Mahasiswa Makassar Serukan Lawan Politik Dinasti dan Pelanggar HAM
Tim Sindomakassar
Senin, 18 Desember 2023 - 09:02 WIB
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi SULSEL (AMPDS) menggelar Mimbar Demokrasi di Lapangan STIE AMKOP, Minggu, (17/12/2023). Foto: Istimewa
Menyikapi situasi politik dan demokrasi belakangan ini, Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi SULSEL (AMPDS) menggelar Mimbar Demokrasi di Lapangan STIE AMKOP, Minggu, (17/12/2023).
Mimbar demokrasi ini mengusung tema perlawanan "Lawan Politik Dinasti dan Pelanggar HAM" yang dikemas dalam bentuk Panggung Rakyat. Kegiatan ini melibatkan 12 kampus ternama di Makassar, dengan peserta tidak hanya mahasiswa tapi turut hadir beberapa sopir angkot, tukang becak, bentor dan komunitas Vespa, dan organisasi tunarungu.
Baca Juga: Mahasiswa Sulsel Galang Kekuatan Milenial Terlibat Dalam Mimbar Demokrasi
Menurut Aspar Muin selaku salah satu inisiator gerakan, jika Mimbar Demokrasi merupakan respon atas situasi demokrasi Indonesia yang kian diobrak abrik oleh kekuasaan rezim Jokowi.
"Jokowi telah membawa demokrasi pada titik nadir, dimana kekuasaannya telah mengintervensi hukum demi melanggengkan kekuasaan keluarga dan memberikan jalan mulus bagi anaknya untuk dapat maju sebagai Capres," ungkap Aspar menegaskan dasar inisiatif gerakan ini.
Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 mengejutkan publik, yang telah mengubah syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden, melalui pengujian UU No.7/2017 tentang Pemilu dinilai upaya untuk memuluskan secara khusus Gibran Raka Bumi Raka untuk mendapat tiket menjadi Cawapres. Hal ini menjadi semakin kontroversi karena Ketua MK Anwar Usman yang memutus pengujian UI Pemilu merupakan ipar dari Jokowi, di mana kemudian Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik akibat putusan tersebut.
"Rezim ini sedang membangun Dinasti Politik dengan mengorbankan demokrasi dan Negara Hukum kita. Kejahatan konstitusional itu nyata dilakukan Jokowi dan keluarganya. Inilah Rezim ugal-ugalan sepanjang sejarah Indonesia, melampaui praktek Orde Baru dan jelas mengkhianati amanah reformasi 25 tahun lalu," tegas Aspar.
Mimbar demokrasi ini mengusung tema perlawanan "Lawan Politik Dinasti dan Pelanggar HAM" yang dikemas dalam bentuk Panggung Rakyat. Kegiatan ini melibatkan 12 kampus ternama di Makassar, dengan peserta tidak hanya mahasiswa tapi turut hadir beberapa sopir angkot, tukang becak, bentor dan komunitas Vespa, dan organisasi tunarungu.
Baca Juga: Mahasiswa Sulsel Galang Kekuatan Milenial Terlibat Dalam Mimbar Demokrasi
Menurut Aspar Muin selaku salah satu inisiator gerakan, jika Mimbar Demokrasi merupakan respon atas situasi demokrasi Indonesia yang kian diobrak abrik oleh kekuasaan rezim Jokowi.
"Jokowi telah membawa demokrasi pada titik nadir, dimana kekuasaannya telah mengintervensi hukum demi melanggengkan kekuasaan keluarga dan memberikan jalan mulus bagi anaknya untuk dapat maju sebagai Capres," ungkap Aspar menegaskan dasar inisiatif gerakan ini.
Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 mengejutkan publik, yang telah mengubah syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden, melalui pengujian UU No.7/2017 tentang Pemilu dinilai upaya untuk memuluskan secara khusus Gibran Raka Bumi Raka untuk mendapat tiket menjadi Cawapres. Hal ini menjadi semakin kontroversi karena Ketua MK Anwar Usman yang memutus pengujian UI Pemilu merupakan ipar dari Jokowi, di mana kemudian Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik akibat putusan tersebut.
"Rezim ini sedang membangun Dinasti Politik dengan mengorbankan demokrasi dan Negara Hukum kita. Kejahatan konstitusional itu nyata dilakukan Jokowi dan keluarganya. Inilah Rezim ugal-ugalan sepanjang sejarah Indonesia, melampaui praktek Orde Baru dan jelas mengkhianati amanah reformasi 25 tahun lalu," tegas Aspar.