Bacaleg di Sidrap Mulai Ramai Urus SKCK, Ini Persyaratan Harus Dipenuhi
Andi Mappanyukki
Rabu, 03 Mei 2023 - 17:38 WIB
Sejumlah bakal calon legislatif (Bacaleg) dari berbagai partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2024 mulai melakukan pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Mapolres Sidrap.
Sekedar diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) masih diperlukan dalam pendaftaran bakal calon legislatif (caleg) DPR, DPD, DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota pada kontestasi Pemilu 2024.
Baca Juga: Baru Dua Hari Kerja, Penjaga Toko Bangunan di Sidrap Curi Motor Bos
Saat dikonfirmasi, Kasat Intelkam Polres Sidrap, Iptu Suhardi mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih terus memberikan layanan SKCK bagi Bacaleg.
"Penerimaan SKCK bagi bacaleg sudah mulai ramai kemarin. Kami sementara memberikan pelayanan terhadap pemohon SKCK dari beberapa partai politik yang akan menjadi Bacaleg pada Pemilu 2024," katanya Rabu, (3/5/2023).
Lebih lanjut Suhardi menjelaskan Bacaleg yang memiliki catatan kriminal. "Bagi mereka yang pernah terlibat terpidana, kami akan tetap terbitkan SKCK-nya namun didalamnya akan dicantumkan jika yang bersangkutan pernah terpidana," terangnya.
Bagi Bacaleg berdomisili di Kabupaten Sidrap namun pencalonannya di daerah, kata Iptu Suhardi akan dibuatkan RCK atau rekomendasi catatan kepolisian untuk dilampirkan syarat pengurusan di Polda. "Penerbitan SKCK itu gratis, akan tetapi wajib membayar PNBP sebanyak Rp30.000," tuturnya.
Sekedar diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) masih diperlukan dalam pendaftaran bakal calon legislatif (caleg) DPR, DPD, DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota pada kontestasi Pemilu 2024.
Baca Juga: Baru Dua Hari Kerja, Penjaga Toko Bangunan di Sidrap Curi Motor Bos
Saat dikonfirmasi, Kasat Intelkam Polres Sidrap, Iptu Suhardi mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih terus memberikan layanan SKCK bagi Bacaleg.
"Penerimaan SKCK bagi bacaleg sudah mulai ramai kemarin. Kami sementara memberikan pelayanan terhadap pemohon SKCK dari beberapa partai politik yang akan menjadi Bacaleg pada Pemilu 2024," katanya Rabu, (3/5/2023).
Lebih lanjut Suhardi menjelaskan Bacaleg yang memiliki catatan kriminal. "Bagi mereka yang pernah terlibat terpidana, kami akan tetap terbitkan SKCK-nya namun didalamnya akan dicantumkan jika yang bersangkutan pernah terpidana," terangnya.
Bagi Bacaleg berdomisili di Kabupaten Sidrap namun pencalonannya di daerah, kata Iptu Suhardi akan dibuatkan RCK atau rekomendasi catatan kepolisian untuk dilampirkan syarat pengurusan di Polda. "Penerbitan SKCK itu gratis, akan tetapi wajib membayar PNBP sebanyak Rp30.000," tuturnya.