setiawan Aswad menyampaikan, label Andalan dimasukkan karena adanya persetujuan DPRD Sulsel. Sebab penamaan program kegiatan memiliki mekanisme.
Baca juga: Pekan Raya Sulsel Jadi Misi Dagang Produk Andalan Sulsel
"Misalnya seperti Bandara Andalan (Sorowako) itu kan hasil kesepakatan juga dengan DPRD, jadi kalau misalnya mau ditinjau ulang, saya kira ada mekanismenya untuk itu," ucapnya usai mengikuti rapat di Kantor Gubernur Sulsel.
"Karena dari pusat itu terstandar kan semua sesuai dengan SIPD ya, ini mungkin penamaan-penamaan saja pada program tertentu, misalnya Trans Andalan itu barangkali yang menjadi sorotan kemarin," lanjut Pj Bupati Takalar itu.