Bawaslu Sulsel Dorong Penguatan Peran Perguruan Tinggi Awasi Pemilihan
Tim Sindomakassar
Kamis, 22 Agustus 2024 - 22:38 WIB
Bawaslu menggelar program Bawaslu Ngampus dengan tema Meningkatkan Peran Partisipasi Mahasiswa dalam Pengawasan Pemilihan Serentak 2024. Dok Bawaslu Sulsel
Bawaslu menggelar program Bawaslu Ngampus dengan tema Meningkatkan Peran Partisipasi Mahasiswa dalam Pengawasan Pemilihan Serentak 2024. Kegiatan ini merupakan inisiasi dari Bawaslu RI melalui Bawaslu Sulsel yang bekerjasama dengan Universitas Islam Makassar (UIM) Al-Gazali.
Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad mengatakan bahwa acara ini bertujuan untuk memperkuat peran strategis perguruan tinggi dalam pengawasan pemilihan.
"Keterlibatan kampus (perguruan tinggi) sangat strategis dalam membangun ruang-ruang demokrasi yang sehat. Diskusi mengenai pembangunan demokrasi dapat dilakukan di kampus, termasuk penelitian dan pengembangan yang relevan," katanya pada Kamis (22/08/2024).
Saiful Jihad juga menyoroti pentingnya peran akademisi dalam memahami Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Serentak.
"Saat ini, kita tentu sering mendapati informasi mengenai undang-undang ini (UU No.10 tahun 2016), tanggal 21 lalu, MK mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan tahapan pencalonan. Ini menarik dalam konteks akademik, menjadi kajian dalam perspektif hukum dan sosial politik. Semua pihak, termasuk mahasiswa, memiliki tanggung jawab untuk memikirkan bagaimana undang-undang ini dapat berkontribusi pada demokrasi yang lebih baik," ujarnya Saiful Jihad.
Baca Juga:DPRD dan Pemprov Sulsel Sepakati Perubahan KUA-PPAS TA 2024 dalam Rapat Paripurna
Dia menjelaskan bahwa pemilihan umum di Indonesia masih menggunakan dua undang-undang yang kadang tidak selaras. Dan harapannya, kampus dapat membantu mendorong pemahaman yang lebih baik tentang hal ini. Saiful juga membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian dan aktifitas di kantor Bawaslu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad mengatakan bahwa acara ini bertujuan untuk memperkuat peran strategis perguruan tinggi dalam pengawasan pemilihan.
"Keterlibatan kampus (perguruan tinggi) sangat strategis dalam membangun ruang-ruang demokrasi yang sehat. Diskusi mengenai pembangunan demokrasi dapat dilakukan di kampus, termasuk penelitian dan pengembangan yang relevan," katanya pada Kamis (22/08/2024).
Saiful Jihad juga menyoroti pentingnya peran akademisi dalam memahami Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Serentak.
"Saat ini, kita tentu sering mendapati informasi mengenai undang-undang ini (UU No.10 tahun 2016), tanggal 21 lalu, MK mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan tahapan pencalonan. Ini menarik dalam konteks akademik, menjadi kajian dalam perspektif hukum dan sosial politik. Semua pihak, termasuk mahasiswa, memiliki tanggung jawab untuk memikirkan bagaimana undang-undang ini dapat berkontribusi pada demokrasi yang lebih baik," ujarnya Saiful Jihad.
Baca Juga:DPRD dan Pemprov Sulsel Sepakati Perubahan KUA-PPAS TA 2024 dalam Rapat Paripurna
Dia menjelaskan bahwa pemilihan umum di Indonesia masih menggunakan dua undang-undang yang kadang tidak selaras. Dan harapannya, kampus dapat membantu mendorong pemahaman yang lebih baik tentang hal ini. Saiful juga membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian dan aktifitas di kantor Bawaslu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.