Bawaslu Luwu Telusuri Rekaman Suara yang Diduga ASN Pemkab Luwu
Tim SINDOmakassar
Rabu, 02 Oktober 2024 - 21:41 WIB
Ketua Bawaslu Luwu, Irpan. Foto: Dok Bawaslu Luwu
Bawaslu Kabupaten Luwu sedang menindaklanjuti dugaan pelanggaran Netralitas ASN.
Bawaslu Luwu memperoleh rekaman suara yang diduga oknum Aparatur Sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Luwu, yang diduga mengarahkan dukungan untuk salah satu pasangan calon (paslon) pada Pilkada 2024.
Ketua Bawaslu Luwu, Irpan mengatakan rekaman suara yang beredar tersebut sudah dijadikan sebagai informasi awal.
"Dan sementara akan kami bahas bersama, serta membentuk tim untuk melakukan penelusuran dalam mencari bukti-bukti pendukung lainnya," katanya.
Baca Juga:Sentra Gakkumdu Klarifikasi 3 ASN yang Diduga Kampanyekan Paslon Gubernur Sulsel
Irpan menekankan pentingnya menjaga suasana yang damai dan aman selama masa kampanye. Apalagi tahapan yang sedang berjalan sangat krusial.
Dia mengingatkan, kepada semua pihak yang dalam regulasi tidak diperbolehkan terlibat dalam praktik-praktik yang dapat merusak integritas pemilihan. Penegakan netralitas ASN menjadi kunci untuk menjamin proses demokrasi yang adil dan transparan.
Bawaslu Luwu memperoleh rekaman suara yang diduga oknum Aparatur Sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Luwu, yang diduga mengarahkan dukungan untuk salah satu pasangan calon (paslon) pada Pilkada 2024.
Ketua Bawaslu Luwu, Irpan mengatakan rekaman suara yang beredar tersebut sudah dijadikan sebagai informasi awal.
"Dan sementara akan kami bahas bersama, serta membentuk tim untuk melakukan penelusuran dalam mencari bukti-bukti pendukung lainnya," katanya.
Baca Juga:Sentra Gakkumdu Klarifikasi 3 ASN yang Diduga Kampanyekan Paslon Gubernur Sulsel
Irpan menekankan pentingnya menjaga suasana yang damai dan aman selama masa kampanye. Apalagi tahapan yang sedang berjalan sangat krusial.
Dia mengingatkan, kepada semua pihak yang dalam regulasi tidak diperbolehkan terlibat dalam praktik-praktik yang dapat merusak integritas pemilihan. Penegakan netralitas ASN menjadi kunci untuk menjamin proses demokrasi yang adil dan transparan.