Lutra Tercepat Jalankan Inpres Kemiskinan Ekstrem di Sulsel
Tim Sindomakassar
Jum'at, 26 Mei 2023 - 17:37 WIB
Bupati Lutra Indah Putri Indriani. Foto/Dok Pemkab Lutra
Kabupaten Luwu Utara (Lutra) adalah kabupaten tercepat yang menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Hal tersebut ini pada Lokakarya Pemantauan Peer to Peer Learning Program Konvergensi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten dan Kota yang digelar Bappelitbangda Provinsi Sulsel bersama USAID ERAT di Hotel Aston Makassar, 22-23 Mei 2023.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Lutra, Aspar, berkesempatan menjadi salah satu pembicara pada lokakarya tersebut. Menurutnya, sejak Inpres tersebut disosialisasikan pada September 2022 lalu, Pemerintah Kabupaten Lutra melalui Bappelitbangda langsung menindaklanjuti perintah di dalamnya dan secara aktif berkoordinasi dengan Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Baca Juga:Luwu Utara Raih WTP ke-11, 10 Kali Secara Konsekutif
Beberapa hal yang ditindaklanjuti, yaitu: (1) Mengajukan permohonan data BNBA program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) ke Kemenko PMK; (2) Melaksanakan pemutakhiran data dengan verifikasi di tingkat desa melalui musyawarah desa; (3) Menetapkan sasaran keluarga miskin ekstrem melalui Keputusan Bupati; dan (4) Mengoordinir perangkat daerah dan pemerintah desa dalam intervensi terhadap sasaran keluarga miskin ekstrem.
“Luwu Utara paling cepat SK Bupati-nya, setelah semua proses kita lalui dan kita tetapkan, sampai Mei ini masih ada beberapa kabupaten/kota belum dan sepertinya enggan menetapkan sasaran keluarga miskin ekstrem. Luwu Utara Januari 2023 sudah keluar. Kalau data saja belum selesai, bagaimana mau intervensi?,” ucap Aspar dengan nada bertanya.
Dalam paparannya, Aspar mengingatkan bahwa data kemiskinan yang ada di masing-masing daerah tak perlu dirisaukan. Mengingat ada institusi atau lembaga yang menanganinya, seperti BPS, P3KE, DTKS, Desil dan lain-lain. “Kita tidak perlu pusing dengan banyaknya data kemiskinan yang tersedia, karena Sudah ada BPS, P3KE, DTKS, dan Desil. Kita cukup fokus saja sesuai perintah Presiden dalam instruksi Presiden,” kata mantan Sekretaris DPRD.
“Jangan bapak-ibu pusing dengan data kemiskinan yang ada. Banyak data lebih baik, dan tidak perlu kita dipertentangkan, karena banyak sumber yang dapat kita gunakan untuk konfirmasi data utama,” imbuhnya.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Lutra, Aspar, berkesempatan menjadi salah satu pembicara pada lokakarya tersebut. Menurutnya, sejak Inpres tersebut disosialisasikan pada September 2022 lalu, Pemerintah Kabupaten Lutra melalui Bappelitbangda langsung menindaklanjuti perintah di dalamnya dan secara aktif berkoordinasi dengan Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Baca Juga:Luwu Utara Raih WTP ke-11, 10 Kali Secara Konsekutif
Beberapa hal yang ditindaklanjuti, yaitu: (1) Mengajukan permohonan data BNBA program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) ke Kemenko PMK; (2) Melaksanakan pemutakhiran data dengan verifikasi di tingkat desa melalui musyawarah desa; (3) Menetapkan sasaran keluarga miskin ekstrem melalui Keputusan Bupati; dan (4) Mengoordinir perangkat daerah dan pemerintah desa dalam intervensi terhadap sasaran keluarga miskin ekstrem.
“Luwu Utara paling cepat SK Bupati-nya, setelah semua proses kita lalui dan kita tetapkan, sampai Mei ini masih ada beberapa kabupaten/kota belum dan sepertinya enggan menetapkan sasaran keluarga miskin ekstrem. Luwu Utara Januari 2023 sudah keluar. Kalau data saja belum selesai, bagaimana mau intervensi?,” ucap Aspar dengan nada bertanya.
Dalam paparannya, Aspar mengingatkan bahwa data kemiskinan yang ada di masing-masing daerah tak perlu dirisaukan. Mengingat ada institusi atau lembaga yang menanganinya, seperti BPS, P3KE, DTKS, Desil dan lain-lain. “Kita tidak perlu pusing dengan banyaknya data kemiskinan yang tersedia, karena Sudah ada BPS, P3KE, DTKS, dan Desil. Kita cukup fokus saja sesuai perintah Presiden dalam instruksi Presiden,” kata mantan Sekretaris DPRD.
“Jangan bapak-ibu pusing dengan data kemiskinan yang ada. Banyak data lebih baik, dan tidak perlu kita dipertentangkan, karena banyak sumber yang dapat kita gunakan untuk konfirmasi data utama,” imbuhnya.